SUMUTPOS.CO – Sumatera Utara sejak 2004 tidak memiliki lagi kapal pengawas sumber daya kelautan dan perikanan. Namun tidak lama lagi, kapal berukuran 17 meter tersebut, siap kembali beroperasi di provinsi dengan luas lautan 110 ribu km² ini.
“Kapal pengawas perikanan kita ini panjangnya 17 meter dengan lebar empat meter. Secara umum spesifikasinya terbuat dari aluminium dengan mesin inbord 2×500 Hp. Kapal yang kita punya terakhir tahun 2004. Jadi sudah 17 tahun lamanya kita punya lagi, walaupun baru satu unit,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumut, Mulyadi Simatupang kepada wartawan di kantornya, Senin (8/11).
Adapun kapal pengawas yang lama, kondisinya sudah afkir. Sejak saat itu, Pemprovsu bersama pemerintah daerah melakukan pengawasan menggunakan kapal pengawas berukuran kecil. “Alhasil yang kerap berhasil kita tangkap adalah yang kecil-kecil juga. Bagaimana kita mau menangkap (kapal) yang besar, sementara untuk mengejarnya spesifikasi kapal kita tak mampu mengimbangi. Tetapi ke depan kita sudah punya yang bagus dengan standarisasi dan teknologi mumpuni. Mohon doanya,” katanya.
Kapal tersebut saat ini berada di galangan kapal di Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Progres pembangunannya sudah berjalan 80 persen hingga Oktober 2021. Diperkirakan pada pertengahan Desember mendatang, kapal tersebut sudah dapat dilakukan uji terakhir untuk segera beroperasi.
“Alokasi dananya dari APBD Sumut 2021, sebesar Rp9,3 miliar lebih. Ini termasuk program besar di dinas kita, yang tentunya sangat bermanfaat sekali buat pengawasan di perairan laut dan perikanan kita. Selain itu juga dapat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Sumut,” terangnya.
Sebenarnya, kata Mulyadi, perencanaan lelang pengadaan kapal itu sudah pihaknya siapkan di 2019. Lantaran tidak ada perusahaan atau kontraktor di Sumut yang berpartisipasi, DKP akhirnya menunda pelaksanaan tersebut. Alhasil pengadaan serupa kembali dilakukan pada 2020. Setelah didapati pihak pemenang tender, pengerjaan mulai dilakukan di tahun ini.
“Jujur memang, (perusahaan) yang menang adalah di luar Sumut. Saya menganggap mereka lebih siap sesuai spesifikasi yang kita butuhkan. Rencana akan diserahkan Desember nanti. Kapal ini bisa melaju di atas 12 mil, dan sangat-sangat kita butuhkan,” katanya.
Di sisi lain, Mulyadi mengungkapkan PAD dinas yang dipimpinnya dari tahun ke tahun terus ada peningkatan. Antara lain retribusi pemakaian kekayaan daerah, sejak 2018 yakni target Rp2 miliar dengan realisasi Rp293 miliar lebih atau 14,69 persen. Lalu di 2019, dari target Rp315 juta terealisasi Rp355.444.500 (112,84 persen).
Di TA. 2020, dari target Rp330 juta realisasinya Rp1,14 miliar lebih atau 345,55 persen. Selanjutnya di 2021 ini, dari target Rp1.082.000.000, sudah terealisasi Rp831.890.000 atau 76,88 persen. “Sedangkan target kita di TA. 2020 untuk sektor tersebut sama dengan tahun 2021,” imbuhnya.
Selanjutnya PAD di sektor retribusi produksi usaha, mengalami peningkatan signifikan. Yakni di 2018 dari target Rp700 juta, terealisasi Rp364.335.000 atau 52 persen. Di 2019, dari target Rp440 juta terealisasi Rp397.787.000 atau 90,41 persen. Kemudian di 2020, dari target Rp168 juta terealisasi Rp264.570.000 atau 157,48 persen. Lalu di 2021 ini, dari target Rp550 juta sudah terealisasi Rp454.172.000 atau 82,58 persen.
Peningkatan PAD berikutnya dari sektor retribusi izin usaha perikanan. Yakni di 2018 dari target Rp1,5 miliar terealisasi Rp1,01 miliar lebih atau 67,33 persen. Di 2019, dari target Rp1,2 miliar lebih terealisasi Rp2,1 miliar lebih atau 172,13 persen. Di 2020, dari target Rp900 juta terealisasi Rp2,3 miliar lebih atau 257,46 persen. Dan di TA. 2021 ini, dari target Rp2,5 miliar lebih sudah terealisasi Rp2,06 miliar lebih atau 80,90 persen.
“DKP Sumut masuk tiga besar sebagai dinas di jajaran Pemprovsu yang menyumbangkan PAD tertinggi setiap tahunnya, mesti dengan nilai Rp4 miliar PAD yang masuk. Dan yang terbesar itu dari sektor perizinan (perikanan) dan kapal tangkap,” pungkas Mulyadi. (prn/ila)
