Bupati Simalungun JR Saragih menyambangi Kisaran guna melihat home industry sepatu Bunut di kawasan Jenderal Sudirman, Kisaran, Sumatera Utara, beberapa waktu lalu.
MEDAN, SUMUTPOS.CO – Harapan Partai Demokrat menggandeng Partai Amanat Nasional (PAN) di Pilgubsu 2018 tampaknya sulit terwujud jika partai berlambang mercy itu mengusung Ketua DPD-nya, Jopinus Ramli Saragih sebagai calon gubernur. Pasalnya, DPW PAN Sumut akan melibatkan Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah memberikan saran sebelum rapat pleno mengambil keputusan bakal calon Gubsu dan Wagubsu yang akan diusulkan ke DPP PAN.
Diketahui, PAN memiliki hubungan emosional yang sangat erat dengan organisasi masyarakat (Ormas) Muhammadiyah. Sebab, PAN didirikan oleh Amin Rais yang ketika itu menjabat Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selain itu, beberapa Ketua DPW PAN Sumut mantan Pimpinan Wilayah Sumut Muhammadiyah diantaranya Yamin Lubis dan Ibrahim Sakti Batubara.
Dengan begitu, PAN hampir pasti tidak akan mengusung Ketua DPD Partai Demokrat, JR Saragih menjadi Gubernur Sumut. Sebab, memiliki keyakinan yang berbeda dengan Muhammadiyah. Seperti diakui Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sumut, Prof Dr Hasyimsyah. Menurutnya, PW Muhammadiyah menganut sistem kolektif kolegial saat mengambil keputusan. “Jadi keputusan itu bukan saya sendiri yang mengambil, ada 11 unsur pimpinan di PW Muhammadiyah. Kalau bicara agama sangat sensitif, tapi itu tetap jadi salah satu pertimbangan,” ujar Hasyimsyah, Senin (11/9).
Hasyimsyah mengaku, Muhammadiyah menganut sistem prularisme. Dimana para pimpinan pusat Muhammadiyah dijabat oleh orang-orang yang berbeda suku. “Pak Din itu orang NTB, Pak Hasyim Azhari orang Minang. Muhammadiyah sangat plural kalau untuk itu,” bebernya.
Sejauh ini, Hasyimsyah mengaku belum mendapat undangan resmi dari PAN Sumut untuk hadir pada acara penyampaian visi misi para Balon Gubsu yang mendaftar ke DPW PAN Sumut. “Karena hubungan emosional antara Muhammadiyah dan PAN yang begitu erat, jadi wajar saja Muhammadiyah dilibatkan dalam mengambil keputusan,” bilangnya.
Meski begitu, Hasyim menegaskan, masukan atau pertimbangan tidak bisa langsung diberikan oleh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah. Sebab, ada mekanisme internal di Muhammadiyah yang harus dilalui terlebih dahulu. “Ketika memberikan keputusan untuk eksternal, maka unsur pimpinan akan melakukan musyawarah terlebih dahulu. Karena sistemnya kolektif kolegial,” bebernya.
Sekretaris DPW PAN Sumut, Yahdi Khair Harahap mengakui, pihaknya sudah menjadwalkan agenda pemaparan visi misi Balon Gubsu yang melamar ke tim penjaringan internal pada Sabtu (11/9) mendatang.
“Rencananya di Hotel Emerald. Tapi, belum pasti. Cuma tanggal sudah diputuskan,” katanya.
Saat kegiatan pemaparan visi misi para Balon Gubsu itu, kata dia, tokoh masyarakat, akademis dan ormas Muhammadiyah akan diundang untuk hadir. “Nanti Muhammadiyah akan dimintai petimbangan,” bebernya.
Faktor Suku Agama Ras (SARA), diakuinya juga menjadi bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan. “Faktor itu juga menjadi pertimbangan,” ungkapnya.
Pada hari terakhir pendaftaran, Yahdi menyebut Gubernur Sumut Incumbent, Tengku Erry Nuradi hadir untuk mengembalikan langsung berkas formulir pendaftaran. “Ada empat total yang mendaftar ke PAN yakni JR Saragih, Letjen TNI Edy Rahmayadi, Tengku Erry, serta Musa Rajekshah,” bilangnya.
