MEDAN, SUMUTPOS.CO – Puluhan massa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Perubahan (AMPUN) Sumatera Utara berunjukrasa ke gedung DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Kamis (15/8/2024). Dalam aksinya, massa menyoroti dan mengkritisi kepemimpinan Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng), Sugeng Riyanta.
Dalam pengawalan aparat kepolisian, pengunjukrasa dalam pernyataan sikapnya menyatakan, Pj Bupati Tapteng yang ditunjuk langsung oleh Mendagri, diduga telah melakukan pelanggaran dengan tindakan cawe-cawe terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Tidak hanya sampai disitu saja, dugaan jual beli proyek yang melibatkan pejabat Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan fee 15 persen mengakibatkan pembangunan yang dilakukan di Tapteng tidak sesuai dengan ketentuannya.
Untuk itu, massa AMPUN Sumatera Utara pun menduga adanya jual beli proyek dengan fee 15 persen yang disebut-sebut melibatkan pejabat tinggi di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang kini dipimpin Sugeng Riyanta.
“Untuk itu kami meminta DPRD Provinsi Sumut untuk membentuk Pansus guna mengusut tuntas dugaan jual beli proyek dengan fee 15 persen di Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Pj Bupati Tapteng juga diduga tidak netral dalam Pilkada Tapanuli Tengah tahun 2024,” ucap Febri Pebiansyah di sela-sela orasinya.
Dalam aksinya, massa AMPUN juga meminta Sugeng Riyanta menjadi Pamong di Tapanuli Tengah dan bukan menjadi Jaksa.
“Untuk itu, kami meminta DPRD Sumut untuk merekomendasikan penggantian Sugeng Riyanta dari jabatannya sebagai Pj Bupati Tapanuli Tengah,” ujarnya.
Usai berorasi dan membacakan pernyataan sikap, pengunjukrasa diterima perwakilan anggota dewan atau staf Humas dan Protokoler Sekretariat DPRD Sumut, Sofyan. Selanjutnya, massa pun menyampaikan akan melanjutkan aksinya ke Kantor Gubsu dan Kejati Sumut.
(map/han)
