MEDAN- Gelombang penolakan terhadap aktivitas pertambangan kembali bergulir. Ratusan masyarakat Kabupaten Dairi yang tergabung bersama aliansi masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Dairi, Kamis (12/11). Aksi tersebut digelar bertepatan dengan agenda persidangan gugatan izin lingkungan hidup PT Dairi Prima Mineral (DPM) yang tengah berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sidang kali ini telah memasuki tahap mendengarkan keterangan saksi dari pihak penggugat.
Masyarakat menggugat Surat Keputusan Nomor 1437 Tahun 2026 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Seng, Timbal, dan Sulfur di Kecamatan Silima Punggapungga, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup.
Gugatan ini merupakan babak baru dari rangkaian penindakan hukum sebelumnya. Pada Mei 2025 lalu, masyarakat Dairi sempat memenangkan gugatan pembatalan izin lingkungan hidup serupa hingga tingkat Mahkamah Agung (MA).
Perwakilan Aliansi Petani Untuk Keadilan (APUK), Susandi Panjaitan, menegaskan bahwa persoalan pertambangan bukan sekadar urusan investasi dan ekonomi semata, melainkan menyangkut hajat hidup orang banyak mulai dari air, tanah, pangan, hingga kesehatan dan keselamatan warga.
“Masyarakat Dairi yang tergabung dalam APUK menyatakan menolak Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1437 Tahun 2026 dan menuntut pemerintah meninjaunya secara jujur, terbuka, dan berpihak pada keselamatan rakyat,” tegas Susandi.
Menurutnya, wilayah konsesi PT DPM yang mencakup 38 desa di delapan kecamatan berpotensi besar merusak ruang hidup warga, termasuk sumber-sumber air bersih. Ia mencontohkan sumber air Lae Puccu yang menjadi tumpuan bagi sekitar 9.500 jiwa di delapan desa dan satu kelurahan. Warga, kata dia, bahkan telah merasakan dampak nyata dari aktivitas sebelumnya berupa pencemaran Sungai Sikalombun, rusaknya lahan persawahan, hingga matinya ikan.
Senada dengan itu, Direktur Eksekutif Perhimpunan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (Bakumsu), Juniaty Aritonang, menyoroti metode pengelolaan limbah backfilling yang diusung perusahaan dalam Addendum ANDAL 2025. Berdasarkan kajian ahli independen pertambangan, Steve Emerman, metode penyatuan limbah dengan semen dan air ke dalam lubang tambang dinilai sebagai metode baru yang berisiko tinggi dan belum teruji di Indonesia.
“Masyarakat menolak untuk menjadi kelinci percobaan dalam pertambangan ini. Kehadiran Harimau Sumatera di Desa Bongkaras juga menunjukkan bahwa ekosistem hutan dan habitat satwa liar telah terganggu,” ujar Juniaty.
Menanggapi aksi massa dan gugatan tersebut, Chief Legal and External Officer PT Dairi Prima Mineral, Radianto Arifin, menyatakan, pihaknya menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di PTUN Jakarta. Radianto menjelaskan, penerbitan SKKLH Nomor 1437 Tahun 2026 bukanlah bentuk pengabaian terhadap putusan pengadilan sebelumnya, melainkan kewajiban hukum yang harus dipenuhi setiap perusahaan pertambangan.
Ia menegaskan, dokumen tersebut merupakan penyesuaian izin (Adendum AMDAL) akibat adanya perubahan desain tambang. “SKKLH Nomor 1437 Tahun 2026 bukanlah izin tambang baru, melainkan bentuk persetujuan atas penyesuaian dokumen lingkungan karena adanya perubahan desain tambang yakni metode backfilling dengan teknik modern, sehingga tidak ada lagi fasilitas penempatan tailing di darat (TSF) yang permanen,” jelas Radianto melalui keterangan tertulis.
Pihaknya memastikan, pengajuan dokumen lingkungan tersebut telah melalui kajian teknis, pengelolaan risiko, pemantauan, serta memenuhi seluruh persyaratan tata ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang RTRW 2014-2034 yang sah dan mengikat.
“Kami berkomitmen untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku, melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara berkelanjutan, serta memenuhi seluruh kewajiban yang ditetapkan oleh regulator,” pungkasnya. (rud/dwi/azw)
