25 C
Medan
Friday, November 1, 2024
spot_img

85 Persen Pembangkit Listriik di Sumut Bergantung pada BBM

Foto: Humas Provsu Gubsu, H Gatot Pujo Nugroho bertemu dengan kata GM PLN Pembangkit Sumbagut, Bernandus Sudarmata, dan pihak Pertamina di ruang kerja Gubernur Sumut , Kamis (7/8).
Foto: Humas Provsu
Gubsu, H Gatot Pujo Nugroho bertemu dengan kata GM PLN Pembangkit Sumbagut, Bernandus Sudarmata, dan pihak Pertamina di ruang kerja Gubernur Sumut , Kamis (7/8).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kelistrikan Sumatera Utara terancam semakin terpuruk dengan berkurangnya 50 persen pasokan Bahan Bakar Minyak untuk pembangkit listrik di Sumbagut. Pasalnya, dari total 1.400 MW produksi pembangkit Sumut, 1.200 MW di antaranya atau 85 persen pembangkit masih bergantung pada Bahan Bakar Minyak.

“Daya mampu pembangkit listrik PLN di Sumbagut total 1.400 MW. Dari jumlah itu, sebesar 1.200 MW atau 85 persen mengandalkan bahan bakar minyak. Sementara pasokan BBM dari Pertamina terus berkurang karena memang harga jual-beli BBM belum disepakati,” kata General Manager PLN Pembangkit Sumatera bagian utara (Sumbagut), Bernandus Sudarmata, kepada wartawan, usai bertemu Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho dan Pertamina di ruang kerja Gubernur Sumut , Kamis (7/8).

Bernardus mengakui. krisis listrik bukan semata karena kekurangan BBM, tetapi juga karena sejumlah pembangkit memerlukan perbaikan, plus tidak seimbangnya antara ketersedian energi dan permintaan atau kebutuhan. Dia memberi contoh, pada Rabu malam (6/7) dari daya mampu 1.400 Megawatt beban puncak mencapai 1.785 MW, sehingga terjadi defisit 385 MW.

Sementara ada beberapa pembangkit juga yang sedang mengalami kerusakan dan dalam proses perbaikan. “Kalau pasokan BBM terus berkurang, maka pemadaman tidak terelakkan,” katanya.

Industrial Fuel Marketing Manager Region I PT.Pertamina, Nur M Zein, mengakui belum finalnya kesepakatan harga jual-beli BBM antara Pertamina-PLN. Menurutnya, hal itu sudah terjadi sejak tahun 2012.

“Pertamina sebenarnya sudah meminta bantuan auditor yakni BPKP untuk menetapkan harga jual dan sudah ada. Tetapi PLN belum juga setuju. Mudah-mudahan segera ada keputusan,” katanya.

Menurutnya, Pertamina mengambil kebijakan untuk mengurangi 50 persen pasokan BBM kepada PT PLN sebelum ada kesepakatan harga.

Di luar dampak kebijakan pengurangan pasokan BBM kepada PLN tersebut, kondisi listrik di Sumut semakin kritis yang berimbas semakin meningkatnya intensitas pemadaman listrik. PT PLN berharap krisis listrik dapat ditanggulangi jika pembangkit baru PLTU Pangkalan Susu 2×200 MW dan PLTU Nagan Raya 2×100 MW dapat beropersi penuh. Sementara itu PLN berencana kembali menyewa genset baru sebesar 190 MW yang baru bisa beroperasi 5 bulan ke depan.

Menyikapi hal itu, Gubsu, H Gatot Pujo Nugroho mendesak PT Pertamina dan PT PLN segera menyepakati harga jual-beli bahan bakar minyak untuk tidak menambah krisis listrik di daerah itu. “Mengacu pada pernyataan PLN bahwa pasokan BBM Pertamina ke PLN berkurang dan membuat krisis listrik semakin berkepanjangan, sementara Pertamina mengaku pengurangan karena harga jual beli belum sesuai,” katanya.

