Miniatur Kabah Dibisniskan
LANGKAT- Kementrian Agama (Kemenag) Langkat diminta menjelaskan aturan main penggunaan bangunan miniatur manasik haji sebagai tempat praktik anak-anak sekolah. Menyusul, dimunculkannya ketetapan pengutipan uang berdalih kebersihan yang memberatkan orangtua murid.
“Kemenag harus fair, kalau memang ada peraturan yang mengatur tentang beban uang kebersihan atau semcamnya bagi anak-anak sekolah ataupun umum yang ingin menggunakan bangunan miniatur manasik haji, kenapa tidak terbuka diumumkan?,” kata Wakil Ketua DPRD Langkat asal PDI-P, Suhardi Surbakti.
Hal itu ditekankan Surbakti kepada wartawan ketika ditemui di ruang Fraksi PDI-P, Jum’at (4/11), menyikapi penolakan orang tua serta wali murid dari Taman Kanak-Kanak Al Qur’an (TKA) dan Madrasyah Diniyah Aliyah (MDA) Dinul Hasanah Stabat dan Lingkungan Paya Mabar, terkait dimintainya Rp5 ribu per siswa yang ingin melaksanakan praktik manasik haji di tempat tersebut.
Untuk itu, sambung Ucok sapaan akrab Suhardi, tak ada pilihan bagi Kemenag harus membuat ketegasan melalui pemberitahuan terbuka tentang prosedural pemakaian miniatur manasik yang nota bene pembangunannya disebut-sebut tidak hanya mengandalkan modal atau anggaran Kemenag saja.
Menurut dia, guna mengikis pemikiran negatif atau prasangka buruk dialamatkan warga kepada oknum pengelola di Kemenag, maka sepantasnyalah aturan baku prosedural penggunaan miniatur dimaksud disosialisasikan kepada warga bukannya main todong meminta dana yang sudah dipatokkan saat pihak-pihak tertentu ingin menggunakannya.
“Sejatinya, pengelola sudah mensosialisasikan tentang aturan pemakaian miniatur manasik jauh sebelumnya. Bukan saat suatu pihak ingin memakai, langsung main todong saja dengan menetapkan berapa nominalnya dan hebatnya per kepala lagi. Untuk persoalan ini, kita rekomendasikan komisi terkait meminta penjelasan dari Kemenag bagaimana sebenarnya. Jangan-jangan, dikhawatirkan hanya akal-akalan oknum tertentu,” papar Ucok. (mag-4)
