30 C
Medan
Friday, November 22, 2024
spot_img

543 Pelamar Pemkab Dairi Tak Lolos, Waktu Sanggah 3 Hari

SUMUTPOS.CO – Ratusan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di berbagai instansi di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Administrasi. Untuk para pelamar yang tidak lolos, diberikan waktu sanggah maksimal 3 hari usai pengumuman.

“Waktu sanggah tiga hari, yakni tanggal 16 hingga 19 Desember,” kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).

Pemerintah pun berjanji akan menjawab sanggahan tersebut secara langsung.

“Ya langsung, kalau Anda merasa memenuhi syarat tapi kemudian tidak memenuhi syarat tentu kami sampaikan ke instansi terkait,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga membeberkan sedikit perihal tes yang akan diujikan bagi para peserta CPNS 2019. Ia menyebut, soal ujian akan dibuat langsung oleh lembaga dan instansi yang berkompeten. Meski dalam pengelolaan, ujian tersebut merupakan tanggung jawab Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Yang membuat soal Kemenristekdikti, yang menyimpan soal adalah Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN). Mungkin dalam konteks materi-materi yang menyangkut radikalisme, melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melibatkan Kepolisian, melibatkan Kejaksaan Agung. Tapi yang mengelola ujian CPNS itu adalah BKN,” pungkas Tjahjo.

543 Pelamar Tak Lolos di Dairi

Untuk penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Dairi, hingga kemarin sebanyak 13.869 berkas pelamar sudah selesai diverifikasi secara online. Dari 13.869 berkas tersebut, sebanyak 13.326 berkas telah memenuhi syarat (MS).

“Namun 543 berkas pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Sementara sisanya sebanyak 5.866 berkas pelamar belum terverifikasi,” kata admin SSCN CPNS daerah pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dairi, Musa Sembiring, menjawab wartawan, Selasa (10/12).

Diterangkan Musa, data berkas yang sudah terverifikasi secara online tersebut hingga Selasa (10/12) pagi. Adapun berkas pelamar yang lebih banyak TMS yaitu formasi tenaga kesehatan sebanyak 379 pelamar. “Sedangkan dari formasi guru sebanyak 164 berkas pelamar dinyatakan TMS,” ujarnya.

Sebelumnya, Kasubbit Pemberhentian Pengadaan dan Informasi BKPSDM Dairi, Rico Sihombing mengatakan, pelamar yang tidak lolos seleksi berkas, tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD).

Seleksi berkas secara online berlangsung sejak 28 November 2019, dan sesuai jadwal berakhir pada 13 Desember 2019. Tetapi apabila waktu yang ditentukan tidak cukup karena jumlah pelamar banyak, bisa diusulkan penambahan waktu ke BKN maupun Menpan-RB.

Rico menyebut, untuk tahun 2019 ini, Pemkab Dairi hanya membuka 2 formasi penerimaan CPNS, yakni tenaga guru sebanyak 222 orang dan tenaga kesehatan 63 orang dengan total 285 orang. “Sesuai rencana, SKD dilaksanakan bulan Februari 2020, berlokasi di Dairi,” tandasnya.

Buka Penerimaan CPNS di 2020?

Sementara itu, Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan, pendaftaran CPNS di 2020 akan kembali dibuka jika kuota tahun ini belum mencukupi. Menteri Tjahjo menjelaskan hal ini bisa saja terjadi mengingat pada tahun-tahun sebelumnya seleksi CPNS di beberapa daerah jumlah peserta yang lulus tidak mencukupi kebutuhan.

“Tahun kemarin itu ada banyak daerah yang enggak lulus semua juga ada,” kata dia, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12).

Dia mengungkapkan saat ini tenaga yang dibutuhkan untuk CPNS adalah jurusan IT dan tenaga spesialis lainnya seperti dokter hingga ahli intelijen untuk formasi di BIN.

