DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Vickner Sinaga, didampingi Wakil Bupati Wahyu Daniel Sagala, serta pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), mengikuti Entry Meeting pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran 2025 bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia secara daring, Kamis (2/4/2026).
Kegiatan ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk menyamakan persepsi dengan tim pemeriksa, memastikan seluruh proses audit berjalan akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Entry Meeting LKPD juga berfungsi sebagai forum klarifikasi awal terkait dokumen dan data keuangan, sehingga proses pemeriksaan dapat berlangsung efektif dan efisien.
Direktur Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V BPK RI Widhi Widayat, menyampaikan apresiasi tinggi kepada Pemkab Dairi atas penyerahan LKPD tepat waktu. “Penyampaian LKPD sebelum tenggat adalah cerminan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang sehat. Kami berharap sinergi ini terus dijaga untuk memastikan data yang disajikan valid, transparan, dan akurat,” ujarnya.
Bupati Vickner Sinaga menegaskan bahwa Pemkab Dairi telah menunjukkan komitmen penuh terhadap transparansi keuangan. “LKPD tahun 2025 telah kami serahkan ke BPK perwakilan Sumatera Utara pada 30 Maret 2026, tepat sebelum batas waktu. Ini bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas, kualitas tata kelola keuangan, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku,” ujar Vickner.
Lebih lanjut, Bupati menekankan pentingnya peran aktif seluruh OPD dalam mendukung proses audit. Setiap pimpinan OPD diminta merespons cepat dan kooperatif terhadap permintaan data dan dokumen dari tim pemeriksa. “Saya instruksikan seluruh pimpinan OPD untuk memastikan setiap data yang diminta BPK disajikan secara akurat dan cepat. Kerja sama ini sangat penting agar kita bisa mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai bukti pertanggungjawaban kita kepada masyarakat,” tegas Vickner.
Entry Meeting ini juga membahas beberapa hal teknis terkait penyusunan laporan, alur pertanggungjawaban keuangan, serta strategi pemeriksaan yang akan dilakukan BPK. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan proses pemeriksaan dapat berlangsung lancar tanpa mengganggu aktivitas pemerintahan sehari-hari.
Vickner menambahkan, pencapaian WTP bukan hanya simbol formalitas, melainkan bukti nyata bahwa Pemkab Dairi mampu mengelola anggaran secara efisien, tepat sasaran, dan akuntabel. “Opini WTP menjadi tolak ukur keberhasilan kami dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah,” kata Vickner.
Sementara itu, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala, menekankan bahwa setiap laporan keuangan harus disusun dengan integritas tinggi dan berbasis data yang valid. Ia menambahkan, koordinasi internal antar OPD harus terus diperkuat agar proses audit berjalan lancar dan tidak menimbulkan hambatan di lapangan.
Dalam kesempatan tersebut, seluruh pimpinan OPD diberi arahan untuk menyiapkan dokumentasi dan bukti pendukung secara lengkap, mulai dari realisasi anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga laporan kinerja. Semua ini bertujuan agar pemeriksaan BPK dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk perbaikan pengelolaan keuangan di masa depan.
Dengan semangat keterbukaan, profesionalisme, dan kerja sama lintas OPD, Pemkab Dairi menargetkan mempertahankan opini WTP untuk LKPD 2025. Langkah ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan dipercaya masyarakat.
Ke depan, Bupati Vickner menegaskan bahwa Pemkab Dairi akan terus meningkatkan kualitas penyusunan laporan keuangan, sekaligus memperkuat pengawasan internal dan penerapan sistem keuangan berbasis teknologi informasi. Semua upaya ini diharapkan mampu mendorong pertumbuhan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat Dairi. (rud/ila)
