MEDAN, SUMUTPOS.CO – H Musa Rajekshah atau Ijeck resmi ditetapkan sebagai Ketua DPD Partai Golongan Karya Sumatera Utara periode 2020-2025, menggantikan Ngogesa Sitepu. Penetapan Ijeck sebagai ketua sesuai hasil Musyawarah Daerah (Musda) X DPD Golkar Sumut, yang dihelat di Kantor DPP Golkar, Jumat-Sabtu (6-7 November 2020).
Penunjukan Ijeck yang juga Wakil Gubernur Sumatera Utara tersebut dilakukan secara aklamasi oleh seluruh pemilik suara, yaitu pimpinan DPD Golkar kabupaten/kota se Sumatera Utara serta seluruh pengurus sayap partai dan Astakarya.
Hadir Wakil Ketua Umum Korbid DPP Partai Golkar, Agus Gumiwang Kartasasmita, Sekretaris Jenderal, Lodewijk F. Paulus, Plt Ketua DPD Golkar Sumut Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua Mahkamah Partai Adis Kadir, Anggota DPR RI Meutia Hafidz, Lamhot Sinaga dan para kader, simpatisan serta tamu undangan.
Pelaksanaan Musda berjalan lancar dan sukses, meski sempat memanas di awal pembukaan. Seluruh perwakilan Hastakarya Partai Golkar Sumatera Utara juga mendukung penunjukan Ijeck sebagai ketua DPD Golkar Sumut. Begitu juga seluruh pengurus DPD Golkar kabupaten/kota se Sumut.
Sebelumnya, Plt Ketua DPD Golkar Sumut dijabat oleh Ahmad Doly Kurnia Tanjung.
Pimpinan sidang Loedwijk F. Paulus mengatakan dalam Musda ini ada tiga materi yang telah disepakati untuk dibahas, yaitu laporan pertanggungjawaban pengurus DPD Partai Golkar Sumatera Utara periode 2015-2020.
“Selanjutnya mendengarkan tanggapan laporan pertanggungjawaban oleh peserta Musda, dan yang ketiga menetapkan calon ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara periode 2020-2025,” jelasnya didampingi Sekretaris Amas Muda Siregar dan dewan pimpinan lainnya.
Adapun hasil Musda, sebut dia, keseluruhan materi sudah terlaksana sehingga ditetapkanlah Ijeck sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sumatera Utara periode 2020-2025.
“Dengan resmi H Musa Rajekshah ditunjuk sebagai Ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara periode 2020-2025,” terangnya.
Berterima Kasih
Usai terpilih, Ijeck dalam sambutannya berterima kasih kepada seluruh kader yang sudah mempercayakannya memimpin Golkar Sumatera Utara. Ia mengajak seluruh pihak untuk solid membesarkan partai berlambang pohon beringin tersebut.
“Mari kita bersama-sama besarkan partai ini. Tanpa dukungan dari bapak/ibu pengurus partai dan kader hal itu mustahil dilakukan. Jaga terus kekompakan dan solid demi mewujudkan cita-cita partai,” ujarnya. Ijeck berharap Partai Golkar ke depan menjadi lebih besar dan mewarnai pembangunan di Sumut.
Sebelumnya hingga batas waktu pendaftaran ditutup, hanya Ijeck yang mendaftarkan diri sebagai calon ketua Golkar Sumut. Panitia Pendaftaran Calon Ketua Golkar Sumut, Dodi Taher mengatakan hingga pukul 12.00 WIB hanya Ijeck yang mendaftar. “Pendaftaran sudah ditutup, hanya Pak Ijeck yang daftar,” ucapnya singkat.
Diketahui, pukul 11.00 WIB, Ijeck yang juga Wakil Gubernur Sumut, mendaftar sebagai calon ketua Golkar Sumut di kantor DPP Partai Golkar. Kehadiran Ijeck diterima Korbid Ekonomi DPD Golkar Sumut, Dodi Taher yang juga panitia pendaftaran Ketua DPD Golkar Sumut. “Berkas sudah kita terima dan nanti akan diverifikasi bersama DPP dan Dewan Pertimbangan partai,” kata Taher.
Ia menyatakan, secara visual berkas pendaftaran sudah lengkap dan sudah 33 kabupaten/kota menyatakan dukungan terhadap Ijeck
“Semua sudah mendukung, kalau sudah begini kemungkinan tidak ada lagi yang daftar ditambah lagi dari Astakarya semuanya sudah 37. Diyakini Bang Ijeck akan terpilih secara aklamasi,” imbuhnya.
Sudah Izin
Sementara Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi mengaku bahwa Ijeck sudah izin kepadanya untuk mengikuti kegiatan Musda X Golkar Sumut di Jakarta. Diakuinya pula kalau wakilnya tersebut, sudah ia izinkan untuk maju menjadi ketua Golkar Sumut hingga 2025 mendatang.
“Dia izin, dia ingin menjadi salah satu ketua (partai) di Provinsi Sumatera Utara. Sah-sah saja,” katanya menjawab wartawan, kemarin.
Edy mengatakan tak ada larangan bagi Ijeck untuk menjadi ketua partai. Menurutnya, yang dilarang ikut partai politik adalah anggota TNI, Polri, dan ASN.
“Dia masih muda dan bebas, tidak ada hukum yang dilanggarnya. Dia ingin menjadi berkarir di politik, sah, semua orang boleh kecuali TNI, Polri, ASN, itu tak boleh. Kalau dia ‘kan tidak, dia pejabat politik,” ucapnya.
Edy mengaku mendukung wakilnya tersebut untuk hal yang baik. “Tapi kalau tidak baik, pasti saya larang,” ungkapnya. (prn)