“Kalau ada yang memenuhi kebutuhan masih banyak maka tahun depan kalau (seleksi CPNS 2019) ini sudah selesai akan kami buka lagi,” ujarnya.

Namun dia mengaku belum mengetahui kapan kira-kira seleksi CPNS 2020 bakal dibuka. Sebab untuk proses seleksi tahun ini saja memakan proses yang tidak sebentar sejak pembukaan dibuka pada 11 November lalu.

Namun dia memberikan bocoran posisi yang akan paling banyak dibutuhkan pada 2020 adalah tenaga pengajar dan kesehatan. Terutama untuk penempatan di daerah. “Jadi ke depan kita mengutamakan untuk pengadaan tenaga guru, dan tenaga kesehatan, di tambah tenaga-tenaga penyuluhnya. Makanya kalau tahun ini sudah, kita nanti buka lagi,” tutupnya.

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebelumnya melaporkan, hingga Rabu (27/11/2019) sore, jumlah pendaftar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 di portal sscn.bkn.go.id telah hampir mencapai 5 juta orang.

Angka tersebut terus meningkat, meski 241 instansi telah menutup pendaftaran dan 157 instansi beberapa jam lagi juga akan menutup pendaftaran CPNS 2019.

Instansi dan formasi dengan jumlah pelamar terbanyak atau yang menjadi favorit pelamar CPNS 2019, yakni 1. Kementerian Hukum & HAM : 708.488 orang, 2. Kementerian Agama : 128.620 orang, 3. Kejaksaan Agung : 70.584 orang, 4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur : 57.314 orang, 5. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah : 53.908 orang, 6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : 50.528 orang, 7. Mahkamah Agung RI : 46.070 orang, 8. Pemerintah Provinsi Jawa Barat : 36.364 orang, 9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : 29.681 orang, 10. Kementerian Kesehatan : 29.299 orang. (rud/bbs)

SUMUTPOS.CO – Ratusan pelamar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di berbagai instansi di Indonesia, termasuk di Sumatera Utara, dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada Seleksi Administrasi. Untuk para pelamar yang tidak lolos, diberikan waktu sanggah maksimal 3 hari usai pengumuman.

“Waktu sanggah tiga hari, yakni tanggal 16 hingga 19 Desember,” kata Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).

Pemerintah pun berjanji akan menjawab sanggahan tersebut secara langsung.

“Ya langsung, kalau Anda merasa memenuhi syarat tapi kemudian tidak memenuhi syarat tentu kami sampaikan ke instansi terkait,” kata Tjahjo.

Tjahjo juga membeberkan sedikit perihal tes yang akan diujikan bagi para peserta CPNS 2019. Ia menyebut, soal ujian akan dibuat langsung oleh lembaga dan instansi yang berkompeten. Meski dalam pengelolaan, ujian tersebut merupakan tanggung jawab Badan Kepegawaian Negara (BKN).

“Yang membuat soal Kemenristekdikti, yang menyimpan soal adalah Badan Sandi dan Siber Negara (BSSN). Mungkin dalam konteks materi-materi yang menyangkut radikalisme, melibatkan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melibatkan Kepolisian, melibatkan Kejaksaan Agung. Tapi yang mengelola ujian CPNS itu adalah BKN,” pungkas Tjahjo.

543 Pelamar Tak Lolos di Dairi

Untuk penerimaan CPNS di lingkungan Pemkab Dairi, hingga kemarin sebanyak 13.869 berkas pelamar sudah selesai diverifikasi secara online. Dari 13.869 berkas tersebut, sebanyak 13.326 berkas telah memenuhi syarat (MS).

“Namun 543 berkas pelamar dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Sementara sisanya sebanyak 5.866 berkas pelamar belum terverifikasi,” kata admin SSCN CPNS daerah pada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Dairi, Musa Sembiring, menjawab wartawan, Selasa (10/12).

