DAIRI – Kerusakan lingkungan dan buruknya infrastruktur jalan dinilai menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan masyarakat di Kabupaten Dairi. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu keberlangsungan pertanian, tetapi juga memperlambat distribusi hasil bumi dan menekan pendapatan petani.
Temuan itu diungkapkan Yayasan Diakonia Pelangi Kasih (YDPK) bersama Petrasa dalam kegiatan media briefing di Sidikalang, Rabu (14/10). Kedua lembaga tersebut menilai, persoalan lingkungan dan infrastruktur perlu mendapat perhatian serius karena berdampak langsung terhadap ketersediaan pangan dan kesejahteraan masyarakat.
Koordinator Advokasi YDPK, Rohani Manalu, memaparkan bahwa pihaknya bersama Petrasa telah melakukan riset di lima desa yang dinilai rentan pangan. Kelima desa tersebut yakni Lau Sireme di Kecamatan Tigalingga, Bongkaras di Kecamatan Silima Pungga-Pungga, Pandiangan di Kecamatan Lae Parira, Lae Itam di Kecamatan Siempat Nempu Hilir, serta Sileuleu Parsaoran di Kecamatan Sumbul.
“Dari hasil riset yang kita lakukan terhadap lima desa itu, kerusakan infrastruktur jalan dan lingkungan menjadi penyebab utama yang mengancam ketersediaan bahan pangan,” ungkap Rohani.
Menurutnya, pembabatan kawasan hutan dan kehadiran perusahaan pertambangan turut menjadi perhatian karena dinilai berpotensi mengancam keberlangsungan pertanian masyarakat. Di sisi lain, kerusakan jalan penghubung antardusun, antardesa, hingga antarkecamatan juga memperlambat aktivitas ekonomi warga.
Rohani menjelaskan, kondisi jalan yang buruk berdampak pada proses pengangkutan dan pemasaran hasil pertanian. Agen pengumpul hasil bumi disebut cenderung membeli hasil panen dengan harga rendah karena menghadapi kendala distribusi.
Situasi tersebut berpotensi mengurangi pendapatan petani, sekaligus menyulitkan masyarakat mempertahankan keberlanjutan usaha pertanian mereka.
Hasil riset YDPK dan Petrasa rencananya akan dipaparkan dalam dialog publik di Gedung Balai Budaya Sidikalang, Jumat (16/10). Forum tersebut diharapkan menjadi ruang untuk membahas berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat, mulai dari lingkungan, infrastruktur jalan, ekonomi, kesehatan, hingga kebijakan Pemerintah Kabupaten Dairi di bawah kepemimpinan Bupati Vickner Sinaga.
Direktur YDPK, Santun Sinaga, bersama Rohani Manalu dan Staf Petrasa, Duat Sihombing, juga mengapresiasi peran media di Kabupaten Dairi yang selama ini membantu memublikasikan pendampingan dan advokasi terhadap masyarakat.
Duat menegaskan, media merupakan mitra strategis dalam menyampaikan persoalan yang dihadapi warga. Namun, ia menekankan pentingnya profesionalisme jurnalistik dalam menjalankan fungsi pemberitaan.
“Kami bukan mengajak media berpihak dengan kami dan melawan pihak lain. Karena kami anggap pemerintah, media, Petrasa dan YDPK tujuannya sama, untuk mendorong kesejahteraan rakyat,” ujarnya.
Ia menambahkan, masukan dari media dapat menjadi bahan bagi YDPK dan Petrasa untuk menyampaikan kritik serta saran kepada pemerintah terkait persoalan yang membutuhkan penyelesaian.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Aliansi Petani untuk Keadilan, Sandi Panjaitan, bersama Gerson Tampubolon, warga Desa Bongkaras, Kecamatan Silima Pungga-Pungga, turut menyampaikan persoalan yang dihadapi masyarakat setempat.
Sandi mengatakan, salah satu persoalan yang kini meresahkan warga adalah klaim bahwa tanah masyarakat masuk dalam kawasan hutan. Menurutnya, persoalan tersebut telah disuarakan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi, tetapi belum mendapat tanggapan serius sebagaimana yang diharapkan masyarakat.
Ia juga menyoroti kehadiran PT Dairi Prima Mineral (DPM). Sandi menilai dukungan pemerintah dalam memperjuangkan perlindungan lingkungan dan ruang hidup masyarakat masih perlu dipertanyakan.“Kami masyarakat akan tetap mempertahankan hak hidup,” tegasnya.
Sementara itu, Gerson Tampubolon menyebut Desa Bongkaras merupakan wilayah yang berada di ring satu PT DPM. Desa tersebut memiliki empat dusun yang disebut masuk dalam wilayah konsesi perusahaan.
Menurut Gerson, aktivitas perusahaan pertambangan menjadi perhatian masyarakat karena dinilai berpengaruh terhadap pertanian warga sekitar. Ia juga menyampaikan bahwa beberapa kejadian banjir dikaitkan warga dengan kehadiran perusahaan tersebut.
Terbaru, luapan Sungai Bongkaras dilaporkan merusak areal pertanian masyarakat yang berada di sekitar aliran sungai. Kejadian itu menyebabkan kerugian bagi petani setempat.
Persoalan tersebut, bersama temuan mengenai kerusakan lingkungan dan infrastruktur jalan, menjadi bagian dari isu yang disoroti YDPK dan Petrasa. Kedua lembaga berharap dialog publik mendatang dapat membuka ruang pembahasan yang lebih luas agar persoalan masyarakat mendapat perhatian dan tindak lanjut dari pihak terkait. (rud/ila)
