MEDAN – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Sumatera Utara (BKKBN Sumut) menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) Tahun 2026, di Hotel Emerald Garden Medan, Selasa (7/4).
Forum ini menegaskan transformasi kemendukbangga mendukung program prioritas presiden menuju indonesia emas 2045.
Kepala Perwakilan BKKBN Sumut, Dr Fatmawati menekankan, Rakorda ini bukan sekadar forum seremonial, melainkan instrumen strategis untuk memastikan implementasi pembangunan keluarga dan kependudukan berjalan optimal di tingkat Kabupaten/Kota.
“Fokus kita adalah bagaimana pembangunan keluarga dan kependudukan benar-benar terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah, sehingga kebijakan yang diambil berbasis data dan tepat sasaran,” ujar Fatmawati.
Ia menjelaskan, salah satu langkah konkret adalah mendorong implementasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) ke dalam dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan RKPD. Hal ini dinilai krusial agar isu kependudukan tidak terlepas dari arah pembangunan daerah.
Dalam Rakorda tersebut, sambung Fatmawati, BKKBN juga memberikan penghargaan kepada OPD KB dari enam kabupaten/kota yang telah menyelesaikan unggahan dokumen PJPK hingga 100 persen.
PJPK sendiri mencakup sedikitnya 30 indikator strategis, di antaranya percepatan penurunan stunting, peningkatan kualitas keluarga, indeks pembangunan keluarga, pengendalian kuantitas dan mobilitas penduduk.
“Tanpa data, kebijakan akan lemah. Dengan baseline yang jelas, pemerintah daerah bisa merancang kebutuhan pembangunan secara presisi, termasuk layanan kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur sosial,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris BKKBN Sumut, Yusrizal Batubara mengingatkan, bahwa Sumatera Utara saat ini berada dalam fase bonus demografi yang harus dikelola secara optimal.
Namun, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan serius, seperti tingginya prevalensi stunting, ketimpangan akses layanan kesehatan dan gizi dan kualitas pengasuhan keluarga.
“Rakorda ini menjadi momentum menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah, sekaligus merumuskan langkah konkret percepatan penurunan stunting dan penguatan program keluarga,” ujarnya.
Adapun, kegiatan ini diikuti lebih dari 160 peserta dari perangkat daerah provinsi, Kabupaten/Kota, serta mitra lintas sektor, termasuk TNI dan Polri yang sebelumnya telah dilibatkan dalam penguatan program.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, Sulaiman Harahap menegaskan, bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh infrastruktur dan investasi, tetapi juga kualitas keluarga sebagai unit terkecil masyarakat.
“Keluarga adalah titik awal pembentukan sumber daya manusia dan sekaligus indikator akhir keberhasilan pembangunan,” ujarnya.
Ia menekankan, pentingnya penguatan satu data keluarga Indonesia, integrasi program dalam perencanaan dan penganggaran daerah dan kolaborasi lintas sektor hingga tingkat desa.
Selain itu, Sulaiman juga menyoroti tingginya angka penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara sebagai ancaman serius terhadap kualitas generasi muda.
Menurutnya, pendekatan pembangunan keluarga menjadi salah satu strategi kunci dalam mengatasi persoalan tersebut.
“Penguatan nilai moral dan ketahanan keluarga harus berjalan beriringan dengan kebijakan sektoral lainnya,” tandasnya. (dwi/azw)
