32 C
Medan
Tuesday, July 2, 2024

Gubsu: Monitor Keluar Masuk Warga Jelang Mudik

TELECONFRENCE: Wali Kota Binjai, HM Idaham bersama tim Satgas Penanganan Covid-19 mendengarkan arahan Gubsu Edy Ramayadi dalam teleconfrence bersama Bupati/Wali Kota se-Sumut. laila/ SUMUT POS
TELECONFRENCE: Wali Kota Binjai, HM Idaham bersama tim Satgas Penanganan Covid-19 mendengarkan arahan Gubsu Edy Ramayadi dalam teleconfrence bersama Bupati/Wali Kota se-Sumut. laila/ SUMUT POS

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Ramayadi

mengimbau agar Bupati/Wali Kota benar-benar mengawasi masyarakat yang keluar dan masuk di wilayah masing masing, khususnya menjelang mudik lebaran nantinya.

Hal itu disampaikan Gubsu saat teleconference bersama seluruh Bupati/Wali Kota se-Sumut, yang salah satunya Wali Kota Binjai, HM Idaham, Rabu (15/4).

Dalam teleconfrence tersebut, Edy Rahmayadi mengaku akan menambah bantuan Alat Perlindungan Diri (APD) ke seluruh kabupaten/kota. Serta mempercepat penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengatasi dampak pandemi global Covid-19.

“Kita harus berusaha melalukan yang terbaik untuk masyarakat kita. Saya telah memesan tambahan APD, begitu sampai nanti saya akan siapkan masing masing 5 APD di tiap Puskesmas yang ada di kabupaten/kota, untuk tiap kabupaten/kota akan saya berikan 50 APD, dan rumah sakit rujukan saya akan tambah 100 APD termasuk masker bedah,” ujar Edy Ramayadi didampingi Wagubsu Musa Rajekshah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina.

Disampaikan Gubsu, pihaknya juga telah memesan 56.000 rapid test dan 100.000 masker N95, yang akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota.

“Saya akan berikan hingga ke Puskesmas yang ada di kabupaten/kota se-Sumut,” tambahnya.

Tentang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Pusat, akan dipercepat dalam penyalurannya, sehingga dapat segera dinikmati masyarakat yang membutuhkan.

“Bantuan PKH yang ditanggung oleh APBN adalah berjumlah 408.321 KK untuk seluruh Sumatera Utara, jumlah bantuanya pun meningkat dari sebelumnya Rp150 ribu per KK ditambah lagi oleh pemerintah pusat Rp50 ribu per KK sehingga menjadi Rp 200 ribu per KK. Untuk itu, saya minta di data secara riil oleh Bupati/Wali Kota se-Sumut,” tegasnya. (ted/han)

TELECONFRENCE: Wali Kota Binjai, HM Idaham bersama tim Satgas Penanganan Covid-19 mendengarkan arahan Gubsu Edy Ramayadi dalam teleconfrence bersama Bupati/Wali Kota se-Sumut. laila/ SUMUT POS
TELECONFRENCE: Wali Kota Binjai, HM Idaham bersama tim Satgas Penanganan Covid-19 mendengarkan arahan Gubsu Edy Ramayadi dalam teleconfrence bersama Bupati/Wali Kota se-Sumut. laila/ SUMUT POS

BINJAI, SUMUTPOS.CO – Dalam upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Ramayadi

mengimbau agar Bupati/Wali Kota benar-benar mengawasi masyarakat yang keluar dan masuk di wilayah masing masing, khususnya menjelang mudik lebaran nantinya.

Hal itu disampaikan Gubsu saat teleconference bersama seluruh Bupati/Wali Kota se-Sumut, yang salah satunya Wali Kota Binjai, HM Idaham, Rabu (15/4).

Dalam teleconfrence tersebut, Edy Rahmayadi mengaku akan menambah bantuan Alat Perlindungan Diri (APD) ke seluruh kabupaten/kota. Serta mempercepat penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) untuk mengatasi dampak pandemi global Covid-19.

“Kita harus berusaha melalukan yang terbaik untuk masyarakat kita. Saya telah memesan tambahan APD, begitu sampai nanti saya akan siapkan masing masing 5 APD di tiap Puskesmas yang ada di kabupaten/kota, untuk tiap kabupaten/kota akan saya berikan 50 APD, dan rumah sakit rujukan saya akan tambah 100 APD termasuk masker bedah,” ujar Edy Ramayadi didampingi Wagubsu Musa Rajekshah dan Sekretaris Daerah Provinsi Sumut, R Sabrina.

Disampaikan Gubsu, pihaknya juga telah memesan 56.000 rapid test dan 100.000 masker N95, yang akan didistribusikan ke seluruh kabupaten/kota.

“Saya akan berikan hingga ke Puskesmas yang ada di kabupaten/kota se-Sumut,” tambahnya.

Tentang bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dari Pemerintah Pusat, akan dipercepat dalam penyalurannya, sehingga dapat segera dinikmati masyarakat yang membutuhkan.

“Bantuan PKH yang ditanggung oleh APBN adalah berjumlah 408.321 KK untuk seluruh Sumatera Utara, jumlah bantuanya pun meningkat dari sebelumnya Rp150 ribu per KK ditambah lagi oleh pemerintah pusat Rp50 ribu per KK sehingga menjadi Rp 200 ribu per KK. Untuk itu, saya minta di data secara riil oleh Bupati/Wali Kota se-Sumut,” tegasnya. (ted/han)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/