PNS Medan-Ilustrasi. Wacana memensiunkan diri sejuta PNS dianggap Istana hanya wacana.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan rasionalisasi PNS dimulai 2017 dan bakal berlangsung lama. Pasalnya, dalam road map, pelaksanaanya akan berlanjut hingga delapan tahun ke depan.
Kepala Biro Humas Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Herman memprediksi terdapat sekitar 300 ribu PNS yang masuk dalam program ini. Pelaksanaannya akan dilakukan secara cermat, gradual dan hati-hati hingga 2019 serta berlanjut sampai 2024.
“Rasionalisasi tidak hanya sampai 2019, tapi sampai 2024. Karena penilaian terus berlangsung hingga yang tersisa PNS profesional,” ujar Herman, Sabtu (4/6)
Secara simultan, lanjutnya, rasionalisasi PNS menjadi 3,5 juta, akan disinergikan dengan PNS yang pensiun sampai 2019 sekitar 500 ribu yang merupakan basis untuk merekrut ASN baru berkualitas.
Untuk menjaring tenaga dengan jabatan spesifik guna mendukung capaian kinerja organisasi, baik secara kuantitas maupun kualitas, menurut Herman, rekrutmen ASN juga bisa berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Rasionalisasi PNS tersebut dilaksanakan seiring dengan penggantian proses manual tatakelola/perizinan dengan e-government,” tandasnya.
Sebelumnya, rencana kebijakan rasionalisasi alias pemangkasan jumlah PNS mendapat respon dari Istana Negara. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, Presiden Joko Widodo sampai hari ini belum pernah dilaporkan mengenai rencana Menpan-RB Yuddy Chrisnandi memensiunkan dini sekitar 1 juta PNS.
PNS Medan-Ilustrasi. Wacana memensiunkan diri sejuta PNS dianggap Istana hanya wacana.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pelaksanaan rasionalisasi PNS dimulai 2017 dan bakal berlangsung lama. Pasalnya, dalam road map, pelaksanaanya akan berlanjut hingga delapan tahun ke depan.
Kepala Biro Humas Komunikasi Informasi Publik (HKIP) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Herman memprediksi terdapat sekitar 300 ribu PNS yang masuk dalam program ini. Pelaksanaannya akan dilakukan secara cermat, gradual dan hati-hati hingga 2019 serta berlanjut sampai 2024.
“Rasionalisasi tidak hanya sampai 2019, tapi sampai 2024. Karena penilaian terus berlangsung hingga yang tersisa PNS profesional,” ujar Herman, Sabtu (4/6)
Secara simultan, lanjutnya, rasionalisasi PNS menjadi 3,5 juta, akan disinergikan dengan PNS yang pensiun sampai 2019 sekitar 500 ribu yang merupakan basis untuk merekrut ASN baru berkualitas.
Untuk menjaring tenaga dengan jabatan spesifik guna mendukung capaian kinerja organisasi, baik secara kuantitas maupun kualitas, menurut Herman, rekrutmen ASN juga bisa berasal dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Rasionalisasi PNS tersebut dilaksanakan seiring dengan penggantian proses manual tatakelola/perizinan dengan e-government,” tandasnya.
Sebelumnya, rencana kebijakan rasionalisasi alias pemangkasan jumlah PNS mendapat respon dari Istana Negara. Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menegaskan, Presiden Joko Widodo sampai hari ini belum pernah dilaporkan mengenai rencana Menpan-RB Yuddy Chrisnandi memensiunkan dini sekitar 1 juta PNS.
