30 C
Medan
Saturday, June 29, 2024

Bupati Asahan Berencana Bangun Mal Pelayanan Publik, Dapat Diakses Melalui Smartphone

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan H Surya BSc bersama dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan, Drs John Hardi Nasution MSi melakukan kunjungan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Unit Kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik, di Kantor Kementerian PANRB Jakarta, Kamis (9/12). Maksud audensi tersebut untuk berkonsultasi mengenai rencana membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Asahan.

KUNJUNGAN: Bupati Asahan H Surya BSc bersama dengan Sekda Kabupaten Asahan, Drs John Hardi Nasution MSi melakukan kunjungan ke Kementerian PANRB melalui Unit Kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik, di Kantor Kementerian PANRB Jakarta, Kamis (9/12).FAJAR DAME/SUMUT POS.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB Jeffrey Erlan Muller saat menerima rombongan Bupati Asahan menyampaikan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan dapat segera merampungkan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ada di Kabupaten Asahan agar masyarakat bisa menikmati pelayanan secara prima.

Usai melakukan audensi Bupati Asahan dengan tegas menyampaikan bahwa perlunya partisipasi dan kolaborasi yang baik agar inovasi dapat diciptakan dan kualitas pelayanan publik dapat meningkat. Hal yang diperlukan adalah komitmen kuat dari semua unsur serta transformasi sistem, tata kelola pemerintahan, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Transformasi mengharuskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan berubah dengan cepat. Utamanya dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka memangkas tahapan-tahapan urusan masyarakat.

“Transformasi digital menuntut setiap orang mempunyai digital skil antara lain kemampuan menggunakan teknologi, kemampuan komunikasi, dan kolaborasi dengan berbagai sektor, kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri, dan mengajar orang lain,” jelas H Surya. Kata Surya lagi, wujud pengintegrasian adalah berdirinya MPP, serta Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP).

“MPP tidak sekadar gedung berisi banyak pelayanan, tapi juga sistem yang terintegrasi. Sebab, ke depannya seluruh pelayanan bisa diakses melalui smartphone,” paparnya.

Secara keseluruhan, lanjutnya, untuk mewujudkan transformasi menuju pelayanan prima terdapat tantangan besar yang harus dihadapi. Kondisi saat ini, katanya, merupakan proses transformasi, sebelumnya berada pada posisi zona nyaman dan kemudian beralih dalam bentuk digital. (dat/azw)

“Setiap dari kita harus siap melangkah keluar dari zona nyaman dan memulai perjuangan menuju apa yang ingin dicapai,” pungkas Surya. (dat/azw)

ASAHAN, SUMUTPOS.CO – Bupati Asahan H Surya BSc bersama dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan, Drs John Hardi Nasution MSi melakukan kunjungan ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) melalui Unit Kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik, di Kantor Kementerian PANRB Jakarta, Kamis (9/12). Maksud audensi tersebut untuk berkonsultasi mengenai rencana membangun Mal Pelayanan Publik (MPP) di Kabupaten Asahan.

KUNJUNGAN: Bupati Asahan H Surya BSc bersama dengan Sekda Kabupaten Asahan, Drs John Hardi Nasution MSi melakukan kunjungan ke Kementerian PANRB melalui Unit Kerja Deputi Bidang Pelayanan Publik, di Kantor Kementerian PANRB Jakarta, Kamis (9/12).FAJAR DAME/SUMUT POS.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan, Kebijakan, dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I Kementerian PANRB Jeffrey Erlan Muller saat menerima rombongan Bupati Asahan menyampaikan agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan dapat segera merampungkan pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ada di Kabupaten Asahan agar masyarakat bisa menikmati pelayanan secara prima.

Usai melakukan audensi Bupati Asahan dengan tegas menyampaikan bahwa perlunya partisipasi dan kolaborasi yang baik agar inovasi dapat diciptakan dan kualitas pelayanan publik dapat meningkat. Hal yang diperlukan adalah komitmen kuat dari semua unsur serta transformasi sistem, tata kelola pemerintahan, serta perubahan pola pikir dan budaya kerja.

Transformasi mengharuskan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diharuskan berubah dengan cepat. Utamanya dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka memangkas tahapan-tahapan urusan masyarakat.

“Transformasi digital menuntut setiap orang mempunyai digital skil antara lain kemampuan menggunakan teknologi, kemampuan komunikasi, dan kolaborasi dengan berbagai sektor, kemampuan untuk mengembangkan diri sendiri, dan mengajar orang lain,” jelas H Surya. Kata Surya lagi, wujud pengintegrasian adalah berdirinya MPP, serta Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP).

“MPP tidak sekadar gedung berisi banyak pelayanan, tapi juga sistem yang terintegrasi. Sebab, ke depannya seluruh pelayanan bisa diakses melalui smartphone,” paparnya.

Secara keseluruhan, lanjutnya, untuk mewujudkan transformasi menuju pelayanan prima terdapat tantangan besar yang harus dihadapi. Kondisi saat ini, katanya, merupakan proses transformasi, sebelumnya berada pada posisi zona nyaman dan kemudian beralih dalam bentuk digital. (dat/azw)

“Setiap dari kita harus siap melangkah keluar dari zona nyaman dan memulai perjuangan menuju apa yang ingin dicapai,” pungkas Surya. (dat/azw)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/