APBD Labuhanbatu Tahun Anggaran 2013 Disahkan
Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) Kabupaten Labuhanbatu tahun 2013 disahkan melalui sidang paripurna, Senin (14/1) di ruang rapat paripurna gedung dewan Labuhanbatu.
Kali ini suasana sedikit berbeda. Fraksi PPP yang kerap menyoroti anggaran dan kebijakan Bupati Labuhanbatu, dr H Tigor Panusunan Siregar SpPD kini hanya memberikan pendapat ringan.
Perwakilan Fraksi PPP Irwansyah Ritonga saat membacakan tanggapan terakhir mereka mengatakan sepakat rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD (R-APBD) dijadikan APBD dengan beberapa catatan dan juga saran agar pemerintah memperhatikan pembangunan di beberapa sisi yang bermanfaat bagi masyarakat banyak.
Spontan sikap yang diperlihatkan Fraksi PPP menjadi pembicaraan di kalangan undangan, baik kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) maupun insan pers. Sementara anggota lainnya bahkan ada yang terbatuk terkesan mengejek saat pandangan akhirnya dibacakan. “Makanya kalau tidak sanggup, jangan berani berperang. Kalau akhirnya tunduk, ngapai dulu berkoar-koar,” sindir sejumlah undangan yang hadir.
Lain halnya pandangan Fraksi Hanura saat dibacakan HM Riyadi STP, mereka meminta agar bupati melalui dinas pendapatan pengelolaan keuangan dan aset daerah (DPPKAD) sebagai koordinator pengelola pajak dan retribusi daerah selalu meningkatkan koordinasi dan sinerji dengan SKPD pengelola pajak serta melakukan kajian yang komprehensif dalam menghitung penetapan target berdasarkan potensi yang ada.
Selain itu, mengingat waktu pelimpahan kewenangan pengelolaan PBB dari pusat kedaerah per-Januari 2014 mendatang, mereka meminta kepada bupati agar segera melakukan persiapan yang efektif untuk segera menyediakan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM) yang berlaku. Semua berguna untuk mengantisipasi hilangnya aset bergerak maupun tidak. Mereka juga berharap tim yang sudah dibentuk dapat bekerja maksimal hingga inventarisasi dan penataannya dapat selesai tahun 2013.
Sehubungan dengan banyaknya keluhan di rumah sakit umum Rantauprapat, Fraksi Hanura meminta kepada direktur rumah sakit milik pemerintah tersebut meningkatkan kinerja aparaturnya sesuai dengan standar operasional. Sama halnya dengan Dinas Kesehatan sejalan banyaknya anggaran yang dikucurkan, diminta agar lebih aktif untuk mensosialisasikannya kepada masyarakat.
“Agar pelayanan dan pembangunan lebih baik, bupati diharapkan lebih tegas,” kata HM Riyadi STP.
Sebelumnya, Kabag Humas Pem kab Labuhanbatu Abdurrahman Hasibuan menerangkan, Ranperda tentang APBD tahun 2013 yang kini sudah disahkan di antaranya, pendapatan daerah sebesar Rp747. 991. 935.252 bertambah sebesar Rp72.496. 235.151 atau 10,73 persen dan belanja daerah sebesar Rp766.402.295.035 bertambah Rp56.131.857.064 atau 7,90 persen dari APBD tahun anggaran 2012 lalu.
Sedangkan belanja daerah yakni, sebesar Rp766.402.295.035 bertambah sebesar Rp56.131.857.064 atau 7,90 persen dari tahun 2012 lalu.
“Secara umum bahwa pertambahan belanja daerah tersebut dialokasikan pada kelompok belanja tidak langsung 4,69 persen yang digunakan antara lain untuk pembayaran kenaikan gaji pegawai negeri sipil derah (PNSD) dan calon PNSD, sedangkan belanja langsung bertambah sebesar 7,90 persen dari tahun 2012 lalu,” terangnya. (mag-16)