MEDAN, SUMUTPOS.CO – Rencana pemerintah pusat menggenjot pengembangan destinasi pariwisata di Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba dengan membangun 7 hotel mewah, mendapat penolakan dari DPRD Sumut. Ketua Komisi D DPRD Sumut, Sutrisno Pangaribuan dengan tegas menolak rencana itu.
“Ide-ide itu boleh saja. Tapi yang mendesak hari ini adalah, pembangunan sosial masyarakat dan ini yang sering kali pemerintah lupa. Jadi fisik (infrastruktur) dibangun, kita lupa persiapan sosial berupa edukasi ke masyarakat itu bagaimana,” ujar Sutrisno Pangaribuan kepada Sumut Pos, Kamis (7/2)n
Bila perlu, libatkan Badan Usama Milik Desa (BUMDes) yang ada di sekitar kawasan itu, diajak membangun home stay atau ikut berkontribusi dalam hal pembuangan limbah-limbah domestik. Sehingga, ada pendapatan asli daerah (PAD) yang mampu dihasilkan pemerintah desa maupun pemkab setempat, serta juga meningkatkan perekonomian masyarakat. “Jadi tidak perlu lagi mereka bertani seperti selama ini, yang juga tak mendapat keuntungan lebih dari hasil produksinya,” tegasnya.
Atas dasar itu, pihaknya menekankan, tidak perlulah saat ini pemerintah pusat berencana membangun hotel mewah di KSPN Danau Toba.
Sutrisno bahkan mencibir gagasan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan ini, yang dianggapnya hanya akan menguntungkan kaum kapitalis. “Tidak semua juga kerja yang dilakukan menteri-menteri Jokowi ini benar. Banyak rampok juga di situ. Jokowi-nya sih bagus, tapi orang-orang sekelilingnya? Dalam konteks ini, bukan berarti kita tak mau sama seperti Bali, walaupun kita tahu Bali itu keren. Karena persiapan sosial masyarakatnya sudah sangat paham dengan pariwisata. Kemudian kearifan lokal mereka juga sangat kuat. Aspek inilah yang mesti kita tiru,” kata politisi PDI Perjuangan ini. “Jadi wacana ini (bangun tujuh hotel mewah) gak usah dululah. Bahkan tak perlu dibangunlah itu, lebih bagus home stay-home stay itu saja diperbanyak. Di samping itu kita perbaiki wisata lokal, tingkatkan ekonomi masyarakat dan bangun infrastruktur lokal, itu saja dulu difokuskan maunya,” pungkasnya.
Kolega Sutrisno di Komisi D, Aripay Tambunan juga berpendapat senada. “Sebaiknya dikaji ulanglah rencana itu. Saya menilai secara pribadi lebih baik perbanyak home stay saja karena akan lebih merasakan manfaatnya itu masyarakat setempat,” katanya.
Politisi PAN ini lantas membandingkan seperti kehadiran home stay di Malaka, Malaysia. Di mana pada kenyataannya wisatawan mancanegara lebih suka menginap di home stay daripada kamar hotel. “Karena apa? Kesannya orisinil, tradisional dan aura adatnya keluar. Beda dia kalau menginap di hotel-hotel bintang 7,” katanya.
Aripay juga menilai, kehadiran hunian megah di KSPN Danau Toba justru akan mematikan investasi pengusaha lokal, dan bangkitan ekonomi masyarakat sekitar. “Sebenarnya belum perlu-perlu kali hotel mewah dibangun di kawasan Danau Toba itu. Justru kita mendorong supaya banyak dibangun home stay, supaya masyarakatnya mendapat manfaat. Tapi kalau hotel mewah sampai bintang 7, apa untungnya sama masyarakat. Apa memang besok ada orang yang mau masuk (hotel mewah) dengan harga Rp25 juta,” katanya.
Dorong Ekonomi Masyarakat Lokal
Sementara Pemkab Samosir menyambut baik keseriusan pemerintah pusat dalam menggenjot pengembangan kawasan wisata Danau Toba dengan membangun sejumlah hotel berstandar internasional pada tahun ini. “Kita sambut baiklah, karena akan mengangkat kelas Danau Toba menjadi kelas dunia,” ucap Kepala Dinas Pariwisata (Kadispar) Kabupten Samosir, Ombang Siboro kepada Sumut Pos, kemarin.
Ombang menilai, dengan berdiri hotel-hotel mewah berstandar internasional akan memberikan pelayanan kelas VVIP kepada wisatawan, termasuk jika ada tamu negara yang datang berkunjung. “Kalau hotel-hotel berkelas dunia, tentu akan menarik pasar-pasar dunia. Bisa jadi pertemuan para petinggi negara di dunia menggelar konfrensi atau pertemuan antar negara di Danau Toba,” harap Ombang.
Namun begitu, lanjutnya, yang terpenting ground breaking pembangunan 7 hotel mewah itu dapat memberikan kontribusi dalam pertumbuhan perekonomian bagi masyarakat lokal dalam sektor pariwisata. “Karena, di sini masyarakat harus dilibatkan keseluruhannya. Pengelolaannya, bagaimana dapat mensejahterakan rakyat. Dengan melibat masyarakat setempat sebagai tenaga kerja atau sumplai sumber daya manusia dalam bisnis hotel,” jelas Ombang.
Selain itu, dia juga berkeyakinan, dengan keberadaan hotel mewah itu, juga akan berkontribusi terhadap pengembangan UMKM hasil-hasil produk lokal karya masyarakat sekitar danau vulkanik terbesar di dunia itu. “Termasuk kebutuhan pangan hotel, juga mengutamakan produk-produk makanan lokal. Intinya, dapat mendorong perekonomian masyarakat dari sektor pariwisata,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah terus menggenjot pengembangan destinasi pariwisata di KSPN Danau Toba. Tak tanggung, 7 hotel mewah segera dibangun. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan menargetkan, proses pembangunan terutama groundbreaking bangunan hotel di kawasan tersebut sudah dapat dimulai pada kuartal III tahun ini.
Luhut memaparkan bahwa persiapan Danau Toba menjadi salah satu daftar ‘Bali Baru’ terus digenjot. Sekitar awal kuartal tiga atau sekitar Juli-September 2019, groundbreaking akan dilaksanakan. “Kita mau groundbreaking hotel sudah mulai kuartal 3, kalo kuartal 2 belum siap. Jadi tanah sudah kita siap, tanah 386 hektar atau berapa tadi tuh sudah beres. Pada pembangunan pertama nantinya akan ada 7 hotel yang akan dibangun,” tutur Luhut, usai Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Kawasan Pariwisata Danau Toba, di ruang rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/2). Rapat dipimpin Luhut dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi.
Lahan yang disiapkan menurut Luhut sudah disertifikatkan tanahnya. Minggu depan dia akan mengundang pihak hotel untuk berdiskusi lebih lanjut. “Sertifikat sudah ada tinggal dana infrastruktur kemudian ada dana kerohiman beberapa tempat kita sedang bereskan, itu tinggal kita hitung. Ada 6-7 hotel. Nanti minggu depan saya undang kemari supaya paralel semua,” tambahnya.
Mengenai dana yang akan dikucurkan Luhut belum mau memprediksi, namun dia menuturkan mencapai triliunan rupiah. “Wah itu mungkin beberapa triliun kali itu,” katanya. (prn/gus)
