LABUHANBATU, SUMUTPOS.CO – Inspektur Daerah Kabupaten Labuhanbatu Ahlan Teruna Ritonga beserta jajaran mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di Kantor BPKP Jakarta secara daring dari Ruang Rapat Kantor Bupati, Rabu (14/6).
Dalam Rapat tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan peran pengawasan sangat penting dalam peningkatan produktivitas utama pemerintah menuju ke Indonesia Emas 2045.
“Bukan barang yang mudah, angka-angkanya sudah ada, tetapi tantangannya juga tidak gampang. Kita tahu situasi global tidak mendukung, situasi ekonomi dunia juga tidak mendukung. Saat di Jepang, di Hiroshima, di G7 kemarin saya bertemu dengan Managing Director-nya IMF Kristalina Georgieva, beliau menyampaikan yang menjadi pasien IMF sekarang ini sudah 96 negara, 96 negara. Dulu ’98 hanya berapa sih, 10 saja enggak ada, sudah geger semuanya. Sembilan puluh enam negara menunjukkan bahwa situasi dunia sekarang ini betul-betul pada situasi yang sangat sulit. Mungkin dalam 1-2 minggu kemarin juga kita baca, di Eropa secara teknikal sudah masuk ke resesi. Informasinya yang jelek-jelek seperti itu,” jelas Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden menambahkan, setiap rupiah yang kita belanjakan dari APBN, dari APBD, yang ada di BUMN, semuanya harus produktif. Karena memang cari uangnya sangat sulit, baik itu lewat pajak, PNBP, royalti, dividen, tidak mudah. Sekarang ini tidak mudah.
“Sekali lagi, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 itu tidak mudah, di sinilah pentingnya peran pengawasan. Peran pengawasan sangat sangat sangat penting. Kenapa saya juga sering cek ke lapangan turun ke bawah? Saya ingin pastikan bahwa apa yang kita programkan itu sampai betul ke rakyat, sampai ke masyarakat, karena memang kita lemah di sisi itu. Jika tidak diawasi, hati-hati, jika tidak cek langsung, jika tidak dilihat dipelototi satu-satu, hati-hati kita lemah di situ. Dipelototi, kita turun ke bawah itu saja masih ada yang bablas, apalagi tidak,” ungkap Presiden.
Menutup sambutannya, Presiden berharap perkuatan pengawasan internal jangan sampai hanya menjadi aksesoris dan juga jangan ada data yang ditutup-tutupi. Sudah kalau memang salah, tunjukkan kesalahan, cara memperbaikinya seperti apa. Kepada seluruh daerah jangan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPKP. (fdh/han)
