25 C
Medan
Wednesday, July 3, 2024

Giliran Kepala BKD Diserang Guru

Carut Marut Dunia Pendidikan Binjai Pasca Mutasi Kepsek

BINJAI- Mutasi besar-besaran dilakukan Wali Kota Binjai HM Idham, terhadap ratusan kepala sekolah (Kepsek) beberapa waktu lalu, terus menuai masalah.

Setelah sebelumnya Wali Kota Binjai HM Idham nyaris di hajar guru, kini giliran Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Binjai Amir Hamzah diserang oknum guru, usai melaksanakan rapat paripurna pembahasan P-APBD 2011 di gedung DPRD Binjai, Jumat (16/9).

Pantauan wartawan Sumut Pos di gedung dewan, dalam lanjutan sidang paripurna ini, tidak terlihat wajah Wali Kota Binjai HM Idaham. Yang terlihat hanya Wakil Wali Kota Binjai Timbas Tarigan.

Peristiwa amat memalukan dan mencoreng wajah Kota Binjai ini, terjadi saat sidang lanjutan paripurna P-APBD diskor Ketua DPRD Binjai Ir Haris Harto, yang sekaligus menjadi pimpinan sidang.
Begitu Haris Harto memukul palu dan menetapkan sidang paripurna dilanjutkan Kamis (22/9) mendatang, seluruh peserta sidang terlihat berdiri untuk meninggalkan gedung DPRD Binjai.
Ketika peserta sidang masih saling bersalaman, oknum guru Aminton Pakpahan, yang sejak awal mengikuti sidang, menghampiri Kepala BKD Amir Hamzah yang duduk bersama unsur muspida.
Tanpa disangka-sangka, Aminton yang sebelumnya sempat ikut bersalaman dengan sejumlah anggota dewan, langsung menyerang Amir Hamzah dan memarahinya.

“Sudah tidak benar ini semua, bagaimana dunia pendidikan ini bisa maju. Sementara semua aturan sudah dilanggar,” teriak Aminton di hadapan Amir.

Tak sampai disitu, karena Aminton terus meluapkan emosinya kepada Amir Hamzah, menyulut emosi Kepala BKD yang diangkat Wali Kota Binjai dari Langkat itu. “Bapak seharusnya tidak berada di sini (gedung DPRD, Red). Tugas bapak saat ini mengajar,” balas Amir.

Mendengar jawaban Amir, membuat Aminton semakin emosi dan menghalau Amir Hamzah di tengah kerumunan peserta sidang.

“Jangan cerita peraturan kau Amir,” teriak Aminton berupaya melepaskan diri dari pegangan sejumlah anggota dewan.  Beruntung, Amir diselamatkan sejumlah anggota dewan yang ada di ruang sidang, hingga adu jotos pun terhindarkan.

Aminton Pakpahan, kepada wartawan Sumut Pos mengaku, ia sudah siap jika dikenakan PP 53 tentang disiplin PNS. “Kami sudah siap dengan sanski diberikan. Kalau kami tidak siap, untuk apa kami lakukan ini semua. Lagian, Pemko Binjai saat ini sibuk cerita tentang peraturan, tetapi peraturan itu secara nyata sudah dilanggarnya sendiri. Bagaimana tidak, mutasi ratusan Kepsek ini dilakukan tanpa sepengetahuan kami, tanpa ada serah terima, dan masih banyak pelanggaran peraturan lainnya. Apa ini yang dinamakan peraturan,” tegas Aminton.

Menanggapi adanya peristiwa ini, Wakil Wali Kota Binjai Timbas Tarigan, kepada Sumut Pos mengatakan, hal itu wajar terjadi atau dilakukan oleh setiap orang yang merasa kurang puas dengan kebijakan Wali Kota Binjai.

“Sepanjang tidak anarkis, kita tetap terima hal itu. Sekarang ini masalahnya, hanya ketidak puasan terhadap kebijakan yang diambil Wali Kota. Jadi, sekarang ini mereka sudah menempuh jalur hukum. Untuk itu, kita tunggu saja putusan hukumnya. Apalagi, negara kita ini negara hukum. Dengan mutasi yang dilakukan ini, kami tetap menjalankannya sembari menunggu hasil dari putusan hukum yang sekarang ini masih berlangsung,” ujar Timbas.

Sementara itu, Ketua DPRD Binjai Ir Haris Harto, yang sebelumnya sudah berjanji akan mengambil jawaban tertulis dari Pemko Binjai terkait mutasi ratusan Kepsek mengatakan, pihaknya akan memberikan jawaban itu hari Senin depan
“Seperti yang saya sampaikan saat menutup sidang paripurna tadi, kami minta kepada Pemko untuk menyerahkan jawaban secara tertulis hari Senin mendatang. Hal itu kami lakukan, agar kami juga dapat menjelaskan kepada ratusan Kepsek yang terus menuntut jawaban kepada kami,” ujar Haris Harto.

Menanggapi kebijakan Wali Kota Binjai, yang dinilai membuat Kota Binjai tidak kondusif, Haris Harto mangatakan, apa yang dilakukan Wali Kota dengan kebijakannya sah-sah saja. “Namun menurut saya, ada baiknya jika kebijakan mutasi Kepsek dilakukan secara bertahap, mulai dari SD, SMP dan SMA. Hal itu dilakukan agar suasana tetap kondusif, tidak seperti yang kita lihat saat ini,” usul Haris.(dan)

Carut Marut Dunia Pendidikan Binjai Pasca Mutasi Kepsek

BINJAI- Mutasi besar-besaran dilakukan Wali Kota Binjai HM Idham, terhadap ratusan kepala sekolah (Kepsek) beberapa waktu lalu, terus menuai masalah.

