Setelah melakukan negoisasi massa diperbolehkan untuk berdiskusi menyampaikan aspirasinya di ruang Kantor DPRD Kabupaten Karo yang diterima oleh Bupati Karo, Ketua DPRD Kab Karo dan Wakil Ketua DPRD Karo.
Massa meminta, agar Pemerintah Kabupaten Karo segera membahas Ranperda bersama DPRD Kabupaten Karo tentang Mbal-Mbal Nodi teraebut.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Karo agar segera membahas Ranperda dan memperhatikan dusun yang ada di Mbal-Mbal Nodi yang tidak pernah masuk Musrenbang,” kata Nhop Trakapta Putra Kaban selaku koordinator aksi. Menanggapi Apresiasi IMKL tersebut Ketua DPRD Kabupaten Karo, Nora Else Surbakti mengatakan, akan segera memmbahas masalah tersebut dalam Raperda.
Bupati Karo juga menambahkan, Pemkab akan segera menunggu Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Karo untuk membuat Ranperda tentang Mbal- Mbal Nodi Tersebut. Mbal-Mbal Nodi adalah lahan pemerintah yang berada di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo yang tidak jelas statusnya. (deo/han)
Setelah melakukan negoisasi massa diperbolehkan untuk berdiskusi menyampaikan aspirasinya di ruang Kantor DPRD Kabupaten Karo yang diterima oleh Bupati Karo, Ketua DPRD Kab Karo dan Wakil Ketua DPRD Karo.
Massa meminta, agar Pemerintah Kabupaten Karo segera membahas Ranperda bersama DPRD Kabupaten Karo tentang Mbal-Mbal Nodi teraebut.
“Kami meminta Pemerintah Kabupaten Karo agar segera membahas Ranperda dan memperhatikan dusun yang ada di Mbal-Mbal Nodi yang tidak pernah masuk Musrenbang,” kata Nhop Trakapta Putra Kaban selaku koordinator aksi. Menanggapi Apresiasi IMKL tersebut Ketua DPRD Kabupaten Karo, Nora Else Surbakti mengatakan, akan segera memmbahas masalah tersebut dalam Raperda.
Bupati Karo juga menambahkan, Pemkab akan segera menunggu Rekomendasi dari DPRD Kabupaten Karo untuk membuat Ranperda tentang Mbal- Mbal Nodi Tersebut. Mbal-Mbal Nodi adalah lahan pemerintah yang berada di Kecamatan Lau Baleng Kabupaten Karo yang tidak jelas statusnya. (deo/han)
