AKSI: Warga menggelar aksi di depan kantor kejaksaan Stabat, Rabu (4/10).
SUMUTPOS.CO – Sejumlah warga yang tergabung dalam Konsorsium Masyarakat Anti Korupsi, berunjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Langkat dan DPRD Langkat, Rabu (4/10) sore.
Mereka menuntut pengusutan dugaan Korupsi di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat. Aksi unjuk rasa warga ini di mulai dari Depan Kantor Kejaksaan Negeri Langkat.
Dengan membawa spanduk dan poster, para pengunjuk rasa meminta Kejaksaan Negeri Kabupaten Langkat untuk mengusut dugaan korupsi yang terjadi di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
“Ada indikasi penyelewengan anggaran di Dinas Kesehatan Langkat, dengan cara mark up anggaran belanja tahun 2016 oleh oknum Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat,” ucap salah seorang pengunjuk rasa yang enggan disebutkan namanya.
Untuk itu, para pengunjuk rasa meminta Kejaksaan dan Polisi memeriksa penggunaan anggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
“Periksa penggunaan anggarannya. Copot Kepala Dinas Kesehatan Langkat,” teriak pengunjuk rasa.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat Dr Sadikun, ditengarai melakukan penyelewengan yang merugikan negara. Aksi unjuk rasa warga ini dijaga ketat puluhan personel polisi dari Polres Langkat.
Diberitakan sebelumnya, Pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat, masih menunggu laporan dugaan penyelewengan anggaran di Dinas Kesehatan. Hal ini disampaikan M Yusuf selaku Kasi Intel Kejari saat ditemui di ruangannya beberapa waktu lalu.
“Ya, kalau memang ada laporan, kita selaku penyidik akan menyelidiki dan melakukan pemeriksaan,” terang M Yusuf, menyikapi pernyataan M Bahri, anggota DPRD Langkat yang meminta penyidik internal dan eksternal untuk menyelidiki adanya dugaan penyimpangan anggaran APBD 2016 lalu.
Diakui M Yusuf, sejauh ini pihaknya belum ada menerima laporan, dan membuat pihaknya masih menunggu.
“Kita tunggu aja sama-sama,” tegas dia, disinggung apakah pihaknya akan menjemput bola terkait pernyataan M Bahri.
Diketahui, M Bahri dari Fraksi Bintang Sejahtera Pembangunan Nasional (FBSPN) DPRD Langkat, meminta penyidik internal maupun eksternal memeriksa dugaan penyimpangan dana APBD 2016 di Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
Dalam amanatnya, Bahri menyebutkan ada sejumlah keganjilan dalam pengelolaan anggaran 2016 di instansi kesehatan tersebut. Diantaranya temuan BPK terkait upah pungut (UP) tahun 2016 dan pajak negara yang terlambat disetor serta terdapat kas yang tidak disimpan di brankas.
Selain itu, kata dia, belum dibayarkannya biaya pelayanan kesehatan Puskesmas pada Desember 2016. Paling mencolok, tidak dilakukannya pelelangan asset pada anggaran DAK 2016 terhadap pembangunan Puskesmas sehingga merugikan keuangan negara.
“Dengan demikian, kami meminta kepada badan pengawas ataupun pemerintah, baik internal maupun eksternal agar dilakukan evaluasi kembali terkait dugaan penyimpangan dimaksud,” pinta Bahri.(bam/ala)
