27.8 C
Medan
Saturday, May 11, 2024

Guru PNS dan Jumlah Siswa Terus Berkurang Disdik Dairi Grouping SD

ILUSTRASI: Seorang guru SD honor saat bersama muridnya.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kabupaten Dairi mengalami kekurangan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), plus jumlah siswa yang terus menurun. Merespon kondisi ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Dairi melakukan grouping atau pengelompokan sekolah dasar (SD) yang berdekatan.

“Tenaga pendidik/guru untuk tingkat pendidikan SD di Dairi sangat kurang. Jumlah guru PNS yang mengajar di SD sebanyak 1.706 orang. Sebelumnya, jumlah SD di Dairi 253 sekolah. Setelah dilakukan pengelompokan, menjadi 244 sekolah. Pengelompokan ini berlaku Januari 2020 dan akan terus berlanjut. Fokus pada sekolah yang berdekatan,” kata Kepala Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Dairi, Elvis Panggabean, Selasa (14/1).

Saat ini, masih terdapat SD yang guru PNS-nya hanya satu orang, yaitu kepala sekolah. Hal itu terdapat pada SD Kuta Karangan dengan jumlah siswa 45 orang, SD Parbuluan Sitohang dengan jumlah siswa 61 orang, SD Sonsang dengan jumlah siswa 53 orang, SD 23 Sumbul dengan jumlah siswa 47 orang, SD 72 Soban dengan jumlah siswa 45 orang, SD Lau Pangkeruken dengan jumlah 51 orang. Dan masih terdapat SD lain, yang guru PNS-nya 2-6 orang.

Padahal, lanjut dia, seyogianya satu SD memiliki minimal 11 guru PNS, dengan rata- rata 6 rombongan belajar (Rombel). Bahkan di Kecamatan Pegagan Hilir terdapat 60 orang guru PNS di 17 sekolah dasar. Untuk mengantisipasi kekurangan guru, kepala sekolah merekrut tenaga honorer, sehingga tenaga pengajar di sekolah itu mencukupi. Sebab minimnya guru PNS di SD sangat mempengaruhi kualitas pendidikan.

Menurut Elvis, semakin sedikit siswa di sekolah, semangat guru PNS menurun. Dampaknya, guru sering meminta pindah ke sekolah lain. Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan Dairi akan terus melakukan pengelompokan dan pemerataan guru, sehingga tidak ada lagi sekolah yang guru PNS-nya satu orang.

“Memang ada kendala pada pengelompokan termasuk orangtua siswa. Karena itu kita akan terlebih dahulu menyosialisasikan dengan mengundang camat, guru, tokoh masyarakat dan orangtua siswa,” sebut Elvis. (rud)

ILUSTRASI: Seorang guru SD honor saat bersama muridnya.

DAIRI, SUMUTPOS.CO – Kabupaten Dairi mengalami kekurangan guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS), plus jumlah siswa yang terus menurun. Merespon kondisi ini, Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Dairi melakukan grouping atau pengelompokan sekolah dasar (SD) yang berdekatan.

“Tenaga pendidik/guru untuk tingkat pendidikan SD di Dairi sangat kurang. Jumlah guru PNS yang mengajar di SD sebanyak 1.706 orang. Sebelumnya, jumlah SD di Dairi 253 sekolah. Setelah dilakukan pengelompokan, menjadi 244 sekolah. Pengelompokan ini berlaku Januari 2020 dan akan terus berlanjut. Fokus pada sekolah yang berdekatan,” kata Kepala Bidang Pendidikan SD pada Dinas Pendidikan Dairi, Elvis Panggabean, Selasa (14/1).

Saat ini, masih terdapat SD yang guru PNS-nya hanya satu orang, yaitu kepala sekolah. Hal itu terdapat pada SD Kuta Karangan dengan jumlah siswa 45 orang, SD Parbuluan Sitohang dengan jumlah siswa 61 orang, SD Sonsang dengan jumlah siswa 53 orang, SD 23 Sumbul dengan jumlah siswa 47 orang, SD 72 Soban dengan jumlah siswa 45 orang, SD Lau Pangkeruken dengan jumlah 51 orang. Dan masih terdapat SD lain, yang guru PNS-nya 2-6 orang.

Padahal, lanjut dia, seyogianya satu SD memiliki minimal 11 guru PNS, dengan rata- rata 6 rombongan belajar (Rombel). Bahkan di Kecamatan Pegagan Hilir terdapat 60 orang guru PNS di 17 sekolah dasar. Untuk mengantisipasi kekurangan guru, kepala sekolah merekrut tenaga honorer, sehingga tenaga pengajar di sekolah itu mencukupi. Sebab minimnya guru PNS di SD sangat mempengaruhi kualitas pendidikan.

Menurut Elvis, semakin sedikit siswa di sekolah, semangat guru PNS menurun. Dampaknya, guru sering meminta pindah ke sekolah lain. Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan Dairi akan terus melakukan pengelompokan dan pemerataan guru, sehingga tidak ada lagi sekolah yang guru PNS-nya satu orang.

“Memang ada kendala pada pengelompokan termasuk orangtua siswa. Karena itu kita akan terlebih dahulu menyosialisasikan dengan mengundang camat, guru, tokoh masyarakat dan orangtua siswa,” sebut Elvis. (rud)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/