Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Zulfikar mengungkapkan pandangan senada. Bahkan, dia memprediksi ketika Gubenur menunjuk Plt Sekdaprovsu setelah Hasban pensiun maka roda pemerintahan akan terganggu. Berdasarkan jadwal serta komitmen Pemprovsu dengan DPRD Sumut, P-APBD 2017 sudah mulai dibahas Juni mendatang. “Pembahasan P-APBD sepertinya cukup satu bulan,” ungkapnya.
Di bulan Juli, lanjut Zulfikar, sudah masuk kepada tahapan penyerahan kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) R-APBD 2018.
“Jadwal atau agenda kerja kita padat mulai Juni. Saya khawatir kalau Sekdaprovsu setelah Hasban itu Plt, akan menganggu rencana kerja yang sudah disepakati khususnya terkait anggaran,” jelasnya.
Belum lagi, disebut Zulfikar, masalah lain akan muncul. “Sebentar lagi kan pilkada serentak, dan Pilgubsu salah satunya. Bisa kacau semuanya kalau Sekdaporvsu itu Plt,” bilangnya.
Mengenai sosok yang akan dipilih gubernur, Zulfikar mengatakan, limanama yang dimunculkan oleh Sumut Pos seperti Binsar Situmorang, Arsyad Lubis, Sarmadan Hasibuan, M Fitriyus, serta Jumsadi Damanik merupakan sosok berpengalaman di birokrasi. “Siapapun yang akan dipilih merupakan hak prerogatif gubernur. Nanti akan ada TPA (Tim Penilai Akhir) dari pihak istana yang akan memilih satu dari tiga nama yang diusulkan gubernur. Siapapun itu, tidak akan kita campuri,”jelasnya.
Pengamat Pemerintahan, Sohibul Anshor Siregar menyarankan agar sebisa mungkin posisi Sekdaprovsu tidak dijabat oleh Plt setelah Hasban Pensiun. Gatot Pujo Nugroho saat menjabat gubernur, bilang dia, pernah memperpanjang masa jabatan Nurdin Lubis saat menjadi Sekdaprovsu.
“Bisa saja pola itu yang sedang dipersiapkan oleh gubernur dengan menambah masa jabatan Hasban setahun ke depan. Ini juga ada kaitannya dengan Pilgubsu 2018, dimana ketika gubenur cuti saat masa kampanye maka Sekdaprovsu lah yang mengamankan semuanya. Walaupun ini sifatnya pribadi, tapi sangat mungkin terjadi,” jelasnya.
Meski begitu, ia tidak tahu pasti apakah aturan ASN tersebut masih bisa dipakai saat ini atau sudah ada aturan baru. “Kalau tidak bisa diperpanjang, maka harus dicari penggantinya secepat mungkin. Agar tidak ada kekosongan jabatan yang menghambat jalannya pemerintahan,” sebutnya.
Akademisi asal UMSU itu dengan tegas menolak untuk menyebutkan sejumlah nama yang dianggap pantas untuk menggantikan posisi Hasban. “Ada beberapa kriteria untuk calon Sekdaprovsu yang baru. Salah satunya harus berpengalaman dan pekerja keras, memiliki jiwa kepemimpinan. Sekdaprovsu itu posisi strategis, bisa penyaring masalah bahkan membuat masalah baru. Setidaknya Sekdaprovsu kedepan harus sosok yang tidak memunculkan masalah baru,” pungkasnya.
