Foto: ANDRI GINTING/SUMUT POS Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkungan Pemko Medan menandatangani absensi. Di Pemk Siantar, sebanyak 2.166 PNS berijasah SMA ke bawah terancam dirasionalisasi.
SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Ribuan aparatur sipil negara di Pemerintah Kota Siantar terancam kena rasionalisasi. Hal itu akan terjadi bila pemerintah menerapkan rasionalisasi untuk PNS lulusan SD, SMP dan SMA.
Saat ini, sebanyak 2.166 PNS di Pemkot Siantar bukanlah sarjana alias hanya mengenyam pendidikan hingga SMA. PNS lulusan SMA berjumlah 1.423, SMP (543) dan SD (200an). Mereka pun ketar-ketir bakal dipensiunkan.
“Pegawai yang dari SD dan SMP ini umumnya adalah orang-orang yang sudah mau pensiun,” ujar Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemko Siantar Pariaman Silaen, Jumat (11/3).
Dia menambahkan, pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) mengenai tindak lanjut program pemerintah pusat yang merencanakan akan merasionalisasi para ASN itu.
“Jadi, payung hukumnya harus ada. Tidak gampang loh, apalagi ini menyangkut hidup. Kalau sampai dipecat, anak dan istri atau suami dari PNS bisa kayak dibunuh,” kata Sekretaris BKPP Drs T Simarmata. (pam/jos/jpnn)
Foto: ANDRI GINTING/SUMUT POS Sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) lingkungan Pemko Medan menandatangani absensi. Di Pemk Siantar, sebanyak 2.166 PNS berijasah SMA ke bawah terancam dirasionalisasi.
SIANTAR, SUMUTPOS.CO – Ribuan aparatur sipil negara di Pemerintah Kota Siantar terancam kena rasionalisasi. Hal itu akan terjadi bila pemerintah menerapkan rasionalisasi untuk PNS lulusan SD, SMP dan SMA.
Saat ini, sebanyak 2.166 PNS di Pemkot Siantar bukanlah sarjana alias hanya mengenyam pendidikan hingga SMA. PNS lulusan SMA berjumlah 1.423, SMP (543) dan SD (200an). Mereka pun ketar-ketir bakal dipensiunkan.
“Pegawai yang dari SD dan SMP ini umumnya adalah orang-orang yang sudah mau pensiun,” ujar Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemko Siantar Pariaman Silaen, Jumat (11/3).
Dia menambahkan, pihaknya masih menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) mengenai tindak lanjut program pemerintah pusat yang merencanakan akan merasionalisasi para ASN itu.
“Jadi, payung hukumnya harus ada. Tidak gampang loh, apalagi ini menyangkut hidup. Kalau sampai dipecat, anak dan istri atau suami dari PNS bisa kayak dibunuh,” kata Sekretaris BKPP Drs T Simarmata. (pam/jos/jpnn)
