BINJAI, SUMUTPOS.CO – Wali Kota Binjai, Amir Hamzah mengklaim, masyarakatnya selama di bawah kepemimpinannya sudah sejahtera. Ini dikatakan Amir saat memimpin apel gabungan dengan pelaksana Dinas Sosial Kota Binjai di balai kota, Senin (6/11/2023).
“Jika melihat kondisi sosialnya, Kota Binjai sudah dapat dikatakan sejahtera. Saya menilai kesejahteraan masyarakat dapat dilihat di antaranya melalui dua aspek,” kata Amir.
“Yakni kondisi umum kesehatan dan pemerataan sarana dan prasarana atau bisa disebut dengan kualitas hidup dan infrastrukur. Tentunya bila dilihat secara singkat kondisi umum kesehatan di Kota Binjai juga baik, sedangkan penyediaan dan pemerataan sarana dan prasarana infrastrukturnya juga semakin meningkat. Dengan demikian, kedua aspek kesejahteraan sudah dapat terpenuhi,” sambung Amir.
Dinas Sosial Binjai, kata dia, adalah instansi pemerintah yang memiliki peran dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial perorangan, kelompok dan masyarakat. Juga termasuk dalam perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial dan jaminan perlindungan sosial, serta pemberdayaan sosial hingga penanganan fakir miskin.
Karenanya, Amir menekankan agar Dinsos Binjai untuk terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dan Kementerian Sosial dalam program penyaluran bantuan. “Seperti penyaluran bantuan bencana banjir yang terjadi di Kecamatan Binjai Selatan, Kecamatan Binjai Timur dan Kecamatan Binjai Kota yang terdampak 1.066 KK/4.017 jiwa, serta penyaluran bantuan yang diperoleh dari Dinas Sosial Provinsi Sumatera Utara dengan program cadangan beras reguler sebanyak 6.427Kg dan berupa bantuan logistik dari Kementerian Sosial,” kata dia.
“Juga terkait menyalurkan bantuan kepada penyandang disabilitas yang ada di Kota Binjai yang terdata di Dinas Sosial Kota Binjai sebanyak 171 orang melalui kerjasama dengan Kementerian Sosial,” sambungnya.
Mengingat begitu pentingnya agenda penghapusan kemiskinan ekstrem, pemerintah telah menetapkan kerangka kebijakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (PPKE) pada tahun 2024.
“Ini merupakan salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia dalam pencapaian sustainable development goals (SDGS). Oleh karena itu, kita sebagai pemerintah daerah harus turut serta dalam mendukung program yang baik tersebut”, ucapnya.
Pemerintah Kota Binjai, menurut dia, juga terus melaksanakan kegiatan penanganan sosial masyarakat. Seperti penanganan orang dalam gangguan jiwa (ODGJ), gelandangan dan pengemis (Gepeng).
Diharapkan penanganan masalah sosial seperti ini agar lebih ditingkatkan lagi koordinasinya. Termasuk dalam penanganan ini, juga harus sesuai dengan standar operasional prosedur.
“Dinas Sosial tidak bisa bekerja sendiri apabila tidak didukung beberapa OPD terkait. Seperti Satpol PP, Dinas Kesehatan, RSUD Djoelham dan Dinas Catatan Sipil,” katanya.
“Terakhir, saya tekankan kepada Dinas Sosial agar bersikap humanis, adaptif, responsif dalam melayani masyarakat dengan senyum, ramah, mudah dan transparan,” pungkasnya. (ted/ram)
