MEDAN-Masyarakat Dairi bersama kelompok masyarakat sipil lainnya melakukan aksi di depan Kantor Bupati Kabupaten Dairi, dalam rangka mengawal persidangan gugatan masyarakat Dairi atas izin lingkungan hidup PT Dairi Prima Mineral (DPM), yang dilaksanakan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Kamis (12/11).
Ada pun, persidangan sudah memasuki agenda mendengarkan keterangan saksi dari penguggat. Masyarakat Dairi melakukan gugatan atas izin lingkungan hidup PT DPM, yang diketahui oleh masyarakat pada Mei 2026. Masyarakat menggugat Surat Keputusan Nomor 1437 Tahun 2026 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng, Timbal, dan Sulfur di Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) oleh PT Dairi Prima Mineral.
Izin kelayakan lingkungan hidup ini sudah kali kedua digugat oleh masyarakat Dairi. Sebelumnya pada bulan Mei 2025, masyarakat telah memenangkan gugatan atas izin lingkungan hidup di Mahkamah Agung (MA).
Menurut Aliansi Petani Untuk Keadilan (APUK), Susandi Panjaitan, pertambangan bukan sekadar urusan investasi dan penerimaan ekonomi semata, tetapi juga menyangkut air, tanah, pangan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan hidup masyarakat.
“Maka dari itu masyarakat Dairi yang tergabung dalam APUK menyatakan menolak Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1437 Tahun 2026 dan menuntut pemerintah meninjaunya secara jujur, terbuka, dan berpihak pada keselamatan rakyat,” tegasnya.
Secara formal, lanjutnya, keputusan ini hanyalah keputusan administrasi pemerintahan. Dampaknya jauh melampaui hubungan antara pemerintah dan perusahaan. Keputusan tersebut berpotensi mempengaruhi ruang hidup masyarakat di puluhan desa, sumber daya air, pertanian, hutan, sungai, lumbung pangan serta keselamatan masyarakat.
“Wilayah konsesi PT DPM mencakup 38 desa di delapan kecamatan di Kabupaten Dairi, dan sejumlah sumber air warga berada di dalam atau berdekatan dengan konsesi tersebut. Sumber air Lae Puccu menjadi air bahan baku bagi sekitar 9.500 jiwa di Desa Longkotan, Tungtung Batu, Siratah, Siboras, Uruk Belin, Bakal Gajah, Huta Ginjang, dan Kelurahan Parongil. Warga sudah merasakan dampak nyata aktivitas sebelumnya pencemaran Sungai Sikalombun, rusaknya persawahan, dan matinya ikan,” bebernya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), Juniaty Aritonang menambahkan, dalam Addendum ANDAL tahun 2025, disebutkan bahwa dalam pengelolaan limbah pertambangan, pertambangan tidak lagi memakai Tailing Storage Facility (TSF), namun akan memakai metode backfilling.
“Metode ini menurut Steve Emerman seorang ahli independent pertambangan adalah metode yang menyatukan limbah tambang, semen dan air menjadi bentuk pasta serta memasukkannya kembali ke dalam lubang tambang,” ujarnya kepada wartawan di Medan.
Menurutnya, ini adalah metode termustahil serta baru pertama kali dilakukan di Indonesia dan akan dilakukan di Dairi. Bahkan di Negara China sekalipun, metode ini masih gagal. Kajian ini menjadi salah satu dasar masyarakat kembali melakukan penolakan. Masyarakat menolak untuk menjadi kelinci percobaan dalam pertambangan ini.
“Bukan hanya manusia, alam dan makhluk hidup yang ada dalam ekosistem hutan akan terganggu atas kehadiran pertambangan ini. Kehadiran Harimau Sumatera di Desa Bongkaras, Kabupaten Dairi menunjukkan bahwa ekosistem hutan sudah terganggu. Perpindahan satwa ke areal pemukiman menunjukkan adanya aktivitas dalam hutan yang membuat satwa harus mengalihkan habitatnya,” katanya.
Belum lagi dalam hal ini, sambung Juniaty, perempuan sebagai penjaga utama sumber kehidupan keluarga dan komunitas: air, pangan, dan kesehatan. Ketika air, udara, dan sumber pangan terancam, kerentanan sosial mereka meningkat.
“Maka dari itu, APUK bersama Kelompok mahasiswa dan masyarakat sipil lainnya menuntut untuk Cabut Surat Keputusan Nomor 1437 Tahun 2026 Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng, Timbal, dan Sulfur di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Kabupaten Dairi oleh PT Dairi Prima Mineral. Kabupaten Dairi tidak layak untuk ditambang. Pembangunan yang hadir ke Kabupaten Dairi harus melibatkan partisipasi yang bermakna kepada masyarakat terutama perempuan dan anak sebagai kelompok yang rentan menjadi korban atas pembangunan eksploitatif. Kami makan dari pertanian bukan dari tambang,” pungkasnya. (rud/dwi/azw)
