Hunian Tetap Korban Erupsi Sinabung Terbengkalai

KARO, SUMUTPOS.CO – Meski gunung Sinabung tak erupsi lagi sejak lebaran bulan Juni tahun lalu, namun dampaknya masih menyisakan penderitaan berkepanjangan bagi ribuan pengungsi. Relokasi mandiri tahap II amburadul, sewa rumah dan lahan pun tak kunjung cair.

Warga pengungsi dari empat desa masing-masing Berastepu, Gurukinayan, Gamber dan Kuta Tonggal mengaku sudah muak dan kecewa dengan janji-janji Pemkab dan BPBD Karo yang tak kunjung terealisasi.

Mereka kian frustasi melihat pembangunan hunian tetap (huntap) relokasi mandiri tahap II yang dilakukan BPBD Karo, tak kunjung selesai. Beberapa lokasi huntap yang bertahun-tahun terbengkalai itu berada di Gang Garuda, Desa Kacaribu, Desa Kutambelin, Desa Surbakti dan Desa Nang Belawan I dan II.

“Sampai hari ini semua bangunan huntap tidak layak huni dan tak dilengkapi fasilitas umum seperti listrik, air dan lainnya. Hampir semuanya bermasalah,” lirih Moral Sitepu, seorang pengungsi asal Desa Gurukinayan pada kru koran ini, Kamis (17/1) siang.

Kondisi terparah terjadi di Desa Kacaribu dimana meteran listriknya belum dipasang, air sumur bor juga belum bisa dimanfaatkan.

Kondisi lebih buruk juga terjadi di relokasi mandiri Jalan Veteran, Gang Garuda yang pembangunan huntap dan fasilitasnya belum selesai. “Relokasi di Kuta Mbelin, Desa Surbakti dan Nangbelawan I dan II juga sama. Pokoknya sangat menyedihkanlah. Seolah-olah kami ini bukan manusia,” ungkap Sitepu.

Mirisnya lagi, meski tak layak namun sebagian pengungsi sudah ada yang bertahan menempati huntap yang tak dilengkapi fasilitas tersebut. “Mau tak mau sebagian pengungsi terpaksa bertahan dan tinggal di sana. Sementera jatah hidup (jadup) yang dijanjikan pemerintah pun belum cair sampai hari ini. Kami hanya bisa pasrah, bahkan banyak pengungsi yang didera penyakit serius memikirkan kondisi rumah huniaannya yang tak kunjung selesai,” aku Sitepu.

Berlarut-larutnya pembangunan huntap ini diduga terjadi karena dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan. “Sebenarnya warga pengungsi tetap mempertanyakan keberadaan pemerintah dalam menangani relokasi mandiri ini. Asumsi kami, relokasi ini dijadikan ajang mega proyek untuk meraup keuntungan ,” tegas Sitepu.

Meski sudah lelah dalam kondisi terjepit, warga pengungsi berharap Pemkab Karo lebih tulus melayani rakyatnya dan membuat kebijakan dengan hati nurani. “Sudah 6 tahun kami hidup terombang-ambing, kami merasa dihina, dibohongi, dibodoh-bodohi dan sangat teraniaya dengan kondisi ini,” tandas Sitepu.

Kalak BPBD Karo, Martin Sitepu saat dihubungi mengakui pembangunan huntap mandiri tahap II memang belum rampung.

“Pembangunan huntap masih berlangsung, fasilitas umum seperti listrik sudah dipasang, hanya di Kuta Mbelin saja yang belum karena dilarang oleh masyarakat. Saat ini kita juga sudah mempersiapkan pencairan dana sewa rumah selama dua bulan. Dalam waktu dekat ini dana itu akan ditransfer ke rekening masing-masing ,” aku Martin seraya mengaku tak bisa bicara panjang lebar karena sedang menyetir.

Seperti diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo tahun 2016 lalu telah merealisasikan dana hibah Relokasi Mandiri tahap II (kedua) sebesar Rp190,6 miliar.

