STABAT — Penanganan dampak banjir di Kabupaten Langkat memasuki babak baru setelah Bupati Langkat, Syah Afandin atau yang akrab disapa Ondim, mengambil langkah “jemput bola” dengan mendatangi langsung Kementerian Sosial RI di Jakarta.
Langkah ini dilakukan untuk memastikan penyaluran bantuan bagi warga terdampak banjir berjalan lebih cepat dan merata, menyusul adanya keluhan masyarakat terkait distribusi bantuan yang dinilai belum optimal.
Kunjungan tersebut juga menjadi respons atas aksi demonstrasi ratusan warga terdampak banjir beberapa waktu lalu yang menyoroti ketimpangan penyaluran bantuan di sejumlah wilayah, termasuk Tanjungpura dan Besitang.
Dalam kunjungannya, Bupati Ondim turut membawa perwakilan masyarakat terdampak untuk menyampaikan langsung kondisi di lapangan kepada Kementerian Sosial RI. Rombongan Pemkab Langkat diterima langsung oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) bersama Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana (PSKB) Kemensos RI, Masryani Mansyur.
Bupati Ondim menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat, khususnya Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial, atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat Langkat selama masa tanggap darurat hingga pemulihan bencana.
“Terima kasih atas perhatian dan bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat Kabupaten Langkat. Aspirasi masyarakat menjadi prioritas kami, sehingga kami datang langsung untuk memastikan penyaluran bantuan dapat merata,” ujar Ondim, Jumat (8/5/2026).
Ia menjelaskan bahwa masih terdapat sejumlah warga terdampak banjir yang belum sepenuhnya menerima bantuan akibat proses pendataan dan verifikasi yang masih berjalan. Karena itu, Pemkab Langkat terus berkoordinasi agar tidak ada masyarakat yang terlewat dari bantuan pemerintah.
“Ada masyarakat yang masih dalam proses pendataan. Kami ingin memastikan seluruh warga terdampak memperoleh haknya secara adil dan merata,” ujarnya.
Selain membahas penyaluran bantuan, pertemuan tersebut juga menyoroti percepatan program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Salah satu fokus utama adalah rencana pembangunan hunian tetap (huntap) terpusat di lahan PTPN II Regional I, termasuk pembebasan lahan dan percepatan pemulihan infrastruktur terdampak.
Langkah cepat Bupati Langkat ini mendapat apresiasi dari masyarakat. Salah satu warga terdampak banjir, Said Abdullah, mengaku puas dengan respons pemerintah daerah yang dinilai tidak hanya menunggu, tetapi langsung bergerak ke pemerintah pusat. “Kami puas dengan kepemimpinan Bupati Langkat yang bergerak cepat dalam menyelesaikan permasalahan ini,” ujarnya.
Hal senada disampaikan warga lainnya, Sauli Lubis, yang menilai upaya Pemkab Langkat sudah berada di jalur yang tepat dalam memperjuangkan hak masyarakat terdampak bencana.
“Kami melihat ada keseriusan dari pemerintah. Harapannya, bantuan bisa segera dirasakan merata oleh seluruh masyarakat yang terdampak,” katanya. (ted/ila)
