DPR Perjuangkan Bandara Madina

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ini kabar baik bagi warga Mandailing Natal (Madina), Sumut. Keinginan yang sudah lama menggaung untuk memiliki bandara, mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR.

Anggota Komisi V DPR Anton Sihombing mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan realisasi pembangunan bandara perintis di Madina.

“Di Mandailing kita dorong dibangun bandara perintis. Nanti saya perlu bicara lebih intensif dengan bupatinya,” ujar Anton Sihombing kepada koran ini di Jakarta, kemarin (15/9).

Politikus Partai Golkar asal Sumut itu mengatakan, langkah cepat perjuangan pembangunan bandara perintis harus dilakukan agar Sumut tidak tertinggal dibanding dengan beberapa provinsi di wilayah Indonesia timur dan Indonesia tengah.

“Di Indonesia timur dan Indonesia tengah itu sudah begitu banyak bandara perintis, kita tertinggal,” ujar anggota DPR yang duduk di komisi yang membidangi infrastruktur itu.

Sementara, untuk Bandara Silangit, secara tegas Komisi V DPR sudah menyatakan sikapnya menolak keinginan Kementerian Perhubungan yang ingin mengambil lagi pengelolaaan bandara yang terletak di Kabupaten Tapanuli Utara itu. Komisi V DPR ingin bandara itu dikelola PT Angkasa Pura II.

Anton menyatakan, dirinya sudah bicara langsung dengan Dirut Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi agar tidak terlalu memikirkan keuntungan dulu dalam mengelola bandara Silangit.

“Kita minta kearifan AP II untuk meningkatkan subsidi dalam mengelola Bandara Silangit,” ujar Anton.

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Bandara Silangit beberapa waktu lalu, Dirut AP II Budi Karya menyatakan siap mengembangkan Bandara Silangit menjadi bandara internasional. Dia mengatakan, anggaran akan disiapkan setiap tahunnya sebesar Rp 50 miliar, dimulai tahun anggaran 2015.

Budi mengatakan, untuk tahap awal akan diintensifkan elayanan penerbangan dengan rute Silangit-Medan dan Silangit-Batam. Disusul anntinya rute penerbangan Silangit-Jakarta.

Untuk pengembangan menuju bandara internasional ini, sudah disepakati dengan Pemkab Taput. Dimana AP II fokus melakukan proyek pembangunannya, sedang Pemkab Taput yang mengurusi pembebasan lahan. (sam)

JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Ini kabar baik bagi warga Mandailing Natal (Madina), Sumut. Keinginan yang sudah lama menggaung untuk memiliki bandara, mendapat dukungan penuh dari Komisi V DPR.

Anggota Komisi V DPR Anton Sihombing mengatakan, pihaknya akan memperjuangkan realisasi pembangunan bandara perintis di Madina.

“Di Mandailing kita dorong dibangun bandara perintis. Nanti saya perlu bicara lebih intensif dengan bupatinya,” ujar Anton Sihombing kepada koran ini di Jakarta, kemarin (15/9).

Politikus Partai Golkar asal Sumut itu mengatakan, langkah cepat perjuangan pembangunan bandara perintis harus dilakukan agar Sumut tidak tertinggal dibanding dengan beberapa provinsi di wilayah Indonesia timur dan Indonesia tengah.

“Di Indonesia timur dan Indonesia tengah itu sudah begitu banyak bandara perintis, kita tertinggal,” ujar anggota DPR yang duduk di komisi yang membidangi infrastruktur itu.

Sementara, untuk Bandara Silangit, secara tegas Komisi V DPR sudah menyatakan sikapnya menolak keinginan Kementerian Perhubungan yang ingin mengambil lagi pengelolaaan bandara yang terletak di Kabupaten Tapanuli Utara itu. Komisi V DPR ingin bandara itu dikelola PT Angkasa Pura II.

Anton menyatakan, dirinya sudah bicara langsung dengan Dirut Angkasa Pura II Budi Karya Sumadi agar tidak terlalu memikirkan keuntungan dulu dalam mengelola bandara Silangit.

“Kita minta kearifan AP II untuk meningkatkan subsidi dalam mengelola Bandara Silangit,” ujar Anton.

Sebelumnya, dalam kunjungannya ke Bandara Silangit beberapa waktu lalu, Dirut AP II Budi Karya menyatakan siap mengembangkan Bandara Silangit menjadi bandara internasional. Dia mengatakan, anggaran akan disiapkan setiap tahunnya sebesar Rp 50 miliar, dimulai tahun anggaran 2015.

Budi mengatakan, untuk tahap awal akan diintensifkan elayanan penerbangan dengan rute Silangit-Medan dan Silangit-Batam. Disusul anntinya rute penerbangan Silangit-Jakarta.

Untuk pengembangan menuju bandara internasional ini, sudah disepakati dengan Pemkab Taput. Dimana AP II fokus melakukan proyek pembangunannya, sedang Pemkab Taput yang mengurusi pembebasan lahan. (sam)