KARO-Penertiban Lahan Usaha Tani (LUT) Relokasi Tahap III di kawasan relokasi Siosar, Kabupaten Karo, Rabu (11/11), berujung ricuh. Ratusan warga melakukan penolakan hingga terjadi bentrokan dengan tim gabungan yang turun untuk melakukan pembersihan lahan.
Akibat kericuhan tersebut, satu unit mobil double cabin berpelat merah milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo dan satu unit sepeda motor dilaporkan terbakar. Bahkan, dua personel Polres Karo dikabarkan mengalami luka serius hingga harus dilarikan ke rumah sakit.
Hingga Rabu sore, Polres Karo belum memberikan keterangan resmi terkait insiden tersebut. Kasi Humas Polres Karo, AKP Pedoman Maha, juga belum merespons saat dikonfirmasi.
Informasi sementara yang dihimpun menyebutkan, kericuhan bermula ketika Pemkab Karo bersama tim gabungan yang terdiri dari Satpol PP, personel Polres Karo dan Kodim 0205/TK mendatangi lokasi untuk melakukan pembersihan lahan.
Namun, kedatangan tim gabungan mendapat penolakan dan penghadangan dari warga. Situasi kemudian memanas hingga berujung bentrokan. Belum diketahui secara pasti kronologi pembakaran kendaraan maupun pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.
Sebelumnya, setelah melalui proses hukum yang cukup panjang, penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) Relokasi Tahap III di kawasan Siosar mulai dikerjakan pada Jumat (6/11/2026).bBupati Karo, Antonius Ginting, saat itu turun langsung meninjau lokasi bersama Ketua DPRD Karo Iriani Br. Tarigan, Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho, Sekda Karo Dr. Gelora Kurnia Putra Ginting, serta sejumlah kepala OPD terkait.
Lahan tersebut diperuntukkan bagi masyarakat pengungsi asal Desa Sukanalu dan Dusun Lau Kawar, Kecamatan Namanteran, serta Desa Mardingding, Kecamatan Tiganderket. Mereka merupakan warga yang direkomendasikan untuk direlokasi oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) pada 7 Juli 2015 akibat erupsi Gunung Sinabung.
Perjalanan warga terdampak untuk memperoleh tempat tinggal dan lahan penghidupan tidak berlangsung singkat. Setelah bertahun-tahun tinggal di posko pengungsian hingga 2019, mereka mendapat bantuan sewa rumah dan lahan sebelum akhirnya memperoleh hunian tetap (huntap) dan lahan usaha tani di kawasan Siosar pada 2023.
Namun, penyediaan lahan usaha tani bagi sebagian masyarakat, khususnya warga Sukanalu, Dusun Lau Kawar dan Desa Mardingding, sempat terkendala gugatan dari masyarakat sekitar. Proses penyediaan lahan pun harus melewati tahapan hukum yang cukup panjang.
Setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) pada 2026, penyiapan lahan yang sempat tertunda akhirnya mulai dikerjakan pada 6 November 2026.
Pemkab Karo sebelumnya berharap lahan tersebut segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat penerima relokasi. Selain sebagai pemenuhan hak warga terdampak erupsi Sinabung, lahan itu diharapkan menjadi sumber penghidupan untuk menopang perekonomian keluarga.
Namun, insiden bentrokan pada hari kelima sejak dimulainya pekerjaan kini memunculkan persoalan baru. Pemerintah dan aparat kepolisian diharapkan segera memberikan penjelasan terbuka mengenai kronologi kejadian, penyebab bentrokan, serta langkah penyelesaian agar persoalan lahan tidak semakin meluas. (deo/ila)
