BINJAI- Menyikapi kondisi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtasari yang kian memprihatinkan, Pemerintah Kota (Pemko) Binjai akan mengambil langkah tegas. Dalam waktu dekat, Pemko Binjai akan mengganti Direktur Utama (Dirut) PDAM Tirtasari demi membangkitkan kembali badan usaha tersebut.
“Sebenarnya masalah PDAM Tirtasari ini sudah kita tindak lanjuti. Bahkan, dalam waktu dekat ini, kita akan segera mengganti Dirut PDAM dengan orang yang memiliki kreadibilitas dan memahami ilmu tentang menajemen PDAM,” kata Asisten II Pemko Binjai yang juga Badan Pengawas PDAM Tirtasari, wahyudi kepada Sumut Pos, Selasa (7/2).
Wahyudi juga mengakui kalau PDAM Tirtasari memiliki utang di Departemen Keuangan (Depkeu). Namun kata Wahyudi, utang tersebut tidak mencapai Rp42 miliar. “Kalau masalah utang, seluruh PDAM yang ada di setiap daerah memiliki utang. Tapi, utang PDAM Tirtasari tidak sampai Rp42 miliar,” bantahnya.
Selain itu, Wahyudi mengakui, kalau bangkrutnya PDAM Tirtasari Binjai disebabkan lebihnya karyawan di perusahaan tersebut. “Kita tidak ada menutupi. Memang hal itu benar, bangkrutnya PDAM Tirtasari juga disebabkan banyaknya pegawai di perusahaan itu. Tentunya ini menjadi tanda tanya besar, kenapa pegawai dapat berlebih? Ya hal itu diakibatkan pengangkatan pegawai tidak diketahui Badan Pengawas. Dan hal itu dilakukan Dirut yang lama,” terang Wahyudi, seraya menambahkan, kalau kelebihan karyawan PDAM mencapai 50 persen.
Disinggung soal kebijakan Pemko Binjai untuk mengurangi karyawan PDAM Tirtasari Binjai, Wahyudi menjelaskan, kalau hal itu akan dibahas lebih lanjut. “Karyawan PDAM Tirtasari Binjai, kemungkinan besar dapat dipertahankan. Sebab, kita sudah kedatangan investor untuk membangun WTP di daerah Binjai Utara. Dengan demikian, kemungkinan besar kita juga akan kekurangan karyawan. Kalau bisa, kita minta investor itu lebih cepat membuat MoU dengan Pemko Binjai,” kata Wahyudi.
Dengan adanya WTP di Binjai Utara, sambungnya, Pemko Binjai pastinya sudah bisa memasok air dengan deras kepada para pelanggan. Bahkan, air dari Binjai dapat dijual ke Langkat serta Deliserdang.
“Sekarang ini sumber air PDAM Tirtasari hanya di Marcapada. Bahkan, selama saya jadi Badan Pengawas, tidak pernah diberikan anggaran dari APBD. Karena saya takut, kalau dirutnya tak mampu membangkit usaha itu apa gunanya. Jadi kita harapkan, agar WTP itu segera dibangun demi kenyamanan pelanggan,” harap Wahyudi.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi C DPRD Binjai Arjuli Indrawan mengaku sepakat jika Dirut PDAM Tirtasari diganti. “Ini terpulang kepada Badan Pengawas. Badan Pengawas harus mencari dirut yang benar-benar mempunyai kemampuan dalam bidang PDAM serta keberanian mengambil sikap,” ujar Arjuli.
Dia juga mengatakan, jika PDAM Tirtasari Binjai sudah tahu penyebab bobroknya usaha itu, harusnya dirut berani mengurangi jumlah pegawainya agar usaha tersebut dapat lebih maju. (dan)
