MEDAN, SUMUTPOS.CO – Wakil Gubernur Sumut, Musa Rajekshah mengakui, angka stunting di Sumatera Utara (Sumut) berada di atas rata-rata nasional. Di mana angka stunting di Sumut mencapai 25,7 persen, sedangkan nasional sekitar 24 persen.
“Untuk penurunan stunting yang kami sendiri Sumatera Utara, saat ini angka stunting kami di atas rata-rata nasional, kami sekarang 25,7 persen. Sementara nasional di atas 24 persen,” kata Musa Rajekshah pada acara Webinar Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Antar-organisasi Perangkat Daerah se-Sumatera Terkait Percepatan Penurunan Stunting, Rabu (6/7).
Acara ini merupakan rangkaian dari acara puncak Harganas ke-29. Hadir dalam kesempatan itu, Kepala BKKBN Pusat dr Hasto Wardoyo SpOG (K), Direktur Kemendagri, Wakil Gubernur Sumut (Wagubsu) Musa Rajekshah, Gubernur Provinsi Riau, Wagub Jambi, Wagub Bengkulu, Wali Kota dan Bupati se-Sumut, termasuk Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman.
“Ini menjadi tugas dan tangung jawab kami dalam penurunan angka stunting dan membahagiakan keluarga di Sumatera Utara. Oleh sebab itu, sesuai arahan Presiden Joko Widodo agar tahun 2024, angka penurunan stunting menjadi 14 persen,” sebutnya.
Ijeck juga menyampaikan, Presiden Jokowi telah menargetkan angka stunting 2024 mendatang harus 14 persen. “Sebagaimana target nasional, Pak Presiden tahun 2024 angka stunting di Sumut 14 persen, itu target nasional 2024,” ujarnya.
Untuk mencapai target tersebut, Ijeck sangat mendukung dengan program nasional dalam rangka penurunan angka stunting, melalui pendampingan mulai tingkat kabupaten/kota hingga desa dan kelurahan. “Kemarin Bapak (Hasto) baru saja ke Kepulauan Nias, untuk bagaimana kepala daerah/ wakil kepala daerah bisa bersama-sama menurunkan angka stunting ini, dan juga program nasional tentang pendampingan mulai dari tingkat kabupaten sampai desa,” ungkapnya.
“Saya rasa penting dan sangat bermanfaat tentunya, mudah-mudahan dengan kerjasama kita dengan semangat kita,” sambungnya.
Menurutnya, jika angka stunting tidak ditekan atau dilakukan penurunan, maka akan berimbas kepada pembangunan. Baik dari segi ekonomi maupun SDM, karena menurutnya ini seperti mata rantai. “Angka stunting ini kalau lah tidak kita tekan tentunya hasilnya seperti mata rantai, untuk pembangunan kita pasti akan terganggu dari segi ekonomi dan juga SDM dari generasi-generasi muda kita,” jelasnya.
Selain itu, pendampingan dan pemeriksaan perempuan yang akan akan menikah dan yang sudah menikah perlu diperhatikan secara khusus. “Pendampingan dan juga pemeriksaan bagi ibu-ibu muda sebelum menikah dan juga setelah menikah, ini sangat perlu diperhatikan,” ungkapnya.
Atas hal tersebut, Ijeck berharap dengan adanya dialog dan webinar ini, memberikan pengetahuan dan wawasan kepada semua kepala daerah tentang pelaksanaan tugasnya. Sehingga Indonesia Emas dan keluarga bahagia dapat tercapai. “Semoga dengan hadirnya kita semua di sini, acara dialog dan webinar ini menjadi bahan pengetahuan kita, wawasan kita tentang pelaksanaan tugas tanggungjawab kita di pemerintahan dan masyarakat kita menuju Indonesia emas dan keluarga bahagia,” tutupnya.
