26.7 C
Medan
Saturday, May 18, 2024

Sekdakot Tebingtinggi Minta Camat Mendata Warga yang Mengalami Stunting

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Plt Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Tebingtinggi Drs Bambang Sudaryono memimpin langsung rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Tebingtinggi di Aula Bappeda Jalan Delima Kota Tebingtinggi.

Bambang Sudaryono mengatakan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Tebingtinggi adalah kelompok pengelola program yang terdiri dari program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga serta program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan menengah yang membantu pemerintah kota dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim di Kota Tebingtinggi.

Selain itu, Bambang juga menekankan agar penanganan stunting dapat dilakukan dengan serius. Sebab menurutnya, kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya stunting.

“Jadi tolong Camat warganya yang ada stunting dan kemiskinan didata, mungkin data itu ada di Kantor Pos. Segera didata karena ini tanggung jawab kita selaku pemerintah kota. Hasil ini nanti akan kita sampaikan ke Pak Wali Kota, agar apa yang jadi fokus program kita, reformasi birokrasi juga terkait dengan kesejahteraan rakyat,” tegas Bambang, Jumat (10/3).

Sebelumnya Kepala BAPPEDA Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik menyampaikan bahwa Kota Tebingtinggi masuk kedalam daerah sasaran kemiskinan ekstrim di tahun 2023. “Ternyata Tebingtinggi ini masuk ke sasaran kemiskinan ekstrimnya di 2023 ini,” ujar Erwin.

Terkait hal tersebut, Erwin berharap kepada setiap SKPD agar dapat memasukkan program pengentasan kemiskinan didalam program kegiatan ataupun sub kegiatan SKPD.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Cabang Kota Tebingtinggi, Rahmatillah mengungkapkan, untuk Kota Tebingtinggi ada 13.194 keluarga penerima manfaat, yang merupakan dari gabungan beberapa program. Dari jumlah tersebut, yang tersalur ada sebanyak 12.835 dan sisanya ada 359 KPM yang tidak tersalur.

Menurutnya, penyebab yang tidak tersalur ini pastinya dikarenakan penerima telah meninggal dunia atau sedang di luar kota. “Jadi SOP yang diberikan kepada kami PT Kantor Pos melalui Kemenkes itu ada beberapa point diantaranya, membawa kartu identitas asli, atau yang mewakili membawa KK yang nama yang mewakili juga ada didalam KK tersebut,” jelas Kacab Kantor Pos Ramatillah. (ian/han)

TEBINGTINGGI, SUMUTPOS.CO – Plt Sekretaris Daerah Kota (Sekdakot) Tebingtinggi Drs Bambang Sudaryono memimpin langsung rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Kota Tebingtinggi di Aula Bappeda Jalan Delima Kota Tebingtinggi.

Bambang Sudaryono mengatakan bahwa Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kota Tebingtinggi adalah kelompok pengelola program yang terdiri dari program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga serta program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan menengah yang membantu pemerintah kota dalam mengentaskan kemiskinan ekstrim di Kota Tebingtinggi.

Selain itu, Bambang juga menekankan agar penanganan stunting dapat dilakukan dengan serius. Sebab menurutnya, kemiskinan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya stunting.

“Jadi tolong Camat warganya yang ada stunting dan kemiskinan didata, mungkin data itu ada di Kantor Pos. Segera didata karena ini tanggung jawab kita selaku pemerintah kota. Hasil ini nanti akan kita sampaikan ke Pak Wali Kota, agar apa yang jadi fokus program kita, reformasi birokrasi juga terkait dengan kesejahteraan rakyat,” tegas Bambang, Jumat (10/3).

Sebelumnya Kepala BAPPEDA Kota Tebingtinggi Erwin Suheri Damanik menyampaikan bahwa Kota Tebingtinggi masuk kedalam daerah sasaran kemiskinan ekstrim di tahun 2023. “Ternyata Tebingtinggi ini masuk ke sasaran kemiskinan ekstrimnya di 2023 ini,” ujar Erwin.

Terkait hal tersebut, Erwin berharap kepada setiap SKPD agar dapat memasukkan program pengentasan kemiskinan didalam program kegiatan ataupun sub kegiatan SKPD.

Sementara itu, Kepala Kantor Pos Cabang Kota Tebingtinggi, Rahmatillah mengungkapkan, untuk Kota Tebingtinggi ada 13.194 keluarga penerima manfaat, yang merupakan dari gabungan beberapa program. Dari jumlah tersebut, yang tersalur ada sebanyak 12.835 dan sisanya ada 359 KPM yang tidak tersalur.

Menurutnya, penyebab yang tidak tersalur ini pastinya dikarenakan penerima telah meninggal dunia atau sedang di luar kota. “Jadi SOP yang diberikan kepada kami PT Kantor Pos melalui Kemenkes itu ada beberapa point diantaranya, membawa kartu identitas asli, atau yang mewakili membawa KK yang nama yang mewakili juga ada didalam KK tersebut,” jelas Kacab Kantor Pos Ramatillah. (ian/han)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/