“Kami sangat berharap, apa solusi yang ditawarkan kepada kami. Kalau Kementerian LHK dan UNESCO khawatir terjadi penebangan hutan maupun punahnya flora dan fauna, kami memberikan tawaran agar sepanjang 5,3 Km jalan yang akan diperbaiki, dipagar atau dibuat jalan layang, sehinga tidak akan terganggu flora dan fauna,” sebut Baskami.
Kata Politisi PDI-P ini jalan alternatif tersebut sudah berstatus jalan provinsi sejak 8 tahun lalu dan sudah masuk dalam RPJMP (Rencana Pembangunan Jangka Menegah Pusat) maupun RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah).
“Kawasan TNGL selama ini dianggap sangat rawan disentuh, tidak boleh diganggu dan dibangun, karena akan ditegur UNESCO. Tapi apakah lebih penting kita menyelamatkan flora dan fauna seperti monyet dan gajah daripada nyawa manusia, jika sewaktu-waktu Gunung Sinabung dilanda erupsi, sebab jalan tersebut merupakan satu-satunya jalan evakuasi dari Karo ke Langkat,”tuturnya.
Bupati Pak Pak Barat, Remigo sangat sangat berharap agar Kementerian LHK dapat segera mengeluarkan izin kelanjutan pembangunannya. Sebab, jalan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat Kabupaten Karo, Dairi, Humbahas, Pakpak Bharat, Langkat maupun Binjai, guna mengatasi kemacetan arus lalu-lintas Medan – Brastagi yang sudah sangat padat. (rel/dik/yaa)