MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah opsi coba diimplementasikan Pemprov Sumut untuk mengurai kemacetan lalulintas dan meminimalisir kecelakaan dampak longsor pada ruas Medan-Berastagi. Antara lain, segera membangun jalur-jalur alternatif menuju objek wisata di Kabupaten Karo maupun menuju Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba.
Menurut Pelaksana Tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Utara, Hasmirizal Lubis, atas arahan Gubernur Edy Rahmayadi pihaknya bersama dinas terkait di jajaran Pemprovsu kembali membahas kelanjutan pembangunan jalur-jalur alternatif itu dengan Pemkab Deliserdang dan Pemkab Karo.
“Sudah kita rapatkan kemarin bersama Bupati Deliserdang dan Bupati Karo dan pihak terkait lainnya soal upaya menyelesaikan rencana pembangunan akses jalan alternatif Medan-Berastagi pada Kamis kemarin,” katanya menjawab Sumut Pos, akhir pekan kemarin.
Hasmi menyebutkan, telah dipilih satu dari empat opsi jalan alternatif yang paling memungkinkan bisa dibangun untuk menghubungkan Medan-Berastagi berdasarkan paparan Dinas Kehutanan dan Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Sumut.
Ruas jalan alternatif itu adalah Medan-Delitua-STM Hulu-Tanjung Raja-Pulau Mariam-Barus Jahe. Diperkirakan panjang ruas jalan mencapai 50 km lebih. “Yang kita lihat memang kemarin lahan untuk menjadi ruas jalan alternatif itu tidak mengganggu hutan konservasi, jadi disepakatilah jalur ini mengingat ini yang paling mudah untuk diselesaikan,” ujarnya.
Dengan telah dipilihnya ruas jalan alternatif itu, Bappeda Sumut di tahun ini juga mulai melakukan studi cepat untuk mengetahui laik tidaknya ruas tersebut untuk dibangun. “Sehingga kalau laik, kita akan anggarkan di tahun 2023, karena di 2022 kan kita susunlah dulu feasibility study (uji kelaikan proyek) masterplannya, dan Detail Engineering Design (DED)-nya sebagai dasar untuk pembangunannya di 2023. Paling cepat di 2022 mungkin,” kata asisten umum Setdaprovsu itu.
Dikarenakan hasil studi belum ada, sebut Hasmi, sehingga belum diketahui berapa kebutuhan biaya pembangunannya. Begitupun diakuinya, pembangunannya nanti bekerjasama dengan Pemkab Deli Serdang dan Pemkab Karo.
Bentuk Tim
Terpisah, Ketua DPRD Sumut, Baskami Ginting mengatakan, mengatasi kemacetan jalur Medan-Berastagi, Gubsu dan semua stakeholder telah sepakat dibentuk tim percepatan pembangunan jalan alternatif Barusjahe-Desa Rumah Liang-Delitua-Medan. “Pembentukan tim tersebut disepakati dalam rapat dengan gubernur, Bappeda Sumut, Dinas BMBK Sumut, BBPJN, bupati Karo, dan bupati Deliserdang di Rumah Dinas Gubsu, Jalan Sudirman Medan, Jumat kemarin,” katanya.
Menurutnya, tim percepatan pembangunan jalan alternatif Medan-Berastagi terdiri dari ketua DPRD Sumut, Gubsu, Bupati Karo, Bupati Dairi, Bupati Deliserdang, Bupati Pakpak Bharat dan sejumlah OPD seperti Bappeda Sumut, Dinas Bina Marga Bina Konstruksi (BMBK), dan BBPJN (Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional). “Selanjutnya tim akan menemui menteri PUPR dan DPR RI agar mengalokasikan anggaran beberapa pengerjaan proyek di APBN Tahun Anggaran 2022,” ungkapnya.
Menurut politisi PDI Perjuangan Sumut ini, pembangunan jalan alternatif Medan – Delitua – Rumah Liang – Barusjahe, diperkirakan lebih mudah mendapat izin dari Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan), karena tinggal beberapa kilo meter saja jalan yang melintasi kawasan hutan. Sementara sisanya sudah jalan permanen, tinggal dilakukan pelebaran.
Berkaitan dengan itu, tambah Baskami, rapat juga menyepakati agar Pemkab Karo maupun Deliserdang lebih giat membantu pembebasan tanah yang melintasi jalan alternatif tersebut, karena pembebasan lahan selama ini termasuk salah satu kendala kelancaran pembangunan jalan.
Hal ini menyikapi masukan yang disampaikan Ikatan Cendikiawan Karo (ICK), karena pembebasan lahan turut menjadi penghambat jalan Medan-Berastagi.
ICK juga mengingatkan, ada 30 persen dari jalan Medan-Berastagi punya potensi longsor. Walau jalan Medan-Brastagi telah diperlebar, tapi dari segi volume lalu lintas, jalan sejajar mutlak diperlukan. Dari rapat itu pula, lanjut Baskami, menghasilkan beberapa poin kesimpulan. Yaitu proyek jembatan layang cantilever Medan-Berastagi dilanjutkan dengan mempercepat pembebasan tanah dan ICK turut memantau. Kemudian dilakukan perbaikan tebing dan pembebasan tanah dipercepat. Dalam hal ini ICK turut mengevaluasi konstruksi pengamanan.
Poin kesimpulan lainnya, ungkapnya, juga disepakati agar BBPJN II Sumut mempercepat proyek pembangunan jembatan layang di beberapa titik di jalur Medan-Berastagi, agar bisa mengurangi sedikit kemacetan. “Kita juga berharap kepada BBPJN tidak hanya membangun jembatan layang di jalur Medan-Berastagi, tapi perlu dibarengi perbaikan tebing di sejumlah titik yang sangat rawan longsor, guna menghindari korban jiwa bagi pengguna jalan,” tegasnya.
Di akhir pertemuan, tegas Baskami, juga disepakati, agar BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Sumut segera mengusulkan anggaran menyewa helikopter di APBD TA 2022 untuk memantau sekaligus memberikan pertolongan secara cepat terhadap korban, jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam. (prn)