Uang tersebut diberikan kepada 60 kelompok pengungsi erupsi Sinabung asal empat desa, masing-mading Desa Guru Kinayan, Berastepu, Kuta Tonggal dan Gamber. (deo/han)

KARO, SUMUTPOS.CO – Meski gunung Sinabung tak erupsi lagi sejak lebaran bulan Juni tahun lalu, namun dampaknya masih menyisakan penderitaan berkepanjangan bagi ribuan pengungsi. Relokasi mandiri tahap II amburadul, sewa rumah dan lahan pun tak kunjung cair.

Warga pengungsi dari empat desa masing-masing Berastepu, Gurukinayan, Gamber dan Kuta Tonggal mengaku sudah muak dan kecewa dengan janji-janji Pemkab dan BPBD Karo yang tak kunjung terealisasi.

Mereka kian frustasi melihat pembangunan hunian tetap (huntap) relokasi mandiri tahap II yang dilakukan BPBD Karo, tak kunjung selesai. Beberapa lokasi huntap yang bertahun-tahun terbengkalai itu berada di Gang Garuda, Desa Kacaribu, Desa Kutambelin, Desa Surbakti dan Desa Nang Belawan I dan II.

“Sampai hari ini semua bangunan huntap tidak layak huni dan tak dilengkapi fasilitas umum seperti listrik, air dan lainnya. Hampir semuanya bermasalah,” lirih Moral Sitepu, seorang pengungsi asal Desa Gurukinayan pada kru koran ini, Kamis (17/1) siang.

Kondisi terparah terjadi di Desa Kacaribu dimana meteran listriknya belum dipasang, air sumur bor juga belum bisa dimanfaatkan.

Kondisi lebih buruk juga terjadi di relokasi mandiri Jalan Veteran, Gang Garuda yang pembangunan huntap dan fasilitasnya belum selesai. “Relokasi di Kuta Mbelin, Desa Surbakti dan Nangbelawan I dan II juga sama. Pokoknya sangat menyedihkanlah. Seolah-olah kami ini bukan manusia,” ungkap Sitepu.

Mirisnya lagi, meski tak layak namun sebagian pengungsi sudah ada yang bertahan menempati huntap yang tak dilengkapi fasilitas tersebut. “Mau tak mau sebagian pengungsi terpaksa bertahan dan tinggal di sana. Sementera jatah hidup (jadup) yang dijanjikan pemerintah pun belum cair sampai hari ini. Kami hanya bisa pasrah, bahkan banyak pengungsi yang didera penyakit serius memikirkan kondisi rumah huniaannya yang tak kunjung selesai,” aku Sitepu.

Berlarut-larutnya pembangunan huntap ini diduga terjadi karena dimanfaatkan oknum-oknum tertentu untuk meraup keuntungan. “Sebenarnya warga pengungsi tetap mempertanyakan keberadaan pemerintah dalam menangani relokasi mandiri ini. Asumsi kami, relokasi ini dijadikan ajang mega proyek untuk meraup keuntungan ,” tegas Sitepu.

Meski sudah lelah dalam kondisi terjepit, warga pengungsi berharap Pemkab Karo lebih tulus melayani rakyatnya dan membuat kebijakan dengan hati nurani. “Sudah 6 tahun kami hidup terombang-ambing, kami merasa dihina, dibohongi, dibodoh-bodohi dan sangat teraniaya dengan kondisi ini,” tandas Sitepu.

Kalak BPBD Karo, Martin Sitepu saat dihubungi mengakui pembangunan huntap mandiri tahap II memang belum rampung.

“Pembangunan huntap masih berlangsung, fasilitas umum seperti listrik sudah dipasang, hanya di Kuta Mbelin saja yang belum karena dilarang oleh masyarakat. Saat ini kita juga sudah mempersiapkan pencairan dana sewa rumah selama dua bulan. Dalam waktu dekat ini dana itu akan ditransfer ke rekening masing-masing ,” aku Martin seraya mengaku tak bisa bicara panjang lebar karena sedang menyetir.

Seperti diketahui, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karo tahun 2016 lalu telah merealisasikan dana hibah Relokasi Mandiri tahap II (kedua) sebesar Rp190,6 miliar.

Uang tersebut diberikan kepada 60 kelompok pengungsi erupsi Sinabung asal empat desa, masing-mading Desa Guru Kinayan, Berastepu, Kuta Tonggal dan Gamber. (deo/han)