Sebelumnya, ribuan warga pengungsi asal Desa Sukanalu Teran, Kecamatan Namanteran mengeluhkan terblokirnya KIS yang dibagi-bagikan Presiden Jokowi pada ribuan pengungsi saat berkunjung ke Tanah Karo, satu setengah tahun lalu. Selama ini, KIS tersebut sangat bermanfaat bagi pengungsi. Betapa tidak, meski hidup di pengungsian, tapi mereka sudah tak kawatir jika terserang penyakit. “Kartu ini sudah kayak ‘juruselamat’ bagi kami . Kami tinggal di sini sangat rentan terserang penyakit, tapi kami masih tenang karena masih bisa berobat ke mana-mana,” aku mereka.
Namun dua bulan belakangan ini, KIS tersebut malah tak aktif. Hal itu mereka ketahui saat berobat ke RSU Kabanjahe. “Taulah tinggal di pengungsian ini, penyakit gampang datang, tapi saat berobat, pihak rumah sakit bilang kartu kami ini sudah diblokir,” keluh Erpina dan pengungsi lain sembari menunjukkan KIS pada awak koran ini. Para pengungsi yang tak kunjung direlokasi itu makin makin frustasi karena saat in mereka sedang tak mengantongi uang tunai. “Dari mana kami dapat biaya berobat,untuk biaya sehari-sehari saja kami harus ngemis-ngemis jadi buruh tani, itupun tak setiap hari ada,”beber mereka.
Tragisnya lagi, saat mengadu, pihak BPJS Kesehatan justru menyuruh mereka mendaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan Mandiri. “Kami disuruh daftar BPJS Mandiri dengan iuran Rp25 ribu, Rp50 ribu atau Rp80 ribu sebulan. Dari mana coba uang kami membayar iuran itu,” kesal Erpina diamini pengungsi lain. (deo/han)