BINJAI, SUMUTPOS.CO – Badan Kepegawaian Daerah Setdaprovsu membantah keras kabar tentang aparatur sipil negara (ASN) Pemko Binjai ramai-ramai ‘eksodus’ ke Pemprov Sumut. “Gak, gak ada,” kata Kepala Bidang Mutasi dan Pensiun pada BKD Setdaprovsu, Abdul Karim menjawab Sumut Pos, Jumat (12/3) sore.
Menurut dia, kemungkinan proses pindah ASN dari Pemko Binjai bisa saja terjadi pada kabupaten dan kota lain. Namun terkhusus di Pemprov Sumut, sejauh ini ditegaskannya baru mantan Sekretaris Daerah Binjai, Mahfullah Pratama Daulay, yang telah diproses mutasi oleh pihaknya.
“Bisa saja ke Medan atau Deliserdang, kan boleh aja kalau orang (ASN) mau pindah. Tapi di kami belum ada yang masuk. Ya benar baru beliau (Mahfullah, Red),” katanya.
Ketua Komisi A DPRD Sumut, Hendro Susanto sebelumnya meminta Inspektorat Sumut mengusut oknum di BKD Setdaprovsu yang diduga membantu melempangkan ‘eksodus’ sejumlah ASN Pemko Binjai ke Pemprovsu.
Hal ini guna menjaga keseimbangan antara jumlah ASN dan beban kerja di lingkungan kerja Pemprov Sumut.
“Nah kita meminta pada Inspektorat Provsu untuk mengusut dengan jelas dan terang benderang. Kenapa mereka minta pindah, berarti ada indikasi yang patut dicurigai. Sehingga bisa memberikan efek jera jika ada oknum BKD Sumut yang memuluskan perpindahan tersebut,” katanya.
Permintaan ini, diakui dia, telah disampaikan langsung pihaknya saat mengundang Inspektur Provsu, Lasro Marbun, dalam rapat dengar pendapat baru-baru ini.
“Sebenarnya saya sudah mendeteksi dan mewanti-wanti hal ini dari jauh-jauh hari. Saya sudah peringatkan sekda, BKD, dan juga Inspektorat. Kami menduga selain Pak Mahfullah, ada beberapa ASN atau pejabat Pemko Binjai ramai-ramai pindah ke provinsi,” kata politisi PKS tersebut. Inspektur Provsu, Lasro Marbun menolak memberikan tanggapan atas permintaan Hendro Susanto.
“Mohon maaf izinkan saya untuk tidak memberikan tanggapan ya,” ujarnya singkat melalui aplikasi pesan WhatsApp, Kamis lalu. (prn)