Bobby Termotivasi
Sementara, Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution dalam sambutannya mengaku termotivasi dan lebih terpacu menurunkan prevalensi stunting dengan digelarnya peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) ke-29 secara nasional yang dipusatkan di Lapangan Merdeka Medan dan akan dihadiri Presiden Joko Widodo, hari ini, Kamis (7/7). ”Penurunan stunting sendiri penting untuk menghindari dampak jangka panjang yang dapat merugikan seperti terhambatnya tumbuh kembang anak dan juga mempengaruhi perkembangan otak, sehingga tingkat kecerdasan anak tidak maksimal,” kata Bobby.
Menurut Bobby, jumlah anak stunting yang saat ini tercatat di Kota Medan sebanyak 550 balita, yang 20 persen diantaranya adalah bayi di atas dua tahun. Pemko Medan sendiri pada tahun 2022 ini telah membuat 15 program dan 16 kegiatan serta 29 sub kegiatan yang dilakukan oleh 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan menggelontorkan anggaran senilai Rp198 miliar untuk menurunkan angka stunting di Kota Medan.
“Besar harapan, Harganas ini jadi wadah bagi kita untuk saling belajar dan aplikasikan kegiatan yang tepat guna untuk turunkan angka stunting, baik di Kota Medan atau wilayah seluruh nusantara,” kata Bobby.
Sementara, Kepala BKKBN Dr (HC) dr Hasto Wardoyo SPOG (K) mengatakan, stunting menjadi ancaman terhadap kualitas generasi muda Indonesia. Karenanya, peran serta masyarakat untuk menurunkan angka stunting menjadi sangat penting untuk menciptakan generasi unggul di tahun 2045.
Menurut Hasto, generasi muda Indonesia saat ini sebanyak 24,4 persen mengalami stunting, 9,8 persen memiliki mental emotional disorder, 5 persen Napza, dan 1 persen autisme, serta 3 persen difabel. Dia pun menyayangkan jika Indonesia tidak bisa menikmati bonus demografi lantaran memiliki generasi penerus yang tidak produktif.
“Perlu saya sampaikan kepada gubernur, wali kota serta bupati, bahwa generasi muda kita yang kurang optimal itu sudah hampir 40 persen lebih. Semua itu disebabkan oleh masalah stunting. Kalau kita bisa menurunkan angka stunting, kita bisa mengurangi faktor pemberat SDM. SDM ini juga investasi yang penting,” kata Hasto.
Lebih lanjut dikatakannya, sesuai pesan Presiden Jokowi, Peraturan Presiden Nomor 72 a tahun 2021, dalam rangka percepatan penurunan stunting, yakni 14 persen hingga Tahun 2024. “Keluarga-keluarga muda terus menjadi perhatian utama. Karena keluarga-keluarga mudalah yang masih bisa hamil dan melahirkan anak-anaknya,” ujarnya.
Selain membahas terkait stunting, BKKBN juga mendorong para penyuluh Keluarga Berencana (KB) untuk meningkatkan layanan KB bagi akseptor pasca persalinan. “Layanan KB pasca persalinan itu efektif untuk menurunkan prevalensi stunting. Kalau sampai pasca bersalin tidak KB, maka sangat sulit sekali menurunkan stunting. Kalau menurunkan stunting dengan grebek pasca persalinan sebetulnya akseptor baru akan tercapai. Artinya unmet neednya turun, akseptor barunya ada juga, stuntingnya turun. Jadi sekali kerja dapat tiga kalau mau grebek pasca persalinan,” ungkapnya.
Menurut Hasto, lebih mudah mengajak ibu pasca bersalin untuk memasang kontrasepsi. Sebab, secara psikologis seorang ibu yang baru melahirkan tidak ingin langsung punya anak lagi.
Oleh karena itu, sambungnya, strategi komunikasi yang baik menjadi pintu gerbang bagi BKKBN untuk mensukseskan program Bangga Kencana. “Anda hari ini melahirkan ditanya satu tahun lagi, apa mau melahirkan? Pasti 100 persen jawab tidak, saya yakin itu. Tapi kalau ditanya siapa yang mau pasang kontrasepsi, yang jawab iya, 29 persen, sehingga punya peluang 71 persen untuk dirayu. Pil bisa, kondom bisa, susuk bisa,” bebernya.