Diterangkan Musa, data berkas yang sudah terverifikasi secara online tersebut hingga Selasa (10/12) pagi. Adapun berkas pelamar yang lebih banyak TMS yaitu formasi tenaga kesehatan sebanyak 379 pelamar. “Sedangkan dari formasi guru sebanyak 164 berkas pelamar dinyatakan TMS,” ujarnya.

Sebelumnya, Kasubbit Pemberhentian Pengadaan dan Informasi BKPSDM Dairi, Rico Sihombing mengatakan, pelamar yang tidak lolos seleksi berkas, tidak bisa mengikuti seleksi kompetensi dasar (SKD).

Seleksi berkas secara online berlangsung sejak 28 November 2019, dan sesuai jadwal berakhir pada 13 Desember 2019. Tetapi apabila waktu yang ditentukan tidak cukup karena jumlah pelamar banyak, bisa diusulkan penambahan waktu ke BKN maupun Menpan-RB.

Rico menyebut, untuk tahun 2019 ini, Pemkab Dairi hanya membuka 2 formasi penerimaan CPNS, yakni tenaga guru sebanyak 222 orang dan tenaga kesehatan 63 orang dengan total 285 orang. “Sesuai rencana, SKD dilaksanakan bulan Februari 2020, berlokasi di Dairi,” tandasnya.

Buka Penerimaan CPNS di 2020?

Sementara itu, Menteri Tjahjo Kumolo mengatakan, pendaftaran CPNS di 2020 akan kembali dibuka jika kuota tahun ini belum mencukupi. Menteri Tjahjo menjelaskan hal ini bisa saja terjadi mengingat pada tahun-tahun sebelumnya seleksi CPNS di beberapa daerah jumlah peserta yang lulus tidak mencukupi kebutuhan.

“Tahun kemarin itu ada banyak daerah yang enggak lulus semua juga ada,” kata dia, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (10/12).

Dia mengungkapkan saat ini tenaga yang dibutuhkan untuk CPNS adalah jurusan IT dan tenaga spesialis lainnya seperti dokter hingga ahli intelijen untuk formasi di BIN.

“Kalau ada yang memenuhi kebutuhan masih banyak maka tahun depan kalau (seleksi CPNS 2019) ini sudah selesai akan kami buka lagi,” ujarnya.

Namun dia mengaku belum mengetahui kapan kira-kira seleksi CPNS 2020 bakal dibuka. Sebab untuk proses seleksi tahun ini saja memakan proses yang tidak sebentar sejak pembukaan dibuka pada 11 November lalu.

Namun dia memberikan bocoran posisi yang akan paling banyak dibutuhkan pada 2020 adalah tenaga pengajar dan kesehatan. Terutama untuk penempatan di daerah. “Jadi ke depan kita mengutamakan untuk pengadaan tenaga guru, dan tenaga kesehatan, di tambah tenaga-tenaga penyuluhnya. Makanya kalau tahun ini sudah, kita nanti buka lagi,” tutupnya.

Badan Kepegawaian Nasional (BKN) sebelumnya melaporkan, hingga Rabu (27/11/2019) sore, jumlah pendaftar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019 di portal sscn.bkn.go.id telah hampir mencapai 5 juta orang.

Angka tersebut terus meningkat, meski 241 instansi telah menutup pendaftaran dan 157 instansi beberapa jam lagi juga akan menutup pendaftaran CPNS 2019.

Instansi dan formasi dengan jumlah pelamar terbanyak atau yang menjadi favorit pelamar CPNS 2019, yakni 1. Kementerian Hukum & HAM : 708.488 orang, 2. Kementerian Agama : 128.620 orang, 3. Kejaksaan Agung : 70.584 orang, 4. Pemerintah Provinsi Jawa Timur : 57.314 orang, 5. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah : 53.908 orang, 6. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta : 50.528 orang, 7. Mahkamah Agung RI : 46.070 orang, 8. Pemerintah Provinsi Jawa Barat : 36.364 orang, 9. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan : 29.681 orang, 10. Kementerian Kesehatan : 29.299 orang. (rud/bbs)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/