Gubsu meminta pihak terkait lebih mengutamakan kepentingan rakyat karena ketidaksepakatan harga BBM berdampak berkurangnya 50 persen pasokan BBM untuk PLN. “Ayolah kita berfikir untuk kepentingan yang lebih besar, untuk rakyat,” imbuh Gubsu. (rel/mea)

Foto: Humas Provsu Gubsu, H Gatot Pujo Nugroho bertemu dengan kata GM PLN Pembangkit Sumbagut, Bernandus Sudarmata, dan pihak Pertamina di ruang kerja Gubernur Sumut , Kamis (7/8).
Foto: Humas Provsu
Gubsu, H Gatot Pujo Nugroho bertemu dengan kata GM PLN Pembangkit Sumbagut, Bernandus Sudarmata, dan pihak Pertamina di ruang kerja Gubernur Sumut , Kamis (7/8).

MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kelistrikan Sumatera Utara terancam semakin terpuruk dengan berkurangnya 50 persen pasokan Bahan Bakar Minyak untuk pembangkit listrik di Sumbagut. Pasalnya, dari total 1.400 MW produksi pembangkit Sumut, 1.200 MW di antaranya atau 85 persen pembangkit masih bergantung pada Bahan Bakar Minyak.

“Daya mampu pembangkit listrik PLN di Sumbagut total 1.400 MW. Dari jumlah itu, sebesar 1.200 MW atau 85 persen mengandalkan bahan bakar minyak. Sementara pasokan BBM dari Pertamina terus berkurang karena memang harga jual-beli BBM belum disepakati,” kata General Manager PLN Pembangkit Sumatera bagian utara (Sumbagut), Bernandus Sudarmata, kepada wartawan, usai bertemu Gubernur Sumatera Utara H Gatot Pujo Nugroho dan Pertamina di ruang kerja Gubernur Sumut , Kamis (7/8).

Bernardus mengakui. krisis listrik bukan semata karena kekurangan BBM, tetapi juga karena sejumlah pembangkit memerlukan perbaikan, plus tidak seimbangnya antara ketersedian energi dan permintaan atau kebutuhan. Dia memberi contoh, pada Rabu malam (6/7) dari daya mampu 1.400 Megawatt beban puncak mencapai 1.785 MW, sehingga terjadi defisit 385 MW.

Sementara ada beberapa pembangkit juga yang sedang mengalami kerusakan dan dalam proses perbaikan. “Kalau pasokan BBM terus berkurang, maka pemadaman tidak terelakkan,” katanya.

Industrial Fuel Marketing Manager Region I PT.Pertamina, Nur M Zein, mengakui belum finalnya kesepakatan harga jual-beli BBM antara Pertamina-PLN. Menurutnya, hal itu sudah terjadi sejak tahun 2012.

“Pertamina sebenarnya sudah meminta bantuan auditor yakni BPKP untuk menetapkan harga jual dan sudah ada. Tetapi PLN belum juga setuju. Mudah-mudahan segera ada keputusan,” katanya.

Menurutnya, Pertamina mengambil kebijakan untuk mengurangi 50 persen pasokan BBM kepada PT PLN sebelum ada kesepakatan harga.

Di luar dampak kebijakan pengurangan pasokan BBM kepada PLN tersebut, kondisi listrik di Sumut semakin kritis yang berimbas semakin meningkatnya intensitas pemadaman listrik. PT PLN berharap krisis listrik dapat ditanggulangi jika pembangkit baru PLTU Pangkalan Susu 2×200 MW dan PLTU Nagan Raya 2×100 MW dapat beropersi penuh. Sementara itu PLN berencana kembali menyewa genset baru sebesar 190 MW yang baru bisa beroperasi 5 bulan ke depan.

Menyikapi hal itu, Gubsu, H Gatot Pujo Nugroho mendesak PT Pertamina dan PT PLN segera menyepakati harga jual-beli bahan bakar minyak untuk tidak menambah krisis listrik di daerah itu. “Mengacu pada pernyataan PLN bahwa pasokan BBM Pertamina ke PLN berkurang dan membuat krisis listrik semakin berkepanjangan, sementara Pertamina mengaku pengurangan karena harga jual beli belum sesuai,” katanya.

Gubsu meminta pihak terkait lebih mengutamakan kepentingan rakyat karena ketidaksepakatan harga BBM berdampak berkurangnya 50 persen pasokan BBM untuk PLN. “Ayolah kita berfikir untuk kepentingan yang lebih besar, untuk rakyat,” imbuh Gubsu. (rel/mea)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/