Sementara, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumut Sugiat Santoso menyebut, Gus Irawan memiliki segala persyaratan untuk menjadi Gubsu lima tahun mendatang. Menurutnya, gubernur kedepan harus memiliki program bagaimana bisa mengembangkan Provinsi Sumut tanpa harus bergantung pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)
“Gubernur atau kepala daerah harus kreatif, setidaknya bisa mengundang investor agar mau berinvestasi, selama ini belum ada kita lihat itu. Dengan pengalamannya, hal itu akan bisa dilakukan oleh Gus Irawan jika masyarakat memberikan kepercayaan,” ujar Sugiat.
Kenyataan yang diterima masyarakat saat ini, kata Sugiat yakni dua gubernur Sumut terdahulu pecah kongsi alias pekong di tengah jalan. Bukan hanya itu, hubungan gubernur dan wakil gubernur juga kurang harmonis pasca dilantik. Di sisi lain ada pola yang sama dilakukan pemenang pilkada yakni menggunakan kekuatan APBD dengan berbagai cara dan rekayasa untuk memenangkan kontestasi politik.
“Ini jangan sampai terulang lagi. Masyarakat harus mengingatkan calon petahana di provinsi atau kabupaten/kota yang ingin ikut di Pilgubsu 2018, tidak menggunakan APBD untuk kepentingan politik itu,” katanya. (dik/yaa)
Sementara, Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumut Sugiat Santoso menyebut, Gus Irawan memiliki segala persyaratan untuk menjadi Gubsu lima tahun mendatang. Menurutnya, gubernur kedepan harus memiliki program bagaimana bisa mengembangkan Provinsi Sumut tanpa harus bergantung pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)
“Gubernur atau kepala daerah harus kreatif, setidaknya bisa mengundang investor agar mau berinvestasi, selama ini belum ada kita lihat itu. Dengan pengalamannya, hal itu akan bisa dilakukan oleh Gus Irawan jika masyarakat memberikan kepercayaan,” ujar Sugiat.
Kenyataan yang diterima masyarakat saat ini, kata Sugiat yakni dua gubernur Sumut terdahulu pecah kongsi alias pekong di tengah jalan. Bukan hanya itu, hubungan gubernur dan wakil gubernur juga kurang harmonis pasca dilantik. Di sisi lain ada pola yang sama dilakukan pemenang pilkada yakni menggunakan kekuatan APBD dengan berbagai cara dan rekayasa untuk memenangkan kontestasi politik.
“Ini jangan sampai terulang lagi. Masyarakat harus mengingatkan calon petahana di provinsi atau kabupaten/kota yang ingin ikut di Pilgubsu 2018, tidak menggunakan APBD untuk kepentingan politik itu,” katanya. (dik/yaa)
