LANGKAT, SUMUTPOS.CO – Bupati Langkat Terbit Rencana PA melalui Asisten II Hermansyah meminta Dinas Sosial untuk mengawal dan mendorong perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial dengan melakukan pembinaan, sosialisasi serta edukasi kepada Camat dan Kades/Lurah, agar perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial dapat lebih optimal.
Hal itu disampaikan Hermansyah saat memimpin apel gabungan ASN Pemkab Langkat di Halaman Kantor Bupati Langkat, Stabat, Senin (4/11).
Hermansyah juga menegaskan, bagi keluarga pra sejahtera yang belum terdata atau terjadinya perubahan data anggota keluarga dalam data terpadu kesejahteraan sosial, untuk mendaftarkan diri atau melaporkan ke Lurah atau Kades di tempat tinggalnya.
Di kesempatan itu, Hermansyah mengungkapkan, besaran bantuan sosial yang diperoleh Langkat tahun 2019 dari Kemensos RI, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) sampai triwulan III sekitar Rp131 miliar, program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berkisar Rp89 miliar, bantuan rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni Rp1,5 miliar dengan rincian 100 rumah tidak layak huni masing-masing mendapatkan Rp15 juta, yang diterima oleh warga Kecamatan Sei Bingai, Kuala dan Kutambaru.
Kemudian, bantuan Kelompok Usaha Bersama (Kube) sebesar Rp1,6 miliar terdiri dari 80 kelompok dengan masing-masing kelompok berjumlah 10 keluarga, menerima sebesar Rp20 juta per kelompok, yang tersebar di beberapa Kecamatan di Langkat.
Selan itu, tambah Hermansyah, pada tahun 2020 nanti, Provsu telah mengalokasikan dana untuk program Mamipro, yakni Masyarakat Miskin Produktif Berupa Usaha kepada 25 kelompok usaha bersama, yang diperuntukkan bagi keluarga pra sejahtera yang berada di kawasan pesisir.
“Ke depan kawasan program Maminpro ini, juga akan terintegrasi dengan program bantuan lainnya,”pungkasnya. (bam/han)
