26 C
Medan
Wednesday, June 26, 2024

Guru Temukan Rekaman Dugaan Suap

BINJAI- Meski ratusan Kepala Sekolah (Kepsek) tingkat SD, SMP dan SMA, sudah melakukan aksi demo di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, atas mutasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) berdasrkan SK Wali Kota Binjai, Selasa (9/8) lalu. Namun, bukan berarti kasus ini berakhir sampai disitu.

Rabu ( 10/8), sejumlah Kepsek Sekolah Dasar (SD) mengaku, Kacabdis P dan P di masing-masing kecamatan di Kata Binjai, juga diduga ikut dalam permainan uang untuk menjadikan guru biasa sebagai Kepsek.

Menurut salah seorang guru SD, sebut saja Nurli, kepada wartawan Sumut Pos mengatakan, adanya indikasi keterlibatan Kacabdis P dan P di setiap kecamatan itu, dikuatkan dengan adanya rekaman suara saat terjadinya negosiasi pemilihan Kepsek. “Dari lima kecamatan yang ada di Kota Binjai ini, seluruh Kacabdisnya tidak tertutup kemungkinan terlibat. Sebab, sampai saat ini saya sudah mengetahui ada dua rekaman untuk dua kecamatan,” ujarnya.

Nurli juga mengungkapkan, dua rekaman itu berasal dari Kecamatan Binjai Timur dan Binjai Utara dengan masing-masing Kacabdis berinisial E dan Y. “Rekamanan kedua Kacabdis ini juga sudah dipegang oleh sejumlah guru,” ungkap Nurli.

Nurli menjelaskan, uang suap untuk menjadi seorang Kepsek diduga pertama kali diminta oleh masing-masing Kacabdis. Kemudian, Kacabdis yang sudah mendapat sejumlah guru yang ingin menjadi Kepsek, menyampaikannya kepada Tima Sukses (TS) Wali Kota Binjai, saat Pilkada tahun lalu.

Untuk selanjutnya, sejumlah TS Wali Kota, mulai menjumpai guru yang ingin menjadi Kepsek tersebut. Seperti TS Wali Kota yang berinisial T, N dan C misalnya, ketiganya masih berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemko Binjai dan Langkat.

Bahkan, dari tiga TS Wali Kota Binjai ini, juga memiliki tugas masing-masing. Seperti N, ditugaskan untuk merayu guru yang ingin menjadi Kepsek, agar lebih yakin bisa jadi Kepsek dan ditemukan langsung dengan T dan C, yang mengaku orang dekat Wali Kota.

Selanjutnya, T dan C, menerima setiap guru yang dijumpakan kepadanya. Lantas, T dan C mulai melakukan aksi dengan memberikan kata-kata manis, agar guru yang ingin menjadi Kepsek semakin tertarik. Meskipun, untuk menjadi Kepsek harus membayar Rp20 Juta.
Setelah guru yang ingin menjadi Kepsek setuju dan memberikan uang sebesar Rp20 juta. Kemudian, T, C dan N, menghitung berapa uang yang sudah mereka kumpulkan. “Kalau mereka sudah mengumpulkan uang dan sudah menghitungnya. Tentunya mereka saling berbagi. Kepada siapa mereka berbagi  kami juga tidak tahu. Mungkin, Kacabdis juga ikut menerima, mungkin juga tidak,” duga Nurli.
Sementara Ketua Persatuan Guru Repoblik Indonesia (PGRI) Kota Binjai Lasiono, sebelumnya mengatakan, jika Pemko Binjai tidak menyelesaikan persoalan ini secara baik. Maka, dia akan membuat laporan atas adanya indikasi suap saat mutasi tersebut.
“Kita lakukan secara bertahap saja. Kita sudah melakukan aksi demo, kalau nanti aksi demo ini tidak juga membuahkan hasil. Maka, kita akan membuat laporan ke Polres Binjai, yang dikuatkan dengan sejumlah saksi dan bukti-bukti otentik berupa rekaman,” tegas Lasiono.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai Iqbal Pulungan, mengatakan, persoalan mutasi terhadap Kepsek itu akan dibahas bersama Wali Kota Binjai. “Saya tidak bisa memutusakan masalah ini sendiri. Yang jelas, persoalan ini akan kami pelajari terlebih dahulu bersama pak Wali,” ujar Iqbal. (dan)

BINJAI- Meski ratusan Kepala Sekolah (Kepsek) tingkat SD, SMP dan SMA, sudah melakukan aksi demo di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemko) Binjai, atas mutasi yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Pengajaran (P dan P) berdasrkan SK Wali Kota Binjai, Selasa (9/8) lalu. Namun, bukan berarti kasus ini berakhir sampai disitu.

