SAMOSIR, SUMUTPOS.CO – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komjen Pol Arief Sulistyanto menyebut, perkembangan kawasan Danau Toba yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Utara sangat pesat dan luar biasa. Salah satunya adalah objek wisata Kaldera yang menjadi magnet untuk dikunjungi wisatawan dari berbagai daerah untuk menikmati pesona pemandangan yang eksotik.
Kabaharkam Polri Komjen Pol Arief Sulistyanto yang saat itu didampingi Kopolda Sumut Irjen Pol RZ Panca Putra Simanjuntak, juga tidak mau ketinggalan mengunjungi lokasi wisata Kaldera yang berada di kawasan Danau Toba. Arief terlihat sangat menikmati suasana panorama alam wisata Kaldera dalam rangka kunjungan kerja ke Provinsi Sumut.
Selama berada di Kadera, Arief mendengar penjelasan dari pengelola tentang rencana pembangunan Kaldera Resort. Kaldera merupakan salah satu destinasi wisata super prioritas kawasan Danau Toba dan menjadi proyek nasional pemerintah pusat.
Arief mengungkapkan, pemerintah telah mencanangkan kawasan Danau Toba sebagain destinasi wisata dunia dengan menyatukan delapan kabupaten yakni Simalungun, Toba, Samosir, Tapanuli Utara, Karo, Pakpak Bharat, dan Dairi.
Apresiasi yang setinggi-tingginya juga disampaikannya kepada Kapolda Sumut yang sangat gencar dalam mendukung program prioritas nasional khususnya daerah pariwisata super prioritas Danau Toba. Menurut dia, program nasional tersebut dapat terwujud dengan koordinasi yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan yang ada di tingkat provinsi maupun kabupaten di sekitar Danau Toba.
“Nantinya untuk meningkatkan pengamanan di kawasan Danau Toba denga segera dibentuk Polres Pariwisata Danau Toba dalam memberikan pelayanan keamanan kepada wisatawan saat berkunjung ke daerah pariwisata super prioritas Danau Toba,” kata Kabaharkam Polri itu.
Bangun Polres Pariwisata
Kabaharkam Polri, Komjen Arief Sulistyanto juga sempat mewacanakan pembangunan Polres Pariwisata di kawasan Danau Toba. Wacana pembangunan Polres Pariwisata ini berkenaan dengan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) yang digagas pemerintah pusat.
Wacana Polres Pariwisata ini dicetuskan Kabaharkam Komjen Arief Sulistyanto ketika menyambangi makam Raja Sisingamangaraja XII, Kota Balige. Namun, Arief tak menjelaskan lebih lanjut soal wacananya ini.
Dia tidak mendetail dimana Polres Pariwisata akan dibangun, dan kapan akan dilaksanakan.
Mengenai wacana pembangunan Polres Pariwisata ini, Pemkab Toba sendiri mengaku belum tahu dimana mako tersebut akan dibangun. “Soal pembangunan (Polres Pariwisata), kami belum tahu lokasi pastinya,” kata Plt Kadis Kominfo Toba, Sesmon Butarbutar, Senin (16/5).
Sesmon menduga, wacana pembangunan Polres Pariwisata ini tak terlepas dari upaya kepolisian menjaga keamanan di wilayah DPSP. Sebab, kata dia, jika DPSP berkembang, otomatis pengunjung yang datang bukan cuma dari dalam negeri, tapi juga dari mancanegara.
“Dugaan kami kawasan Toba kemungkinan menjadi tempat Polres Pariwisata tersebut. Untuk itu, kami akan tetap berkoordinasi dengan pihak Polres Toba dan Polda Sumatera Utara,” kata Sesmon.
Dia mengatakan, kehadiran Polres Pariwisata ini nantinya untuk mengamankan kegiatan yang dilakukan wisatawan. “Dan juga menangani kasus-kasus yang menjerat turis asing selama berlibur ke wilayah wisata di perairan Danau Toba,” katanya.
Sesmon mencontohkan, kasus-kasus yang mungkin bakal ditangani Polres Pariwisata itu mungkin berkaitan dengan hilangnya wisatawan, atau anggota keluarganya. Kemudian, bisa saja mengenai kasus kehilangan barang atau uang milik wisatawan. “Mabuk, dan kasus-kasus lain yang berujung pada tindak kriminal yang dialami pelaku wisata,” pungkasnya.
Percantik Kawasan Tomok
Pemerintah segera melakukan penataan terhadap kawasan Tomok di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, dalam rangka mendukung Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Danau Toba. Bupati Samosir, Vandigo Gultom mengungkapkan, pihaknya mengapresiasi semua pihak, khususnya Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang telah mendukung percepatan penataan kawasan Tomok sebagai salah satu ikon wisata di Kabupaten Samosir.
“Ke depan kami berharap, semua stakeholder yang terlibat dapat terus berkoordinasi agar setiap permasalahan dapat diselesaikan secara bersama dan penataan kawasan Tomok bisa direalisasikan,” katanya.
Kepala Bappeda Kabupaten Samosir, Rajoki Simarmata menjelaskan untuk penataan kawasan Tomok yang menghubungkan tiga pelabuhan yang ada di Desa Tomok Parsaoran dan Desa Tomok Induk.
Dari hasil pendataan dan komunikasi dengan seluruh masyarakat yang terimbas pada deliniasi kawasan Tomok, ada sebanyak 27 pemilik lahan di Tomok Parsaoran dan 23 pemilik lahan di Desa Tomok Induk. Dari keseluruhan pemilik lahan tersebut sudah memberikan surat pernyataan dan kesediaan yang sudah disampaikan kepada Ditjen Cipta Karya.
Rajoki juga menjelaskan, sampai saat ini kondisi lahan yang menjadi bagian deliniasi kawasan Tomok sudah clean and clear.
Ia juga berharap detail engineering design (DED) yang saat ini sedang disusun oleh konsultan dapat segera diselesaikan agar bisa didiskusikan kembali dengan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Samosir.
Untuk membahas penataan kawasan Tomok lebih lanjut, Pemerintah Kabupaten Samosir akan mengadakan focus group discussion (FGD) yang melibatkan semua stakeholder yang terlibat, agar penataan Kawasan Tomok ini dapat mengakomodasi semua masyarakat yang terdampak dan penataan ini bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Samosir.
Kasubdit Wilayah I Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman (PKP) Dirjen Cipta Karya Airin menjelaskan penataan wilayah Tomok merupakan perintah langsung Presiden Joko Widodo (Jokowi). Wilayah Tomok merupakan salah satu prioritas dalam pengembangan KSPN Danau Toba yang mana menjadi salah satu pintu masuk menuju Kabupaten Samosir. (dwi/trb/ant/adz)
