Foto Kombinasi: Danil Siregar-Sumut Pos/RIADI dan Bayu-PM Para penerima dana Bansos Sumut, dari atas kiri ke kanan: Bendahara MUI Sumut, Ketua Asosiasi Provinsi Kembar Guangdong Indra Wahidin, Ketua PW Muhammdiyah Sumut Asmuni, (Bawah) Mantan DPRD Sumut fraksi Demokrat Hasbullah Hadi, Sekretaris Koni Sumut Khairul Asmi, Ketua MUI Sumut Abdullah Syah, Ketua Al Wasliyah Sumut Hardi Mulyono, Ketua Kwarda Pramuka Sumut Nurdin Lubis, menghadiri pemeriksaan Kejagung RI terkait dana Bansos di Kejari Medan, Kamis (15/10/2015).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Agung masih mendalami dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengusutan bansos itu dipastikan tidak ada hubungannya dengan penetapan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebagai tersangka gratifikasi penanganan perkara bansos yang diusut kejaksaan.
Jaksa Agung Prasetyo menegaskan, pengusutan bansos di Kejagung jalan terus. Bahkan, kata dia, tim penyidik diberangkatkan ke Medan kemarin untuk memeriksa ratusan orang saksi lagi.
“Kenapa tidak (lanjut)? Sejak kemarin tim kami berangkat ke Medan akan memeriksa 300 orang lagi,” kata Prasetyo di Kejagung, Jumat (16/10).
Dia mengatakan, tim jaksa nanti juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa laporan para penerima dana bansos di Sumut. “Ini kami kerjakan, tidak pernah kami berhenti,” kata mantan anak buah Surya Paloh di Partai Nasdem ini.
Prasetyo tak mempersoalkan jika KPK ingin mengambil alih kasus bansos yang tengah digarap Kejagung. Menurut dia, KPK memiliki hak untuk melakukan supervise dan koordinasi. “Kalau mereka menyatakan perlu diambil, ya silahkan ambil,” katanya.
Namun, dia menegaskan, sampai saat ini tidak ada pembicaraan KPK akan mengambil alih. Bahkan, kata dia, Ketua KPK menegaskan pengusutan berjalan masing-masing sesuai dengan apa yang ditangani.
Lantas mengapa belum tetapkan tersangka? Lagi-lagi dia menegaskan, memang tidak ada kendala dalam menetapkan tersangka.
“Kami hati-hati saja kendalanya. Anda tahu persis bagaimana sekarang ini setiap ada yang ditetapkan tersangka selalu mengajukan praperadilan,” tuntasnya. (boy/jpnn)
Foto Kombinasi: Danil Siregar-Sumut Pos/RIADI dan Bayu-PM Para penerima dana Bansos Sumut, dari atas kiri ke kanan: Bendahara MUI Sumut, Ketua Asosiasi Provinsi Kembar Guangdong Indra Wahidin, Ketua PW Muhammdiyah Sumut Asmuni, (Bawah) Mantan DPRD Sumut fraksi Demokrat Hasbullah Hadi, Sekretaris Koni Sumut Khairul Asmi, Ketua MUI Sumut Abdullah Syah, Ketua Al Wasliyah Sumut Hardi Mulyono, Ketua Kwarda Pramuka Sumut Nurdin Lubis, menghadiri pemeriksaan Kejagung RI terkait dana Bansos di Kejari Medan, Kamis (15/10/2015).
JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kejaksaan Agung masih mendalami dugaan korupsi dana bantuan sosial dan hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Pengusutan bansos itu dipastikan tidak ada hubungannya dengan penetapan Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella sebagai tersangka gratifikasi penanganan perkara bansos yang diusut kejaksaan.
Jaksa Agung Prasetyo menegaskan, pengusutan bansos di Kejagung jalan terus. Bahkan, kata dia, tim penyidik diberangkatkan ke Medan kemarin untuk memeriksa ratusan orang saksi lagi.
“Kenapa tidak (lanjut)? Sejak kemarin tim kami berangkat ke Medan akan memeriksa 300 orang lagi,” kata Prasetyo di Kejagung, Jumat (16/10).
Dia mengatakan, tim jaksa nanti juga berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memeriksa laporan para penerima dana bansos di Sumut. “Ini kami kerjakan, tidak pernah kami berhenti,” kata mantan anak buah Surya Paloh di Partai Nasdem ini.
Prasetyo tak mempersoalkan jika KPK ingin mengambil alih kasus bansos yang tengah digarap Kejagung. Menurut dia, KPK memiliki hak untuk melakukan supervise dan koordinasi. “Kalau mereka menyatakan perlu diambil, ya silahkan ambil,” katanya.
Namun, dia menegaskan, sampai saat ini tidak ada pembicaraan KPK akan mengambil alih. Bahkan, kata dia, Ketua KPK menegaskan pengusutan berjalan masing-masing sesuai dengan apa yang ditangani.
Lantas mengapa belum tetapkan tersangka? Lagi-lagi dia menegaskan, memang tidak ada kendala dalam menetapkan tersangka.
“Kami hati-hati saja kendalanya. Anda tahu persis bagaimana sekarang ini setiap ada yang ditetapkan tersangka selalu mengajukan praperadilan,” tuntasnya. (boy/jpnn)