Rabu ( 10/8), sejumlah Kepsek Sekolah Dasar (SD) mengaku, Kacabdis P dan P di masing-masing kecamatan di Kata Binjai, juga diduga ikut dalam permainan uang untuk menjadikan guru biasa sebagai Kepsek.

Menurut salah seorang guru SD, sebut saja Nurli, kepada wartawan Sumut Pos mengatakan, adanya indikasi keterlibatan Kacabdis P dan P di setiap kecamatan itu, dikuatkan dengan adanya rekaman suara saat terjadinya negosiasi pemilihan Kepsek. “Dari lima kecamatan yang ada di Kota Binjai ini, seluruh Kacabdisnya tidak tertutup kemungkinan terlibat. Sebab, sampai saat ini saya sudah mengetahui ada dua rekaman untuk dua kecamatan,” ujarnya.

Nurli juga mengungkapkan, dua rekaman itu berasal dari Kecamatan Binjai Timur dan Binjai Utara dengan masing-masing Kacabdis berinisial E dan Y. “Rekamanan kedua Kacabdis ini juga sudah dipegang oleh sejumlah guru,” ungkap Nurli.

Nurli menjelaskan, uang suap untuk menjadi seorang Kepsek diduga pertama kali diminta oleh masing-masing Kacabdis. Kemudian, Kacabdis yang sudah mendapat sejumlah guru yang ingin menjadi Kepsek, menyampaikannya kepada Tima Sukses (TS) Wali Kota Binjai, saat Pilkada tahun lalu.

Untuk selanjutnya, sejumlah TS Wali Kota, mulai menjumpai guru yang ingin menjadi Kepsek tersebut. Seperti TS Wali Kota yang berinisial T, N dan C misalnya, ketiganya masih berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di jajaran Pemko Binjai dan Langkat.

Bahkan, dari tiga TS Wali Kota Binjai ini, juga memiliki tugas masing-masing. Seperti N, ditugaskan untuk merayu guru yang ingin menjadi Kepsek, agar lebih yakin bisa jadi Kepsek dan ditemukan langsung dengan T dan C, yang mengaku orang dekat Wali Kota.

Selanjutnya, T dan C, menerima setiap guru yang dijumpakan kepadanya. Lantas, T dan C mulai melakukan aksi dengan memberikan kata-kata manis, agar guru yang ingin menjadi Kepsek semakin tertarik. Meskipun, untuk menjadi Kepsek harus membayar Rp20 Juta.
Setelah guru yang ingin menjadi Kepsek setuju dan memberikan uang sebesar Rp20 juta. Kemudian, T, C dan N, menghitung berapa uang yang sudah mereka kumpulkan. “Kalau mereka sudah mengumpulkan uang dan sudah menghitungnya. Tentunya mereka saling berbagi. Kepada siapa mereka berbagi  kami juga tidak tahu. Mungkin, Kacabdis juga ikut menerima, mungkin juga tidak,” duga Nurli.
Sementara Ketua Persatuan Guru Repoblik Indonesia (PGRI) Kota Binjai Lasiono, sebelumnya mengatakan, jika Pemko Binjai tidak menyelesaikan persoalan ini secara baik. Maka, dia akan membuat laporan atas adanya indikasi suap saat mutasi tersebut.
“Kita lakukan secara bertahap saja. Kita sudah melakukan aksi demo, kalau nanti aksi demo ini tidak juga membuahkan hasil. Maka, kita akan membuat laporan ke Polres Binjai, yang dikuatkan dengan sejumlah saksi dan bukti-bukti otentik berupa rekaman,” tegas Lasiono.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Binjai Iqbal Pulungan, mengatakan, persoalan mutasi terhadap Kepsek itu akan dibahas bersama Wali Kota Binjai. “Saya tidak bisa memutusakan masalah ini sendiri. Yang jelas, persoalan ini akan kami pelajari terlebih dahulu bersama pak Wali,” ujar Iqbal. (dan)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/