Dengan luas wilayah Provinsi Sumut yang besar, Elfenda mengatakan butuh uang atau dana yang tidak sedikit untuk bertarung di Pilgubsu. “Bisa triliunan rupiah habis. Setidaknya 10 persen dari jumlah APBD Sumut. Kalau APBD Rp12 Triliun, berarti sekitar Rp1,2 triliun habisnya,”paparnya
Bukan rahasia umum, sebut Elfenda, bahwa ada hak kepala daerah dalam pengelolaan APBD. Tapi, tidak akan lebih besar dari 10 persen dari belanja APBD bisa mereka ambil dalam 5 tahun. Itu artinya, kata dia, kemungkinan selama lima tahun modal selama kampanye sampai duduk menjadi kepala daerah bisa kembali. “Ya, ada hak yang resmi mereka peroleh dari PAD. Bisa (modal kembali selama kampanye) asal tidak serakah dan berlebihan,” bebernya.
Elfenda memang tak merinci per item biaya setiap kandidat habis berapa banyak sampai berhasil duduk sebagai kepala daerah. Dia hanya coba memberi gambaran, bahwa secara matematis modal yang keluar di awal pertarungan sampai mengantarkan si kandidat duduk, sangat mungkin untuk kembali. “Modal yang mereka kucurkan, tentu takkan melebihi 10 persen dari pendapatan (PAD) Sumut. Coba saja dihitung sendiri berapa proyeksi PAD Sumut tahun ini, lalu dibagi 10 persen yang memang resmi hak untuk kepala daerah. Saya pikir masing-masing kita bisa menjabarkannya,” katanya.
Untuk diketahui, APBD Sumut 2018 yang telah disahkan sebesar Rp13,8 triliun. Total belanja pada APBD 2018 sebesar Rp13,8 triliun dan penÂdapatan sebesar Rp12,6 triliun. Sumut Pos lantas coba menghitung manual dari angka pendapatan sebesar Rp12,6 triliun itu, sesuai rumusan yang disebutkan Elfenda. Adapun hasilnya berkisar Rp1,26 miliar per tahun untuk sekali ketok APBD. Nah, jika dikalikan selama lima tahun si calon menjabat, sudah sekitar Rp6,3 miliar. “Di luar itu, kita ketahui pula ada fee proyek yang akan mereka peroleh. Kalau tidak serakah mereka masih aman,” lanjut Elfenda seraya menambahkan, hitungan itu belum termasuk gaji dan tunjangan yang didapat kepala daerah dari negara. (dik/prn/bbs/adz)
Dengan luas wilayah Provinsi Sumut yang besar, Elfenda mengatakan butuh uang atau dana yang tidak sedikit untuk bertarung di Pilgubsu. “Bisa triliunan rupiah habis. Setidaknya 10 persen dari jumlah APBD Sumut. Kalau APBD Rp12 Triliun, berarti sekitar Rp1,2 triliun habisnya,”paparnya
Bukan rahasia umum, sebut Elfenda, bahwa ada hak kepala daerah dalam pengelolaan APBD. Tapi, tidak akan lebih besar dari 10 persen dari belanja APBD bisa mereka ambil dalam 5 tahun. Itu artinya, kata dia, kemungkinan selama lima tahun modal selama kampanye sampai duduk menjadi kepala daerah bisa kembali. “Ya, ada hak yang resmi mereka peroleh dari PAD. Bisa (modal kembali selama kampanye) asal tidak serakah dan berlebihan,” bebernya.
Elfenda memang tak merinci per item biaya setiap kandidat habis berapa banyak sampai berhasil duduk sebagai kepala daerah. Dia hanya coba memberi gambaran, bahwa secara matematis modal yang keluar di awal pertarungan sampai mengantarkan si kandidat duduk, sangat mungkin untuk kembali. “Modal yang mereka kucurkan, tentu takkan melebihi 10 persen dari pendapatan (PAD) Sumut. Coba saja dihitung sendiri berapa proyeksi PAD Sumut tahun ini, lalu dibagi 10 persen yang memang resmi hak untuk kepala daerah. Saya pikir masing-masing kita bisa menjabarkannya,” katanya.
Untuk diketahui, APBD Sumut 2018 yang telah disahkan sebesar Rp13,8 triliun. Total belanja pada APBD 2018 sebesar Rp13,8 triliun dan penÂdapatan sebesar Rp12,6 triliun. Sumut Pos lantas coba menghitung manual dari angka pendapatan sebesar Rp12,6 triliun itu, sesuai rumusan yang disebutkan Elfenda. Adapun hasilnya berkisar Rp1,26 miliar per tahun untuk sekali ketok APBD. Nah, jika dikalikan selama lima tahun si calon menjabat, sudah sekitar Rp6,3 miliar. “Di luar itu, kita ketahui pula ada fee proyek yang akan mereka peroleh. Kalau tidak serakah mereka masih aman,” lanjut Elfenda seraya menambahkan, hitungan itu belum termasuk gaji dan tunjangan yang didapat kepala daerah dari negara. (dik/prn/bbs/adz)
