KARO – Penyiapan Lahan Usaha Tani (LUT) bagi warga pengungsi erupsi Gunung Sinabung di kawasan Siosar, Kabupaten Karo, berujung ricuh. Insiden yang terjadi Rabu (11/11) itu mengakibatkan tiga aparat mengalami luka-luka dan satu unit kendaraan dinas dibakar.
Dalam peristiwa tersebut, petugas gabungan yang melakukan penyiapan lahan diduga mendapat serangan dari sejumlah massa. Polisi kini memfokuskan penanganan terhadap personel yang menjadi korban sekaligus mengusut dugaan tindak pidana dalam insiden tersebut.
Kapolres Karo AKBP Pebriandi Haloho melalui Kasi Humas Polres Karo AKP Pedoman Maha menyayangkan terjadinya aksi kekerasan dalam proses penyiapan lahan tersebut.
Menurutnya, keselamatan petugas maupun masyarakat harus menjadi perhatian utama. Sementara dugaan tindak pidana yang terjadi akan diproses sesuai ketentuan hukum.
“Kapolres Karo menegaskan bahwa setiap permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat hendaknya diselesaikan melalui jalur hukum dan komunikasi yang baik. Perbedaan pendapat maupun penolakan terhadap suatu kebijakan merupakan hal yang dapat disampaikan, namun tidak boleh diwujudkan melalui tindakan kekerasan, penganiayaan ataupun perusakan fasilitas,” ujar AKP Pedoman Maha.
Polisi juga akan mendalami sejumlah dugaan pelanggaran hukum, mulai dari pelemparan batu, penganiayaan terhadap petugas, pembakaran kendaraan dinas hingga kemungkinan keterlibatan pihak-pihak lain.
“Setiap dugaan pelanggaran hukum akan ditindaklanjuti berdasarkan hasil penyelidikan, alat bukti, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar dan memberikan kesempatan kepada aparat untuk menjalankan proses hukum secara profesional,” ujarnya.
Kericuhan tersebut kembali memperlihatkan rumitnya persoalan penyiapan LUT Siosar yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.
Lahan tersebut merupakan bagian dari program relokasi masyarakat terdampak erupsi Gunung Sinabung periode 2010–2016. Program ini diperuntukkan bagi masyarakat dari Desa Sigarang-garang, Sukanalu, Dusun Lau Kawar, Kecamatan Namanteran, serta Desa Mardingding, Kecamatan Tiganderket.
Pemerintah sebelumnya memfasilitasi para pengungsi melalui penyediaan hunian tetap (huntap) dan lahan usaha tani sebagai sumber penghidupan serta penopang ekonomi keluarga setelah mereka meninggalkan kampung halaman akibat bencana erupsi. Namun, penyediaan lahan tersebut sempat menghadapi gugatan dari masyarakat sekitar sehingga pelaksanaannya tertunda dan harus melalui proses hukum yang cukup panjang.
Setelah adanya putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap (inkracht) pada 2026, penyiapan lahan usaha tani akhirnya mulai dilaksanakan pada 6 November 2026. Di tengah proses tersebut, muncul penolakan dari sebagian warga setempat yang kemudian berujung pada kericuhan.
Polisi mengimbau seluruh pihak agar menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperkeruh situasi.
Penyelesaian persoalan LUT Siosar diharapkan tetap mengedepankan kepastian hukum, hak masyarakat pengungsi, serta aspirasi warga setempat. Dialog dan komunikasi antarpihak dinilai penting agar konflik tidak terus berlanjut dan menimbulkan korban berikutnya. (deo/ila)
