KARO, SUMUTPOS.CO – Pemkab Karo menggandeng Komisi D DPRD Sumut mendesak Kementerian PUPR segera membangun jalan Medan-Berastagi tahap II serta pelebaran Jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi.
Upaya jauh-jauh mendatangi kantor Kementerian PUPR di Jakarta, ternyata membuahkan hasil. Tahun ini, pelebaran Jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi akan dikerjakan sepanjang 2 km dengan total anggaran Rp20 miliar.
Sesuai fakta di lapangan, pembangunan pelebaran jalan Kabanjahe-Simpang Ujung Aji Berastagi ini sangat dinantikan masyarakat Kabupaten Karo. Apalagi pembebasan objek tanah sudah mendapat persetujuan dan dukungan dari masyarakat yang objek tanah maupun pagar rumahnya terkena gusur. Hal ini disampaikan Bupati Karo Terkelin Brahmana saat menghadiri rapat kordinasi di Kementrian PUPR bersama wakil Ketua DPRD Karo Efendi Sinukaban SE, Jidin Ginting Anggota DPRD Karo dan Kepala Bappeda Ir Nasib Sianturi Msi di Gedung Utama Jalan Patimura Kebayoran Baru, Jakarta, Kamis (7/2) pukul 11.00 WIB. Sedangkan rombongan Komisi D DPRD Sumut yang hadir yakni HT Milwan, Burhanuddin Siregar, Leonard Surungan Samosir, Novita Sari, Baskami Ginting, Herman Sembiring, Arfan Maksum Nasution, Layari Sinukaban, Darwin Lubis, Aripay Tambunan, M Hidayah, dan Jafaruddin Harahap.
Dalam kesempatan itu, Terkelin meminta kepada Kementerian PUPR agar secepatnya mengerjakan pelebaran Kabanajahe-Simpang Ujung Aji yang tinggal 6 km lagi. Apalagi sekarang ini Pemda Karo sudah menganggarkan di APBD Karo biaya perbaikan yang terkena pagar rumah, jembatan, dan ini sudah dikerjakan serta masih berlangsung di lapangan. “Keinginan kami agar prioritaskan dan dituntaskan tahun 2019 ini atau minimal 2020,” harap Terkelin.
Usulan Bupati Karo itu mendapat dukungan dari anggota Komisi D DPRD Sumut. Seperti Baskami Ginting mengatakan, selain itu jalan Berastagi-Medan juga saat ini kondisinya memprihatinkan, seringnya terjadi antrian macet akibat jalan tidak mampu menampung volume kendaraan, sehingga membutuhkan minimal peningkatan pelebaran jalan dan pembukaan jalan alternatif, misalnya jalan tol.
Layari Sinukaban juga mendesak Kementrian PUPR agar khusus pembangunan Tanah Karo supaya diprioritaskan dalam hal pelebaran jalan dan peningkatan jalan. “Tadi Bupati Karo sudah sampaikan dalam forum rapat ini, saya sependapat dan mendukung penuh agar jalan pelebaran jalan tahap II ini sangat-sangat diimpikan masyarakat Karo. Oleh sebab itu tidak ada alas an, tahun 2019 ini harus tuntas. Kami minta dalam tempo sesingkat-singkatnya agar segera berikan jawaban kepada kami,” kata Sinukaban.
Menanggapi desakan itu, Kepala Biro Perencanaan Pembangunan Kementerian PUPR Widji Widiarto menjelaskan, sesuai program kerja Kemen PUPR sudah ada mekanisme serapan anggaran tahun 2019 untuk Provinsi Sumut dengan total anggaran Rp3,48 triliun. Salah satunya peningkatan pelebaran jalan Kabanjahe simpang ujung Aji Berastagi yang tinggal 6 Km. “Untuk tahap II sudah diangarkan. Tahun 2019 ini akan kita kerjakan sepanjang 2 km dengan total dana sebesar Rp20 miliar,” ungkap Widji.
Sedangkan sisanya 4 Km lagi belum dapat dipastikan kapan akan dikerjakan. “Saya maklum dan paham atas desakan Pemda Karo dan rombongan Komisi D DPRD Sumut ke pihak kami. Namun demikian usulan yang dari tadi disampaikan supaya dituntaskan tahun 2019 ini melalui APBN-P belum dapat saya pastikan, namun kami usahakan tahun 2020 kita masukkan di APBN,” akunya.
Lanjut Widji, Ini semua minimnya quota anggaran di pusat, sehingga tahun 2019 ini belum tercover untuk penyelesaian secara tuntas pelebaran jalan kabanjahe simpang ujung Aji Berastagi sesuai permintaan 6 Km lagi agar kami tuntaskan belum maksimal. (deo)
