KARO, SUMUTPOS.CO – Bupati Karo Terkelin Brahmana menyatakan pelaksanaan pemulangan pengungsi Gunung Sinabung ke desa asalnya, akan dilaksanakan pada 17 Oktober 2019.
Hal ini disampaikan Terkelin saat bertemu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, di sela-sela acara Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2019 yang diselenggarakan sejak Jumat (11/10) hingga Minggu (13/10), di Hotel Novotel Bangka Belitung.
Rencana pemulangan pengungsi dampak erupsi Gunung Sinabung dilakukan menyusul keputusan Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Badan Geologi (PVMBG), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sejak Senin 20 Mei 2019, menurunkan status Gunung Sinabung dari Level IV (Awas) menjadi Level III (Siaga).
Ada pun pengungsi yang akan dikembalikan ke desa asalnya, Desa Tiga Pancur, Desa Jeraya, Desa Pintu Besi, Desa Kuta Tengah (Kecamatan Simpang Empat), dan pengungsi asal Desa Kuta Gugung, Kecamatan Naman Teran.
“Pemda Karo berencana tanggal 17 Oktober 2019 ini mengadakan pemulangan pengungsi. Jika tidak ada perubahan waktu,” ujar Terkelin kepada Kepala BNPB Doni Monardo, Jumat (11/10).
Mendapat laporan itu, sebut Bupati Karo, Kepala BNPB merespons positif dan mengapresiasi kinerja Pemkab Karo. “Respons Kepala BNPB, silakan saja Pak Bupati, nanti Pak Gubernur Sumatera Utara saja di situ. Sampaikan salam dari saya ya, kepada Pak Edy,” kata Terkelin mengutip pernyataan Kepala BNPB Doni Monardo.
Di waktu bersamaan, Bupati Karo Terkelin Brahmana bersama Wakil Ketua DPRD Karo Sadarta Bukit, Kalak BPBD Karo Martin Sitepu , menghadiri Peringatan Bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Tahun 2019 yang digelar BNPB.
Dikatakannya, dalam pelaksanaan PRB setiap daerah harus mengklasifikasikan situasi kawasan; tidak ada bencana dan situasi potensi bencana. “Untuk itu, hal-hal yang wajib diketahui oleh dinas terkait (BPBD Karo), situasi tidak ada bencana yang harus dilakukan agar melakukan identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana, pembentukan desa tangguh bencana, sosialisasi sekolah, aman bencana, pembentukan unit layanan disabilitas, pengembangan forum PRB, penyusunan peta risiko bencana,” ungkap Terkelin.
Mengenai situasi potensi ada bencana yang harus dijalankan pemasangan sistem peringatan dini, pemasangan jalur rambu evaluasi, penyusanan dokumen rencana kontijensi (banjir, gunung api,gas beracun), gladi dan simulasi bencana.
“BPBD Karo, saya menegaskan agar selalu berani dalam mengambil keputusan, cekatan dan tanggap, tegas, sabar memahami kondisi lapangan, komunikasi dengan baik, Ikhlas, manajemen waktu yang baik,” ujarnya.
Lebih lanjut Terkelin mengatakan, meningkatkan koordinasi kemitraan antar-pemerintah. lembaga usaha dan masyarakat dalam pengembangan, pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis PRB dan komitmen bersama. (deo/han)