Setelah sebelumnya Wali Kota Binjai HM Idham nyaris di hajar guru, kini giliran Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Binjai Amir Hamzah diserang oknum guru, usai melaksanakan rapat paripurna pembahasan P-APBD 2011 di gedung DPRD Binjai, Jumat (16/9).

Pantauan wartawan Sumut Pos di gedung dewan, dalam lanjutan sidang paripurna ini, tidak terlihat wajah Wali Kota Binjai HM Idaham. Yang terlihat hanya Wakil Wali Kota Binjai Timbas Tarigan.

Peristiwa amat memalukan dan mencoreng wajah Kota Binjai ini, terjadi saat sidang lanjutan paripurna P-APBD diskor Ketua DPRD Binjai Ir Haris Harto, yang sekaligus menjadi pimpinan sidang.
Begitu Haris Harto memukul palu dan menetapkan sidang paripurna dilanjutkan Kamis (22/9) mendatang, seluruh peserta sidang terlihat berdiri untuk meninggalkan gedung DPRD Binjai.
Ketika peserta sidang masih saling bersalaman, oknum guru Aminton Pakpahan, yang sejak awal mengikuti sidang, menghampiri Kepala BKD Amir Hamzah yang duduk bersama unsur muspida.
Tanpa disangka-sangka, Aminton yang sebelumnya sempat ikut bersalaman dengan sejumlah anggota dewan, langsung menyerang Amir Hamzah dan memarahinya.

“Sudah tidak benar ini semua, bagaimana dunia pendidikan ini bisa maju. Sementara semua aturan sudah dilanggar,” teriak Aminton di hadapan Amir.

Tak sampai disitu, karena Aminton terus meluapkan emosinya kepada Amir Hamzah, menyulut emosi Kepala BKD yang diangkat Wali Kota Binjai dari Langkat itu. “Bapak seharusnya tidak berada di sini (gedung DPRD, Red). Tugas bapak saat ini mengajar,” balas Amir.

Mendengar jawaban Amir, membuat Aminton semakin emosi dan menghalau Amir Hamzah di tengah kerumunan peserta sidang.

“Jangan cerita peraturan kau Amir,” teriak Aminton berupaya melepaskan diri dari pegangan sejumlah anggota dewan.  Beruntung, Amir diselamatkan sejumlah anggota dewan yang ada di ruang sidang, hingga adu jotos pun terhindarkan.

Aminton Pakpahan, kepada wartawan Sumut Pos mengaku, ia sudah siap jika dikenakan PP 53 tentang disiplin PNS. “Kami sudah siap dengan sanski diberikan. Kalau kami tidak siap, untuk apa kami lakukan ini semua. Lagian, Pemko Binjai saat ini sibuk cerita tentang peraturan, tetapi peraturan itu secara nyata sudah dilanggarnya sendiri. Bagaimana tidak, mutasi ratusan Kepsek ini dilakukan tanpa sepengetahuan kami, tanpa ada serah terima, dan masih banyak pelanggaran peraturan lainnya. Apa ini yang dinamakan peraturan,” tegas Aminton.

Menanggapi adanya peristiwa ini, Wakil Wali Kota Binjai Timbas Tarigan, kepada Sumut Pos mengatakan, hal itu wajar terjadi atau dilakukan oleh setiap orang yang merasa kurang puas dengan kebijakan Wali Kota Binjai.

“Sepanjang tidak anarkis, kita tetap terima hal itu. Sekarang ini masalahnya, hanya ketidak puasan terhadap kebijakan yang diambil Wali Kota. Jadi, sekarang ini mereka sudah menempuh jalur hukum. Untuk itu, kita tunggu saja putusan hukumnya. Apalagi, negara kita ini negara hukum. Dengan mutasi yang dilakukan ini, kami tetap menjalankannya sembari menunggu hasil dari putusan hukum yang sekarang ini masih berlangsung,” ujar Timbas.

Sementara itu, Ketua DPRD Binjai Ir Haris Harto, yang sebelumnya sudah berjanji akan mengambil jawaban tertulis dari Pemko Binjai terkait mutasi ratusan Kepsek mengatakan, pihaknya akan memberikan jawaban itu hari Senin depan
“Seperti yang saya sampaikan saat menutup sidang paripurna tadi, kami minta kepada Pemko untuk menyerahkan jawaban secara tertulis hari Senin mendatang. Hal itu kami lakukan, agar kami juga dapat menjelaskan kepada ratusan Kepsek yang terus menuntut jawaban kepada kami,” ujar Haris Harto.

Menanggapi kebijakan Wali Kota Binjai, yang dinilai membuat Kota Binjai tidak kondusif, Haris Harto mangatakan, apa yang dilakukan Wali Kota dengan kebijakannya sah-sah saja. “Namun menurut saya, ada baiknya jika kebijakan mutasi Kepsek dilakukan secara bertahap, mulai dari SD, SMP dan SMA. Hal itu dilakukan agar suasana tetap kondusif, tidak seperti yang kita lihat saat ini,” usul Haris.(dan)

Artikel Terkait

Terpopuler

Artikel Terbaru

/