Pemerintah Kabupaten Dairi menggelar rapat koordinasi (Rakor) percepatan penyaluran Dana Desa (DD) tahap I serta Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) tahun anggaran 2026, Kamis (21/5/2026).
Polemik tambang PT Dairi Prima Mineral (DPM) kembali memanas. Sebanyak 15 organisasi dan komunitas masyarakat di Kabupaten Dairi menuding Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi tidak transparan dalam proses sosialisasi Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) PT DPM yang baru diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Kritik keras tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Dairi di gedung dewan, Selasa (19/5/2026).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bekerja sama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Utara resmi meluncurkan program pembayaran pajak non tunai menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
PT Dairi Prima Mineral (PT DPM) bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Dairi menggelar sosialisasi publik terkait persetujuan adendum Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang telah diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tahun 2026 dengan menggelar upacara di SMP Negeri 4 Sidikalang, Sabtu (2/5/2026). Kegiatan ini sekaligus menjadi momentum penguatan komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pendidikan di daerah.
Pemerintah Kabupaten Dairi bersama PT Pupuk Indonesia melakukan kegiatan tanam padi bersama dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional. Kegiatan ini digelar di Desa Lumban Toruan, Kecamatan Lae Parira, Rabu (22/4), sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan daerah melalui peningkatan produktivitas pertanian.
Pemerintah Kabupaten Dairi terus memperkuat komitmennya dalam pemenuhan dan perlindungan hak anak sebagai langkah strategis untuk kembali meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA).
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi menyatakan dukungan penuh terhadap program strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dalam upaya percepatan penurunan angka stunting serta pembangunan keluarga berkualitas di daerah.
Kebijakan Work From Home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) yang didorong pemerintah pusat belum diterapkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi. Keterbatasan jumlah personel menjadi alasan utama belum dijalankannya sistem kerja tersebut.
