MEDAN, SUMUTPOS.CO – Kalangan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara meminta Danlanal Sibolga dicopot dari jabatannya, jika di lembaganya ada terbukti melakukan pungutan liar (pungli) terhadap para nelayan di kawasan Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng).
Desakan ini menyusul maraknya isu dan laporan di Kota Sibolga terkait akan adanya aksi besar-besaran dari kalangan masyarakat nelayan, yang akan mengadukan dugaan pungli oleh oknum Lanal Sibolga.
“Kita minta isu dan laporan soal akan adanya demo besar-besaran masyarakat nelayan terkait dugaan pungli di Lanal Sibolga tersebut harus segera diinvestigasi. Jika memang ada bukti para prajurit atau pimpinan di Lanal Sibolga melakukan pungli terhadap nelayan, maka kita minta instansi diatasnya yakni Danlantamal II/Padang hingga KSAL agar mencopot jabatannya,”kata Anggota DPRD Sumut, Pdt Berkat Kurniawan Laoli didampingi sejumlah anggota dewan di antaranya, Tuahman Franciscus Purba, Rahmansyah Sibarani, Dimas Tri Adji, Erwinsyah Tanjung, Parsaulian dan Ricky Anthony kepada wartawan, Selasa (15/10).
Berkat juga meminta kepada nelayan di Sibolga-Tapteng, agar menyampaikan keluhan dan dugaan pungli tersebut ke lembaga terkait.
Yakni, lanjut dia, baik ke DPRD Sibolga maupun Tapteng, Danlantamal bahkan DPRD Sumut.
“Khusus ke DPRD Sumut kita menunggu laporan dan bukti dari masyarakat nelayan tersebut, agar bisa ditindaklanjuti dan dibahas di komisi terkait dewan. Sebab kita tidak ingin nelayan kita sebagai ujung tombak memenuhi gizi dan makanan kalangan masyarakat ini disakiti oleh pihak-pihak tidak bertanggungjawab,”ujarnya.
Lebihlanjut Berkat juga berharap kepada masyarakat nelayan yang akan melakukan aksi nantinya agar dilakukan dengan damai dan tertib, tanpa ada melanggar aturan yang berlaku.
“Tetap jaga aturan dan ikuti prosedur dalam menyampaikan aksi unjukrasa. Jika perlu sampaikan ke DPRD Sumut, sebab saya pribadi menyatakan akan selalu terdepan dalam membela masyarakat nelayan,”tegasnya. (adz)
