Tapi, hal terpenting menurutnya, kehadiran tiga orang yang sekaligus menjadi unsur elit di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) ini adalah bagaimana seluruhnya bekerja keras membawa Sumut ke arah yang lebih baik, lebih aman dan sejahtera serta bebas dari jeratan korupsi, kolusi dan nepotisme.
”Sebenarnya selain itu, peran Polda Sumut juga diperlukan, karena mereka juga bagian dari sistem yang ada. Jadi dengan saling mendukung satu sama lain, Sumut ini punya nilai lebih,” katanya.
Disebutkannya bahwa hingga saat ini Sumut masih jadi bahan pemberitaan negatif, lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain yang para elitnya juga tersandung masalah hukum. Hal ini menurutnya karena apa yang terjadi di provinsi ini, dilakukan oleh banyak pihak secara berjamaah.
Sehingga dengan posisi Sumut yang memiliki pluralisme yang luar biasa, tentu tugas penting adalah bagaimana menjaga kondusifitas serta mencegah munculnya konflik horizontal.
”Kalau yang lalu kita kena masalah hukum yaitu ’korupsi berjamaah’, maka untuk memperbaikinya, juga harus dilakukan bersih-bersih secara berjamaah, bersama-sama, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk TNI dan Polri,” katanya.
Dirinya juga berharap kepada Wakil Gubernur Sumut yang baru dilantik, agar menyibukkan diri di masa tugasnya yang hanya setahun lebih saja. Meskipun diketahui bahwa Nurhajizah merupakan tokoh yang menjadi calon kepala daerah dari Partai Hanura, namun perbaikan dan pembangunan Sumut harus menjadi yang utama pada dirinya. (dik)
Tapi, hal terpenting menurutnya, kehadiran tiga orang yang sekaligus menjadi unsur elit di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) ini adalah bagaimana seluruhnya bekerja keras membawa Sumut ke arah yang lebih baik, lebih aman dan sejahtera serta bebas dari jeratan korupsi, kolusi dan nepotisme.
”Sebenarnya selain itu, peran Polda Sumut juga diperlukan, karena mereka juga bagian dari sistem yang ada. Jadi dengan saling mendukung satu sama lain, Sumut ini punya nilai lebih,” katanya.
Disebutkannya bahwa hingga saat ini Sumut masih jadi bahan pemberitaan negatif, lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi lain yang para elitnya juga tersandung masalah hukum. Hal ini menurutnya karena apa yang terjadi di provinsi ini, dilakukan oleh banyak pihak secara berjamaah.
Sehingga dengan posisi Sumut yang memiliki pluralisme yang luar biasa, tentu tugas penting adalah bagaimana menjaga kondusifitas serta mencegah munculnya konflik horizontal.
”Kalau yang lalu kita kena masalah hukum yaitu ’korupsi berjamaah’, maka untuk memperbaikinya, juga harus dilakukan bersih-bersih secara berjamaah, bersama-sama, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif, termasuk TNI dan Polri,” katanya.
Dirinya juga berharap kepada Wakil Gubernur Sumut yang baru dilantik, agar menyibukkan diri di masa tugasnya yang hanya setahun lebih saja. Meskipun diketahui bahwa Nurhajizah merupakan tokoh yang menjadi calon kepala daerah dari Partai Hanura, namun perbaikan dan pembangunan Sumut harus menjadi yang utama pada dirinya. (dik)
