Honorer K2 aksi unjuk rasa.
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman mendukung kebijakan rasionalisasi PNS yang akan dilakukan MenPAN-RB. Hanya saja, dukungan diberikan jika Menteri Yuddy sudah menyodorkan road map yang jelas mengenai rencana kebijakannya tersebut.
Road map harus disertai data jumlah PNS dan kompetensinya. Termasuk juga data mengenai kinerja tenaga honorer atau sukarelawan. “Kalau ada road map, datanya jelas, silakan saja PNS yang kompetensinya rendah cepat saja dipensiunkan (pensiun dini, red),” terang Rambe Kamarulzaman di Jakarta, Jumat (11/3).
Sementara, lanjut Rambe, tenaga sukarelawan alias honorer yang punya kompetensi, harus segera diangkat menjadi PNS. Rambe mengaku, setiap kali masa reses, dirinya menyerap aspirasi konstituennya. Wakil rakyat asal Sumut itu mengaku mendengar banyak sekali keluhan tenaga honorer yang sudah bekerja keras puluhan tahun tapi tidak juga diangkat menjadi CPNS.
Menurut Rambe, banyak juga tenaga honorer yang punya kompetensi, terutama perawat dan bidan, yang bekerja di puskesmas-puskesmas di sejumlah kecamatan yang ada di wilayah Sumut.
“Di Taput misalnya, saya bertemu beberapa bidan desa, perawat, mereka sudah tujuh tahun menjadi tenaga sukarelawan. Mereka itu punya kompetensi, yang seperti ini yang harus segera diangkat menjadi CPNS. Saya sudah panggil Kepala Dinas Kesehatan Taput agar yang seperti ini diurus,” ujar Rambe.
Namun, lanjut politikus senior Partai Golkar itu, banyak juga honorer yang tidak punya kompetensi. Hal ini, lanjutnya, disebabkan kepala daerah seenaknya saja mengangkat mereka menjadi honorer.
“Begitu lulus SMA, merengek-rengek ingin kerja, lantas ditaruh saja di kantor kecamatan (oleh kepala daerah setempat, red). Di kantor itu tidak punya kerjaan. Ke depan, jangan ada lagi tenaga honorer,” ujar Rambe.
Beberapa di antaranya sudah diangkat menjadi PNS, sehingga mereka ini yang membebani keuangan negara. Rambe setuju rasionalisasi dikenakan terhadap mereka.
“Kalau saat ini ada 4,5 juta PNS, lantas berdasar kajian ada sekitar satu juta yang tidak punya kompetensi, ya sudah, dipercepat saja pensiunnya. Ingat ya, 60 persen anggaran negara itu habis untuk belanja pegawai. Kalau begini terus, kapan bisa membangun infrastruktur?” cetus Rambe. (sam)