Hasto juga meminta jajaran perwakilan BKKBN di seluruh Indonesia untuk memanfaatkan seoptimal mungkin media massa dan media sosial. “Bapak dan ibu, bisa blow up di media. Informasikan setelah melahirkan langsung bisa pasang susuk. Habis melahirkan pasang susuk maka menyusui jadi lancar dan orangnya tetap sehat. Ini adalah strategi pasar,” pintanya.
Hasto juga meminta jajaran perwakilan BKKBN untuk bekerja secara efektif dan efisien. “Penting sekali komunikasi. Bapak ibu nggak akan sukses kalau diam saja. Pesan saya pakai bahasa positif. Jangan cari jalan buntu tapi jalan cerahnya. Cari peluang, kalau nggak ada ciptakan peluang sendiri. Stunting jadi kekuatan baru tapi tidak melupakan program Bangga Kencana, tidak melupakan tugas kita menjalankan visi kependudukan dan keluarga seimbang,” tegasnya.
Dia menilai, stunting merupakan ancaman nyata bagi masa depan anak-anak dan Indonesia. Angka kasus stunting yang saat ini mencapai 24,4 persen masih melebihi ambang batas Badan Kesehatan Dunia WHO (World Health Organization, red), yakni prevelansi stunting kurang dari 20 persen. “BKKBN terus berupaya dengan berbagai cara untuk mencapai target penurunan stunting nasional menjadi 14 persen pada 2024,” tandasnya.
Puncak peringatan Harganas ke-29, digelar di Lapangan Merdeka Medan hari ini, bakal dihadiri Presiden Jokowi. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadhan mengatakan, hampir seluruh masyarakat Kota Medan menaruh harapan lebih terhadap kehadiran Presiden Jokowi, khususnya dalam hal penanganan stunting. Apalagi, kedatangan orang nomor satu di Indonesia tersebut dalam rangka peringatan Harganas.
“Setidaknya kedatangan Presiden Jokowi ke Kota Medan bisa berdampak dari sisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Mana tahu kedatangan beliau ada ‘oleh-oleh’ yang dibawa untuk Kota Medan,” ucap Syaiful, Rabu (6/7).
Dikatakan Anggota Komisi II itu, peringatan Harganas ke-29 yang mengusung tema cegah angka stunting sudah sangat tepat. Sebab di Komisi II sendiri, pihaknya terus menyoroti permasalahan ini. “Kita melihat, Pemko Medan sudah membentuk tim. Sampai dengan hari ini kita terus memonitoring sudah sejauh mana Pemko Medan melalui OPD nya sudah menjalankan program pencegahan stunting ini,” ujarnya.
Diterangkannya, berdasarkan data yang da, penderta angka stunting mencapai 550 balita. Ia menilai, jumlah itu bukanlah jumlah yang sedikit. Sebab seharusnya di kota sebesar Kota Medan, hal itu tidak patut terjadi dan bisa diminimalisir. “Kita punya anggaran yang cukup besar untuk penanganan stunting ini. Harusnya sedini mungkin bisa dicegah. Makanya kemarin kita surakan di media massa, agar program penanggulangan kemiskinan diperbanyak, di luar infrastruktur tentunya,” katanya.
Dijelaskan Syaiful, di tahun 2022 ini, khusus untuk 550 balita penderita stunting yang saat ini terdapat pada 20 kecamatan, telah ditetapkan anggaran penanganan sebesar Rp14.878.011.827. “Yang kita herankan, kenapa anggaran yang begitu besar masih ada juga stunting di Kota Medan. Patut kita pertanyakan kinerja Kadis Kesehatan Kota Medan. Makanya pembetukan tim yang digagas Pemko Medan, kita berharap lakukan gercep (gerak cepat),” pungkasnya. (dwi/map)
