LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Sekdakab Labuhanbatu Muhammad Yusuf Siagian, membuka Forum Perangkat Daerah Rancangan RKPD Tahun 2023 Kabupaten Labuhanbatu Pokja Infrastruktur dan Kewilayahan di ruang data dan karya Kantor Bupati, Jalan Sisingamaraja, Kecamatan Rantau Selatan, Senin (7/3).
Pada kesempatan itu, Sekdakab Labuhanbatu didampingi Asisten III Zaid Harahap dan Kaban BAPPEDA Hobbol Z Rangkuti menyebutkan, forum yang dilaksanakan ini berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah. Dan dalam rangka melaksanakan amanat undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.
Dijelaskannya, dalam undang-undang nomor 25 tahun 2004 diamanatkan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun rencana kerja pemerintah daerah sebagai pelaksanaan dan penjabaran rencana pembangunan jangka menengah.
“Selain itu, setiap perangkat daerah wajib menyusun rencana kerjanya sebagai penjabaran dari rencana strategis, dan bahan masukan untuk finalisasi RKPD penyusunan berbagai dokumen dilakukan melalui proses koordinasi antara instansi pemerintah dengan partisipasi pelaku pembangunan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan daerah,”terang Muhammad Yusuf Siagian.
Forum perangkat daerah ini dilaksanakan untuk mensinkronkan program dan kegiatan perangkat Kabupaten Labuhanbatu dengan usulan program dan kegiatan hasil musrenbang rkpd Kabupaten Kecamatan, mempertajam indikator serta target program dan kegiatan perangkat daerah kabupaten sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah, kemudian menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah kabupaten dengan perangkat daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan wewenang untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.
“Forum ini juga bertujuan untuk menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah,”ijarnya.
Kegiatan forum lintas perangkat daerah ini meliputi diskusi kelompok kerja diisi dengan pemaparan rancangan awal renja daerah tahun 2023. (fdh/han)